alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Antisipasi Bahaya saat Pemadaman PJU

Daerah Rawan Kejahatan Harus Dikecualikan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, lampu jalan di sejumlah daerah dimatikan. Kabupaten Bondowoso juga menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat saat malam hari di tengah pandemi Covid-19. Pemkab Bondowoso mengambil kebijakan mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di semua titik. Baik di jalan protokol maupun jalan penghubung semua kecamatan.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Bondowoso, Hermanto Rahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari suatu ikhtiar untuk membatasi mobilitas masyarakat. Harapannya bisa meminimalisasi persebaran virus Covid-19. “Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Pemerintah melakukan itu kebijakan, tidak melakukan apa-apa itu juga bagian kebijakan,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).

Menurutnya, langkah ini dilakukan beberapa daerah. Bukan hanya Bondowoso. Kebijakan ini, kata dia, menyertai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Agar tidak beraktivitas dan di rumah saja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kebijakan ini juga ada dasar substansinya dengan mobilitas masyarakat dan kepatuhan masyarakat. “Agar tetap di rumah selama tidak ada hal penting. Itu akan meminimalisasi dan menekan angka persebaran Covid-19,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, ada dampak yang muncul pada kelompok tertentu yang butuh beraktivitas dan bekerja. Maka keberadaan masyarakat yang terdampak ini, lanjut dia, harus disertakan kebijakan ikutannya. Bisa dengan pemenuhan kebutuhan mereka selama mengurangi aktivitas atau kerjanya.

Pihaknya menyarankan, dampak ini tentunya harus dipikirkan langkahnya. Tapi, sepertinya Bondowoso sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi itu dengan bantuan pemerintah. Namun demikian, kondisi ini tidak cukup hanya dipikirkan birokrat saja. Namun, kesadaran perusahaan tempat kerja pun seharusnya juga membuat kebijakan penyesuaian. “Salah satunya bisa pekerjaan dilakukan di rumah atau memangkas jam kerja. Tidak sampai sore atau menjelang malam,” paparnya.

Dosen manajemen dan kebijakan publik FISIP Universitas Jember itu juga menyarankan, terkait kebijakan mematikan PJU hendaknya titik-titik rawan kecelakaan dan kejahatan jadi pertimbangan pengecualian. “Agar kebijakan ini bisa lebih diterima masyarakat. Iya, bisa PJU-nya dinyalakan. Atau diintenskan dengan patroli dari pihak keamanan setempat jika dimatikan,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, lampu jalan di sejumlah daerah dimatikan. Kabupaten Bondowoso juga menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat saat malam hari di tengah pandemi Covid-19. Pemkab Bondowoso mengambil kebijakan mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di semua titik. Baik di jalan protokol maupun jalan penghubung semua kecamatan.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Bondowoso, Hermanto Rahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari suatu ikhtiar untuk membatasi mobilitas masyarakat. Harapannya bisa meminimalisasi persebaran virus Covid-19. “Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Pemerintah melakukan itu kebijakan, tidak melakukan apa-apa itu juga bagian kebijakan,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).

Menurutnya, langkah ini dilakukan beberapa daerah. Bukan hanya Bondowoso. Kebijakan ini, kata dia, menyertai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Agar tidak beraktivitas dan di rumah saja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Kebijakan ini juga ada dasar substansinya dengan mobilitas masyarakat dan kepatuhan masyarakat. “Agar tetap di rumah selama tidak ada hal penting. Itu akan meminimalisasi dan menekan angka persebaran Covid-19,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, ada dampak yang muncul pada kelompok tertentu yang butuh beraktivitas dan bekerja. Maka keberadaan masyarakat yang terdampak ini, lanjut dia, harus disertakan kebijakan ikutannya. Bisa dengan pemenuhan kebutuhan mereka selama mengurangi aktivitas atau kerjanya.

Pihaknya menyarankan, dampak ini tentunya harus dipikirkan langkahnya. Tapi, sepertinya Bondowoso sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi itu dengan bantuan pemerintah. Namun demikian, kondisi ini tidak cukup hanya dipikirkan birokrat saja. Namun, kesadaran perusahaan tempat kerja pun seharusnya juga membuat kebijakan penyesuaian. “Salah satunya bisa pekerjaan dilakukan di rumah atau memangkas jam kerja. Tidak sampai sore atau menjelang malam,” paparnya.

Dosen manajemen dan kebijakan publik FISIP Universitas Jember itu juga menyarankan, terkait kebijakan mematikan PJU hendaknya titik-titik rawan kecelakaan dan kejahatan jadi pertimbangan pengecualian. “Agar kebijakan ini bisa lebih diterima masyarakat. Iya, bisa PJU-nya dinyalakan. Atau diintenskan dengan patroli dari pihak keamanan setempat jika dimatikan,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, lampu jalan di sejumlah daerah dimatikan. Kabupaten Bondowoso juga menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat saat malam hari di tengah pandemi Covid-19. Pemkab Bondowoso mengambil kebijakan mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di semua titik. Baik di jalan protokol maupun jalan penghubung semua kecamatan.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Bondowoso, Hermanto Rahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari suatu ikhtiar untuk membatasi mobilitas masyarakat. Harapannya bisa meminimalisasi persebaran virus Covid-19. “Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Pemerintah melakukan itu kebijakan, tidak melakukan apa-apa itu juga bagian kebijakan,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).

Menurutnya, langkah ini dilakukan beberapa daerah. Bukan hanya Bondowoso. Kebijakan ini, kata dia, menyertai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Agar tidak beraktivitas dan di rumah saja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Kebijakan ini juga ada dasar substansinya dengan mobilitas masyarakat dan kepatuhan masyarakat. “Agar tetap di rumah selama tidak ada hal penting. Itu akan meminimalisasi dan menekan angka persebaran Covid-19,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, ada dampak yang muncul pada kelompok tertentu yang butuh beraktivitas dan bekerja. Maka keberadaan masyarakat yang terdampak ini, lanjut dia, harus disertakan kebijakan ikutannya. Bisa dengan pemenuhan kebutuhan mereka selama mengurangi aktivitas atau kerjanya.

Pihaknya menyarankan, dampak ini tentunya harus dipikirkan langkahnya. Tapi, sepertinya Bondowoso sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi itu dengan bantuan pemerintah. Namun demikian, kondisi ini tidak cukup hanya dipikirkan birokrat saja. Namun, kesadaran perusahaan tempat kerja pun seharusnya juga membuat kebijakan penyesuaian. “Salah satunya bisa pekerjaan dilakukan di rumah atau memangkas jam kerja. Tidak sampai sore atau menjelang malam,” paparnya.

Dosen manajemen dan kebijakan publik FISIP Universitas Jember itu juga menyarankan, terkait kebijakan mematikan PJU hendaknya titik-titik rawan kecelakaan dan kejahatan jadi pertimbangan pengecualian. “Agar kebijakan ini bisa lebih diterima masyarakat. Iya, bisa PJU-nya dinyalakan. Atau diintenskan dengan patroli dari pihak keamanan setempat jika dimatikan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/