alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Pansus Anggaran TP2D Harus Dihormati

Muncul Pandangan Berbeda Antarfraksi

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Adanya panitia khusus (pansus) anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata menimbulkan pendapat berbeda di antara tubuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso. Berbagai fraksi yang ada memiliki pandangan tersendiri terhadap adanya pansus itu.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Bondowoso Abdul Majid. Dirinya menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) penting. Namun, kurang strategis dalam mengawal berjalannya pemerintahan di Bondowoso.

Walaupun demikian, munculnya pansus tersebut merupakan produk kesepakatan DPRD setempat, yang harus dihormati oleh sesama anggota dewan. Pria yang akrab dengan panggilan Majid ini menuturkan, seharusnya upaya yang dilakukan saat ini berfokus pada pengawalan terhadap program kesepakatan untuk 2022. Utamanya terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. “Di mana kita mengalami defisit Rp 53 miliar,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan adanya pansus itu, Majid menganggap sedikit mengganggu beberapa kegiatan yang ada di DPRD. Walaupun sebenarnya di tengah situasi itu, dia meyakini masih dapat disiasati sedemikian rupa. Selain itu, pihaknya juga menganggap secara verbal masyarakat sudah dapat menilai arah dari terbentuknya pansus tersebut. “Publik pro kontra, seakan-akan DPRD ini tidak ada pekerjaan lain, tidak ada kegiatan lain yang lebih penting,” urainya.

Lebih lanjut, dia kemudian menuturkan APBD merupakan produk bersama antara DPRD bersama bupati. Termasuk di dalamnya penganggaran TP2D, yang sudah disepakati dalam perubahan APBD 2021. “Dilanjutkan di proses penganggaran APBD tahun 2022,” katanya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Adanya panitia khusus (pansus) anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata menimbulkan pendapat berbeda di antara tubuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso. Berbagai fraksi yang ada memiliki pandangan tersendiri terhadap adanya pansus itu.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Bondowoso Abdul Majid. Dirinya menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) penting. Namun, kurang strategis dalam mengawal berjalannya pemerintahan di Bondowoso.

Walaupun demikian, munculnya pansus tersebut merupakan produk kesepakatan DPRD setempat, yang harus dihormati oleh sesama anggota dewan. Pria yang akrab dengan panggilan Majid ini menuturkan, seharusnya upaya yang dilakukan saat ini berfokus pada pengawalan terhadap program kesepakatan untuk 2022. Utamanya terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. “Di mana kita mengalami defisit Rp 53 miliar,” katanya.

Dengan adanya pansus itu, Majid menganggap sedikit mengganggu beberapa kegiatan yang ada di DPRD. Walaupun sebenarnya di tengah situasi itu, dia meyakini masih dapat disiasati sedemikian rupa. Selain itu, pihaknya juga menganggap secara verbal masyarakat sudah dapat menilai arah dari terbentuknya pansus tersebut. “Publik pro kontra, seakan-akan DPRD ini tidak ada pekerjaan lain, tidak ada kegiatan lain yang lebih penting,” urainya.

Lebih lanjut, dia kemudian menuturkan APBD merupakan produk bersama antara DPRD bersama bupati. Termasuk di dalamnya penganggaran TP2D, yang sudah disepakati dalam perubahan APBD 2021. “Dilanjutkan di proses penganggaran APBD tahun 2022,” katanya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Adanya panitia khusus (pansus) anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata menimbulkan pendapat berbeda di antara tubuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso. Berbagai fraksi yang ada memiliki pandangan tersendiri terhadap adanya pansus itu.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Bondowoso Abdul Majid. Dirinya menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) penting. Namun, kurang strategis dalam mengawal berjalannya pemerintahan di Bondowoso.

Walaupun demikian, munculnya pansus tersebut merupakan produk kesepakatan DPRD setempat, yang harus dihormati oleh sesama anggota dewan. Pria yang akrab dengan panggilan Majid ini menuturkan, seharusnya upaya yang dilakukan saat ini berfokus pada pengawalan terhadap program kesepakatan untuk 2022. Utamanya terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. “Di mana kita mengalami defisit Rp 53 miliar,” katanya.

Dengan adanya pansus itu, Majid menganggap sedikit mengganggu beberapa kegiatan yang ada di DPRD. Walaupun sebenarnya di tengah situasi itu, dia meyakini masih dapat disiasati sedemikian rupa. Selain itu, pihaknya juga menganggap secara verbal masyarakat sudah dapat menilai arah dari terbentuknya pansus tersebut. “Publik pro kontra, seakan-akan DPRD ini tidak ada pekerjaan lain, tidak ada kegiatan lain yang lebih penting,” urainya.

Lebih lanjut, dia kemudian menuturkan APBD merupakan produk bersama antara DPRD bersama bupati. Termasuk di dalamnya penganggaran TP2D, yang sudah disepakati dalam perubahan APBD 2021. “Dilanjutkan di proses penganggaran APBD tahun 2022,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/