alexametrics
27.8 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

Baju Dinas Bupati dan Wabup Hingga 200 Juta, Kok Bisa?

Mulai PDL hingga Atribut Upacara

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik anggaran pakaian dinas bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp 200 juta sempat menjadi buah bibir. Dalam kondisi pandemi Covid-19 serta banyaknya anggaran yang terkena refocusing, pengadaan pakaian dinas pejabat politik ini masih dijalankan.

Sebelumnya, Pemkab dan DPRD Bondowoso menganggarkan dana yang tak sedikit hanya untuk belanja baju dinas. Bagaimana tidak, anggaran untuk pejabat, dalam hal ini kepala daerah beserta wakilnya dan anggota dewan di DPRD Bondowoso, mencapai lebih dari Rp 485 juta. Hampir mencapai setengah miliar rupiah.

Adapun perinciannya yakni Rp 285 juta dianggarkan untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD sebanyak 45 orang. Sementara, Rp 200 juta untuk baju dinas kepala daerah dan wakilnya. Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu senilai Rp 285.750.000.

Mobile_AP_Rectangle 2

Anggaran baju kepala daerah Rp 200 juta tersebut berdasarkan data yang dibeberkan langsung salah seorang anggota dewan. Bahkan, foto sebagian draf anggaran yang ada di Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) 2021 itu tersebar di media sosial.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Bondowoso Sudiyono membenarkan adanya anggaran pakaian dinas tersebut. “Ada dasar hukumnya. Yakni Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat. Dalam perbup tersebut juga dijelaskan mengenai item pakaian apa saja,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga harus memfasilitasi pakaian dinas bupati dan wabup serta menjalankan aturan yang ada. “Ada beberapa item pakaian. Seperti pakaian dinas harian (PDH) meliputi pakaian dinas harian berwarna cokelat, putih-hitam, dan pakaian batik khas daerah,” bebernya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik anggaran pakaian dinas bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp 200 juta sempat menjadi buah bibir. Dalam kondisi pandemi Covid-19 serta banyaknya anggaran yang terkena refocusing, pengadaan pakaian dinas pejabat politik ini masih dijalankan.

Sebelumnya, Pemkab dan DPRD Bondowoso menganggarkan dana yang tak sedikit hanya untuk belanja baju dinas. Bagaimana tidak, anggaran untuk pejabat, dalam hal ini kepala daerah beserta wakilnya dan anggota dewan di DPRD Bondowoso, mencapai lebih dari Rp 485 juta. Hampir mencapai setengah miliar rupiah.

Adapun perinciannya yakni Rp 285 juta dianggarkan untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD sebanyak 45 orang. Sementara, Rp 200 juta untuk baju dinas kepala daerah dan wakilnya. Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu senilai Rp 285.750.000.

Anggaran baju kepala daerah Rp 200 juta tersebut berdasarkan data yang dibeberkan langsung salah seorang anggota dewan. Bahkan, foto sebagian draf anggaran yang ada di Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) 2021 itu tersebar di media sosial.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Bondowoso Sudiyono membenarkan adanya anggaran pakaian dinas tersebut. “Ada dasar hukumnya. Yakni Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat. Dalam perbup tersebut juga dijelaskan mengenai item pakaian apa saja,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga harus memfasilitasi pakaian dinas bupati dan wabup serta menjalankan aturan yang ada. “Ada beberapa item pakaian. Seperti pakaian dinas harian (PDH) meliputi pakaian dinas harian berwarna cokelat, putih-hitam, dan pakaian batik khas daerah,” bebernya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik anggaran pakaian dinas bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp 200 juta sempat menjadi buah bibir. Dalam kondisi pandemi Covid-19 serta banyaknya anggaran yang terkena refocusing, pengadaan pakaian dinas pejabat politik ini masih dijalankan.

Sebelumnya, Pemkab dan DPRD Bondowoso menganggarkan dana yang tak sedikit hanya untuk belanja baju dinas. Bagaimana tidak, anggaran untuk pejabat, dalam hal ini kepala daerah beserta wakilnya dan anggota dewan di DPRD Bondowoso, mencapai lebih dari Rp 485 juta. Hampir mencapai setengah miliar rupiah.

Adapun perinciannya yakni Rp 285 juta dianggarkan untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD sebanyak 45 orang. Sementara, Rp 200 juta untuk baju dinas kepala daerah dan wakilnya. Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu senilai Rp 285.750.000.

Anggaran baju kepala daerah Rp 200 juta tersebut berdasarkan data yang dibeberkan langsung salah seorang anggota dewan. Bahkan, foto sebagian draf anggaran yang ada di Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) 2021 itu tersebar di media sosial.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Bondowoso Sudiyono membenarkan adanya anggaran pakaian dinas tersebut. “Ada dasar hukumnya. Yakni Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat. Dalam perbup tersebut juga dijelaskan mengenai item pakaian apa saja,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga harus memfasilitasi pakaian dinas bupati dan wabup serta menjalankan aturan yang ada. “Ada beberapa item pakaian. Seperti pakaian dinas harian (PDH) meliputi pakaian dinas harian berwarna cokelat, putih-hitam, dan pakaian batik khas daerah,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/