alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Dituding Main Proyek, Dewan Bondowoso Sepakat Lapor

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik di Kabupaten Bondowoso kini sedang menghangat. Aksi lapor-melapor tidak berhenti sampai Bupati Bondowoso melalui kuasa hukumnya dan didampingi DPC PPP melaporkan Ketua DPRD Bondowoso ke kepolisian. Hal itu terkait video yang beredar tentang jual beli jabatan. Kini, giliran Wakil Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) 3 DPC PPP Bondowoso Samsul Hadi Merdeka yang bakal dilaporkan DPRD Bondowoso.

Baca Juga : Ketua PCNU Bondowoso Tegaskan Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Kepastian Legislatif Bondowoso melaporkan Samsul Hadi tersebut telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bondowoso, Senin (14/3) kemarin. Kesepakatan melaporkan Samsul Hadi ke pihak berwajib tersebut karena video yang beredar di media sosial, ketika dirinya menghina lembaga negara DPRD Bondowoso. Lantaran menyebut Ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menerangkan, setelah dilakukan diskusi bersama, dihasilkan keputusan Bamus untuk melaporkan Samsul yang sebagai pengurus DPC PPP Bondowoso. Hal yang disepakati Bamus tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pembelaan dan menjaga kehormatan lembaga negara. “Menjaga kehormatan lembaga negara ini. Karena ada tuduhan main proyek, sebenarnya tugas dan fungsi DPRD tidak ada main proyek,” katanya.

Meski menurut Dhafir saat musyawarah di Bamus ada juga partai yang tidak sepakat untuk melakukan pelaporan. Walaupun demikian, karena dirinya sebagai pimpinan, tetap mengakomodasi suara terbanyak. Laporan Bamus tersebut nantinya tidak hanya ditandatangani oleh ketua. Tapi, akan ditandatangani oleh ketua dan seluruh wakil ketua dewan. “Bukan hanya saya yang tanda tangan, para wakil ketua juga tanda tangan dalam pelaporan itu,” bebernya.

Meski demikian, ketika laporan tersebut sudah diberikan kepada pihak berwajib, kemudian dilaksanakan persidangan, maka yang akan mewakili adalah Ketua DPRD. “Ketua DPRD mewakili atas nama lembaga di persidangan,” ujarnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik di Kabupaten Bondowoso kini sedang menghangat. Aksi lapor-melapor tidak berhenti sampai Bupati Bondowoso melalui kuasa hukumnya dan didampingi DPC PPP melaporkan Ketua DPRD Bondowoso ke kepolisian. Hal itu terkait video yang beredar tentang jual beli jabatan. Kini, giliran Wakil Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) 3 DPC PPP Bondowoso Samsul Hadi Merdeka yang bakal dilaporkan DPRD Bondowoso.

Baca Juga : Ketua PCNU Bondowoso Tegaskan Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Kepastian Legislatif Bondowoso melaporkan Samsul Hadi tersebut telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bondowoso, Senin (14/3) kemarin. Kesepakatan melaporkan Samsul Hadi ke pihak berwajib tersebut karena video yang beredar di media sosial, ketika dirinya menghina lembaga negara DPRD Bondowoso. Lantaran menyebut Ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menerangkan, setelah dilakukan diskusi bersama, dihasilkan keputusan Bamus untuk melaporkan Samsul yang sebagai pengurus DPC PPP Bondowoso. Hal yang disepakati Bamus tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pembelaan dan menjaga kehormatan lembaga negara. “Menjaga kehormatan lembaga negara ini. Karena ada tuduhan main proyek, sebenarnya tugas dan fungsi DPRD tidak ada main proyek,” katanya.

Meski menurut Dhafir saat musyawarah di Bamus ada juga partai yang tidak sepakat untuk melakukan pelaporan. Walaupun demikian, karena dirinya sebagai pimpinan, tetap mengakomodasi suara terbanyak. Laporan Bamus tersebut nantinya tidak hanya ditandatangani oleh ketua. Tapi, akan ditandatangani oleh ketua dan seluruh wakil ketua dewan. “Bukan hanya saya yang tanda tangan, para wakil ketua juga tanda tangan dalam pelaporan itu,” bebernya.

Meski demikian, ketika laporan tersebut sudah diberikan kepada pihak berwajib, kemudian dilaksanakan persidangan, maka yang akan mewakili adalah Ketua DPRD. “Ketua DPRD mewakili atas nama lembaga di persidangan,” ujarnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik di Kabupaten Bondowoso kini sedang menghangat. Aksi lapor-melapor tidak berhenti sampai Bupati Bondowoso melalui kuasa hukumnya dan didampingi DPC PPP melaporkan Ketua DPRD Bondowoso ke kepolisian. Hal itu terkait video yang beredar tentang jual beli jabatan. Kini, giliran Wakil Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) 3 DPC PPP Bondowoso Samsul Hadi Merdeka yang bakal dilaporkan DPRD Bondowoso.

Baca Juga : Ketua PCNU Bondowoso Tegaskan Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Kepastian Legislatif Bondowoso melaporkan Samsul Hadi tersebut telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bondowoso, Senin (14/3) kemarin. Kesepakatan melaporkan Samsul Hadi ke pihak berwajib tersebut karena video yang beredar di media sosial, ketika dirinya menghina lembaga negara DPRD Bondowoso. Lantaran menyebut Ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menerangkan, setelah dilakukan diskusi bersama, dihasilkan keputusan Bamus untuk melaporkan Samsul yang sebagai pengurus DPC PPP Bondowoso. Hal yang disepakati Bamus tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pembelaan dan menjaga kehormatan lembaga negara. “Menjaga kehormatan lembaga negara ini. Karena ada tuduhan main proyek, sebenarnya tugas dan fungsi DPRD tidak ada main proyek,” katanya.

Meski menurut Dhafir saat musyawarah di Bamus ada juga partai yang tidak sepakat untuk melakukan pelaporan. Walaupun demikian, karena dirinya sebagai pimpinan, tetap mengakomodasi suara terbanyak. Laporan Bamus tersebut nantinya tidak hanya ditandatangani oleh ketua. Tapi, akan ditandatangani oleh ketua dan seluruh wakil ketua dewan. “Bukan hanya saya yang tanda tangan, para wakil ketua juga tanda tangan dalam pelaporan itu,” bebernya.

Meski demikian, ketika laporan tersebut sudah diberikan kepada pihak berwajib, kemudian dilaksanakan persidangan, maka yang akan mewakili adalah Ketua DPRD. “Ketua DPRD mewakili atas nama lembaga di persidangan,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/