alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Sebagian Besar Perusahaan di Bondowoso Tidak Terapkan UMK

Hanya Puluhan Perusahaan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Bondowoso untuk 2022 telah disahkan pada akhir 2021 lalu. Jumlahnya pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, ternyata perusahaan yang sudah menjalankan regulasi itu masih terbilang cukup minim. Baru puluhan dari ratusan perusahaan yang menerapkan ketentuan tersebut.

Baca Juga : Lelang UMKM Perdana di Indonesia

Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti mengatakan, setelah UMK ditetapkan pada akhir tahun lalu, yakni sebesar Rp 1,98 juta, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan surat edaran yang diserahkan kepada setiap perusahaan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan sudah memberikan imbauan kepada pengusaha untuk membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka ada kebijakan tersendiri nantinya. “Nanti ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan itu sendiri,” ungkapnya.

Kemudian, Jamila menuturkan, hingga saat ini belum ada yang mengajukan penangguhan pembayaran upah untuk karyawan. Mengingat, pihaknya memberikan dispensasi berupa kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja maupun berita acara.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Bondowoso untuk 2022 telah disahkan pada akhir 2021 lalu. Jumlahnya pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, ternyata perusahaan yang sudah menjalankan regulasi itu masih terbilang cukup minim. Baru puluhan dari ratusan perusahaan yang menerapkan ketentuan tersebut.

Baca Juga : Lelang UMKM Perdana di Indonesia

Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti mengatakan, setelah UMK ditetapkan pada akhir tahun lalu, yakni sebesar Rp 1,98 juta, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan surat edaran yang diserahkan kepada setiap perusahaan.

Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan sudah memberikan imbauan kepada pengusaha untuk membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka ada kebijakan tersendiri nantinya. “Nanti ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan itu sendiri,” ungkapnya.

Kemudian, Jamila menuturkan, hingga saat ini belum ada yang mengajukan penangguhan pembayaran upah untuk karyawan. Mengingat, pihaknya memberikan dispensasi berupa kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja maupun berita acara.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Bondowoso untuk 2022 telah disahkan pada akhir 2021 lalu. Jumlahnya pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, ternyata perusahaan yang sudah menjalankan regulasi itu masih terbilang cukup minim. Baru puluhan dari ratusan perusahaan yang menerapkan ketentuan tersebut.

Baca Juga : Lelang UMKM Perdana di Indonesia

Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti mengatakan, setelah UMK ditetapkan pada akhir tahun lalu, yakni sebesar Rp 1,98 juta, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan surat edaran yang diserahkan kepada setiap perusahaan.

Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan sudah memberikan imbauan kepada pengusaha untuk membayar upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka ada kebijakan tersendiri nantinya. “Nanti ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan itu sendiri,” ungkapnya.

Kemudian, Jamila menuturkan, hingga saat ini belum ada yang mengajukan penangguhan pembayaran upah untuk karyawan. Mengingat, pihaknya memberikan dispensasi berupa kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja maupun berita acara.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/