Tujuh Poin Gugatan Syaifullah

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ada tujuh poin gugatan Syaifullah yang ditujukan kepada keputusan gubernur tentang pencopotan jabatannya dahulu ketika menjabat sebagai Sekda Kabupaten Bondowoso. Tujuh poin gugatannya itu di antaranya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jatim tentang Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah tertanggal 07 Januari 2021.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Bupati Bondowoso atas Nama Syaifullah tertanggal 12 Januari 2021. Memerintahkan tergugat dan turut tergugat untuk mengembalikan status, kedudukan, harkat, dan martabat penggugat sebagai Sekda Bondowoso.

Sementara itu, Haryanto, kuasa hukum Syaifullah, membenarkan bahwa dirinya menghadiri sidang perdana terkait pemeriksaan syarat-syarat formal. Sebelum digelarnya sidang utama. Pemeriksaan berkas itu meliputi surat gugatan, objek perkara yang digugat, surat kuasa para pihak, dan subjeknya siapa saja.

Dirinya membenarkan, ada dua objek perkara yang digugat oleh kliennya. Yakni surat keputusan Gubernur Jatim terhadap pemberhentian kliennya dari jabatan sekda dan surat keputusan bupati terkait pemindahtugasan Syaifullah menjadi staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Bondowoso.

Ketika ditanya, apa ada dari pihak penggugat bukti-bukti pendukung dalam gugatan tersebut, Hariyanto pun menjabarkan. “Kami membuat gugatan ke PTUN berdasarkan bahwa SK Gubernur itu tidak semestinya langsung pemberhentian tetap. Sekalipun juga dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu,” ucapnya.