Data Pembangunan Rumah Layak Huni Jadi Perhatian

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

Menurut Irwan, SDGs desa merupakan suatu program untuk mencapai Indonesia satu data. Sehingga data dari desa akan menjadi acuan dalam pembangunan rutilahu ke depannya. “Data dilaporkan oleh desa kepada kecamatan, kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Itu yang akan menjadi dasar kita,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya sudah menyepakati untuk melakukan percepatan pembangunan rutilahu. Skema yang akan diterapkan adalah pembagian berapa rutilahu yang didanai oleh APBD dan berapa yang akan didanai oleh desa. “Itu tentunya by name by address, harus jelas. Terintegrasi melalui Siskeudes (Sistem Penyusunan APBD Keuangan Desa, Red),” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Apalagi pembangunan rutilahu, selain menggunakan APBD juga menggunakan APBN, dana desa, serta dari beberapa corporate social responsibility. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan forum CSR.

Dalam rangka percepatan, pihaknya akan membangun rutilahu lebih banyak lagi tahun depan. Bahkan, jumlahnya melebihi target yang ada dalam RPJMD sebelumnya, yakni 1.500 rutilahu. “Skemanya, setiap desa akan mengalokasikan minimal 10 sampai 20 rumah tidak layak huni.” katanya.

Sementara itu, Plt Dinas Perkim Asnawi Sabil menyampaikan, inovasi ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis Android dan dipersiapkan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Diharapkan dengan inovasi ini bisa didapatkan data yang jelas. “Kami ingin menyusun data base yang jelas, berkenaan dengan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Jurnalis: mg3
Fotografer: mg3
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

Menurut Irwan, SDGs desa merupakan suatu program untuk mencapai Indonesia satu data. Sehingga data dari desa akan menjadi acuan dalam pembangunan rutilahu ke depannya. “Data dilaporkan oleh desa kepada kecamatan, kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Itu yang akan menjadi dasar kita,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya sudah menyepakati untuk melakukan percepatan pembangunan rutilahu. Skema yang akan diterapkan adalah pembagian berapa rutilahu yang didanai oleh APBD dan berapa yang akan didanai oleh desa. “Itu tentunya by name by address, harus jelas. Terintegrasi melalui Siskeudes (Sistem Penyusunan APBD Keuangan Desa, Red),” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Apalagi pembangunan rutilahu, selain menggunakan APBD juga menggunakan APBN, dana desa, serta dari beberapa corporate social responsibility. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan forum CSR.

Dalam rangka percepatan, pihaknya akan membangun rutilahu lebih banyak lagi tahun depan. Bahkan, jumlahnya melebihi target yang ada dalam RPJMD sebelumnya, yakni 1.500 rutilahu. “Skemanya, setiap desa akan mengalokasikan minimal 10 sampai 20 rumah tidak layak huni.” katanya.

Sementara itu, Plt Dinas Perkim Asnawi Sabil menyampaikan, inovasi ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis Android dan dipersiapkan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Diharapkan dengan inovasi ini bisa didapatkan data yang jelas. “Kami ingin menyusun data base yang jelas, berkenaan dengan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Jurnalis: mg3
Fotografer: mg3
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

Menurut Irwan, SDGs desa merupakan suatu program untuk mencapai Indonesia satu data. Sehingga data dari desa akan menjadi acuan dalam pembangunan rutilahu ke depannya. “Data dilaporkan oleh desa kepada kecamatan, kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Itu yang akan menjadi dasar kita,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya sudah menyepakati untuk melakukan percepatan pembangunan rutilahu. Skema yang akan diterapkan adalah pembagian berapa rutilahu yang didanai oleh APBD dan berapa yang akan didanai oleh desa. “Itu tentunya by name by address, harus jelas. Terintegrasi melalui Siskeudes (Sistem Penyusunan APBD Keuangan Desa, Red),” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Apalagi pembangunan rutilahu, selain menggunakan APBD juga menggunakan APBN, dana desa, serta dari beberapa corporate social responsibility. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan forum CSR.

Dalam rangka percepatan, pihaknya akan membangun rutilahu lebih banyak lagi tahun depan. Bahkan, jumlahnya melebihi target yang ada dalam RPJMD sebelumnya, yakni 1.500 rutilahu. “Skemanya, setiap desa akan mengalokasikan minimal 10 sampai 20 rumah tidak layak huni.” katanya.

Sementara itu, Plt Dinas Perkim Asnawi Sabil menyampaikan, inovasi ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis Android dan dipersiapkan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Diharapkan dengan inovasi ini bisa didapatkan data yang jelas. “Kami ingin menyusun data base yang jelas, berkenaan dengan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Jurnalis: mg3
Fotografer: mg3
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti