alexametrics
25.2 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Data Pembangunan Rumah Layak Huni Jadi Perhatian

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tingginya jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Bondowoso membuat sejumlah pembenahan harus terus dilakukan. Untuk mempercepat pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi mengenai Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat Si Mamah Lani.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat dalam monitoring dan evaluasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso, Senin (14/6) pagi. Dengan inovasi tersebut, informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni akan lebih akurat.

Apalagi dalam inovasi tersebut, pemerintah desa akan dilibatkan dalam pelaporannya. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga bisa diketahui kondisi riil di masyarakat.

Irwan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa persentase rutilahu yang sudah dibangun. Walaupun demikian, menurut dia, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jumlah rutilahu yang harus dibangun setiap tahunnya adalah seribu rumah.

Namun, ternyata pada tahun ini jumlah rutilahu yang akan dibangun baru sebanyak 751 rumah. Hal tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk saat ini dana desa tidak bisa digunakan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaannya bantuan langsung tunai (BLT). “Sehingga hal ini juga akan mengganggu progres capaian pembangunan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan indikator yang jelas untuk menentukan berapa jumlah rutilahu sebenarnya di Bondowoso. Sistem pendataan rutilahu akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh desa dalam program SDGs.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/