alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Pencairan Anggaran Dinilai Tak Masalah

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, Radar Ijen – Pencairan anggaran untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata masih menjadi polemik. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya panitia khusus (pansus) oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat terkait pencairan anggaran tersebut.

Melihat hal itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri, menilai pencairan anggaran tersebut sudah sesuai secara hukum. Terlebih honor atau anggaran untuk TP2D juga sudah dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup). Sebelumnya, pembentukan TP2D juga sempat mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

Menurut dia, fasilitasi sebenarnya dalam rangka meminta penjelasan kepada gubernur. Hal itu tidak berlaku mutlak, hanya untuk memberikan pertimbangan atau masukan kepada bupati. Utamanya terkait pasal yang dianggap perlu direvisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Itu tidak berlaku mutlak, mau diambil pertimbangannya atau tidak,” jelasnya.

- Advertisement -

DABASAH, Radar Ijen – Pencairan anggaran untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata masih menjadi polemik. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya panitia khusus (pansus) oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat terkait pencairan anggaran tersebut.

Melihat hal itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri, menilai pencairan anggaran tersebut sudah sesuai secara hukum. Terlebih honor atau anggaran untuk TP2D juga sudah dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup). Sebelumnya, pembentukan TP2D juga sempat mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

Menurut dia, fasilitasi sebenarnya dalam rangka meminta penjelasan kepada gubernur. Hal itu tidak berlaku mutlak, hanya untuk memberikan pertimbangan atau masukan kepada bupati. Utamanya terkait pasal yang dianggap perlu direvisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Itu tidak berlaku mutlak, mau diambil pertimbangannya atau tidak,” jelasnya.

DABASAH, Radar Ijen – Pencairan anggaran untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso ternyata masih menjadi polemik. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya panitia khusus (pansus) oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat terkait pencairan anggaran tersebut.

Melihat hal itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri, menilai pencairan anggaran tersebut sudah sesuai secara hukum. Terlebih honor atau anggaran untuk TP2D juga sudah dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup). Sebelumnya, pembentukan TP2D juga sempat mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

Menurut dia, fasilitasi sebenarnya dalam rangka meminta penjelasan kepada gubernur. Hal itu tidak berlaku mutlak, hanya untuk memberikan pertimbangan atau masukan kepada bupati. Utamanya terkait pasal yang dianggap perlu direvisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Itu tidak berlaku mutlak, mau diambil pertimbangannya atau tidak,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/