Pansus TP2D Mulai Panggil Bappeda dan Bagian Hukum Sekretariat Bondowoso

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk TP2D Bondowoso mulai bergerak. Mereka akan memanggil beberapa pihak terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Rencananya, hari ini (15/9) pansus mengagendakan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (14/9). “Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan memanggil Bappeda dan bagian hukum. Kami ingin mendengar keterangan dan sejumlah bukti pendukung untuk Rancangan Peraturan Bupati TP2D,” beber Andi.

Dirinya membenarkan bahwa tim pansus dalam pekan ini sudah mulai melakukan rapat koordinasi. “Selain itu, setelah Bappeda dan bagian hukum, kami juga akan memanggil pihak terkait lainnya,” imbuh pria yang juga menjadi Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini.

Sebagai informasi, pada 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai ketuanya. Sementara, wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim Pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim Pansus TP2D ini karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad, pembentukan produk hukum perbup wajib melalui proses fasilitasi gubernur. Hal itu sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Dia menekankan, dalam fasilitasi Perbup TP2D, ada evaluasi pada Pasal 7 terkait keanggotaan TP2D. “Sehingga, hasil fasilitasi gubernur wajib ditindaklanjuti Pemkab Bondowoso. Baik penambahan maupun pengurangan dalam rancangan perbup,” tegasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk TP2D Bondowoso mulai bergerak. Mereka akan memanggil beberapa pihak terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Rencananya, hari ini (15/9) pansus mengagendakan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (14/9). “Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan memanggil Bappeda dan bagian hukum. Kami ingin mendengar keterangan dan sejumlah bukti pendukung untuk Rancangan Peraturan Bupati TP2D,” beber Andi.

Dirinya membenarkan bahwa tim pansus dalam pekan ini sudah mulai melakukan rapat koordinasi. “Selain itu, setelah Bappeda dan bagian hukum, kami juga akan memanggil pihak terkait lainnya,” imbuh pria yang juga menjadi Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini.

Sebagai informasi, pada 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai ketuanya. Sementara, wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim Pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim Pansus TP2D ini karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad, pembentukan produk hukum perbup wajib melalui proses fasilitasi gubernur. Hal itu sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Dia menekankan, dalam fasilitasi Perbup TP2D, ada evaluasi pada Pasal 7 terkait keanggotaan TP2D. “Sehingga, hasil fasilitasi gubernur wajib ditindaklanjuti Pemkab Bondowoso. Baik penambahan maupun pengurangan dalam rancangan perbup,” tegasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk TP2D Bondowoso mulai bergerak. Mereka akan memanggil beberapa pihak terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Rencananya, hari ini (15/9) pansus mengagendakan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (14/9). “Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan memanggil Bappeda dan bagian hukum. Kami ingin mendengar keterangan dan sejumlah bukti pendukung untuk Rancangan Peraturan Bupati TP2D,” beber Andi.

Dirinya membenarkan bahwa tim pansus dalam pekan ini sudah mulai melakukan rapat koordinasi. “Selain itu, setelah Bappeda dan bagian hukum, kami juga akan memanggil pihak terkait lainnya,” imbuh pria yang juga menjadi Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini.

Sebagai informasi, pada 2 September lalu, DPRD Kabupaten Bondowoso sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D dan menunjuk Andi Hermanto sebagai ketuanya. Sementara, wakilnya diemban oleh Sutriyono, Ketua Komisi III dari Fraksi PKB. Total ada 15 anggota tim Pansus TP2D, termasuk ketua dan wakil ketua. Selain itu, ada belasan anggota di dalam pansus tersebut.

DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk tim Pansus TP2D ini karena mereka menganggap Pemkab Bondowoso melanggar aturan yang sudah ada. Mereka menganggap Pemkab Bondowoso tak patuh atas hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad, pembentukan produk hukum perbup wajib melalui proses fasilitasi gubernur. Hal itu sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Dia menekankan, dalam fasilitasi Perbup TP2D, ada evaluasi pada Pasal 7 terkait keanggotaan TP2D. “Sehingga, hasil fasilitasi gubernur wajib ditindaklanjuti Pemkab Bondowoso. Baik penambahan maupun pengurangan dalam rancangan perbup,” tegasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti