alexametrics
28.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Pansus Anggaran TP2D Harus Dihormati

Muncul Pandangan Berbeda Antarfraksi

Mobile_AP_Rectangle 1

Kemudian, anggaran TP2D tersebut direalisasikan pada Desember 2021, yang sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Gubernur Jawa Timur. Semua proses, menurutnya sudah jelas dan klir. “Adapun nanti kalau ada persoalan indikasi, atau sampai ada penyalahgunaan wewenang atau sampai pada korupsi, maka BPK yang melaksanakan proses itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso Tohari menegaskan, Pansus Anggaran TP2D bukan dalam rangka mencari masalah. Honor tersebut, menurutnya, menjadi lampiran dalam perda APBD 2021. Dalam perda itu terdapat beberapa kesepakatan antara tim anggaran yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso dengan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin oleh Ketua DPRD. “Itu sudah bersepakat bahwa PABPD 2021, di dalamnya ada anggaran honor TP2D Rp 150 juta,” imbuhnya.

Walaupun demikian, untuk pencairannya, menurut Tohari, berdasarkan yang disampaikan oleh Pj Sekda, akan dicairkan setelah adanya perubahan terhadap Perbub TP2D, sesuai dengan hasil fasilitasi dari gubernur. “Ternyata sekarang perbup itu kan tidak ada perubahan, kemudian ini dicairkan. Apakah ini tidak melanggar perda,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, dia juga menegaskan adanya pansus itu sebagai langkah legislatif menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga eksekutif diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Jadi, jangan sering-sering melanggar aturan,” pungkasnya. (ham/c2/lin)

- Advertisement -

Kemudian, anggaran TP2D tersebut direalisasikan pada Desember 2021, yang sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Gubernur Jawa Timur. Semua proses, menurutnya sudah jelas dan klir. “Adapun nanti kalau ada persoalan indikasi, atau sampai ada penyalahgunaan wewenang atau sampai pada korupsi, maka BPK yang melaksanakan proses itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso Tohari menegaskan, Pansus Anggaran TP2D bukan dalam rangka mencari masalah. Honor tersebut, menurutnya, menjadi lampiran dalam perda APBD 2021. Dalam perda itu terdapat beberapa kesepakatan antara tim anggaran yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso dengan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin oleh Ketua DPRD. “Itu sudah bersepakat bahwa PABPD 2021, di dalamnya ada anggaran honor TP2D Rp 150 juta,” imbuhnya.

Walaupun demikian, untuk pencairannya, menurut Tohari, berdasarkan yang disampaikan oleh Pj Sekda, akan dicairkan setelah adanya perubahan terhadap Perbub TP2D, sesuai dengan hasil fasilitasi dari gubernur. “Ternyata sekarang perbup itu kan tidak ada perubahan, kemudian ini dicairkan. Apakah ini tidak melanggar perda,” bebernya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan adanya pansus itu sebagai langkah legislatif menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga eksekutif diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Jadi, jangan sering-sering melanggar aturan,” pungkasnya. (ham/c2/lin)

Kemudian, anggaran TP2D tersebut direalisasikan pada Desember 2021, yang sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Gubernur Jawa Timur. Semua proses, menurutnya sudah jelas dan klir. “Adapun nanti kalau ada persoalan indikasi, atau sampai ada penyalahgunaan wewenang atau sampai pada korupsi, maka BPK yang melaksanakan proses itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso Tohari menegaskan, Pansus Anggaran TP2D bukan dalam rangka mencari masalah. Honor tersebut, menurutnya, menjadi lampiran dalam perda APBD 2021. Dalam perda itu terdapat beberapa kesepakatan antara tim anggaran yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso dengan Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin oleh Ketua DPRD. “Itu sudah bersepakat bahwa PABPD 2021, di dalamnya ada anggaran honor TP2D Rp 150 juta,” imbuhnya.

Walaupun demikian, untuk pencairannya, menurut Tohari, berdasarkan yang disampaikan oleh Pj Sekda, akan dicairkan setelah adanya perubahan terhadap Perbub TP2D, sesuai dengan hasil fasilitasi dari gubernur. “Ternyata sekarang perbup itu kan tidak ada perubahan, kemudian ini dicairkan. Apakah ini tidak melanggar perda,” bebernya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan adanya pansus itu sebagai langkah legislatif menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga eksekutif diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Jadi, jangan sering-sering melanggar aturan,” pungkasnya. (ham/c2/lin)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/