alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

ASN Non-job? Pemerintah Bondowoso Lakukan Penyetaraan Jabatan

Mutasi Jabatan Harus Dilakukan Profesional

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyajikan banyak pelantikan sebagai salah satu langkah penyetaraan jabatan. Mirisnya, dalam mutasi tersebut diketahui adanya pejabat yang dimutasi dari pejabat fungsional ke struktural. Padahal, mutasi tersebut seharusnya dari struktural ke fungsional.

Hal itu menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Bondowoso ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, kemarin (14/1). Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H Tohari menjelaskan, mutasi jabatan tersebut memang menjadi pembahasan panjang dalam kunjungan kerjanya itu.

Melihat adanya mutasi pejabat struktural ke fungsional, pihaknya kemudian menyarankan agar tidak terjadi kembali hal yang sama pada mutasi yang akan dilakukan selanjutnya. “Kalau itu memang menjadi kebutuhan yang sangat vital, ya oke-oke saja,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Tohari juga meminta dalam mutasi-mutasi yang akan dilakukan selanjutnya, semua pihak harus turut dilibatkan. Mulai dari tim penilai kinerja (TPK) hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Terlebih untuk menghindari adanya perubahan hasil koordinasi dan kajian dari TPK. “Keputusan akhir kan ada di Pak Bupati,” ujarnya.

Sementara itu, M Asnawi Sabil mengatakan, pada kunjungan kerja tersebut, DPRD Bondowoso juga mengevaluasi kinerja selama 2021 serta membahas prospek pada 2022. Disebutkan, ada beberapa hal yang menjadi atensi dari Komisi I. Di antaranya pengelolaan anggaran. “Lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa menyerap anggaran secara maksimal,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sabil, hal lain yang menjadi atensi adalah BKD harus lebih profesional dalam bekerja, sehingga dalam melakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) di Bondowoso, benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitasnya. “Kami mengamini itu sebagai sebuah hal yang positif,” katanya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyajikan banyak pelantikan sebagai salah satu langkah penyetaraan jabatan. Mirisnya, dalam mutasi tersebut diketahui adanya pejabat yang dimutasi dari pejabat fungsional ke struktural. Padahal, mutasi tersebut seharusnya dari struktural ke fungsional.

Hal itu menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Bondowoso ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, kemarin (14/1). Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H Tohari menjelaskan, mutasi jabatan tersebut memang menjadi pembahasan panjang dalam kunjungan kerjanya itu.

Melihat adanya mutasi pejabat struktural ke fungsional, pihaknya kemudian menyarankan agar tidak terjadi kembali hal yang sama pada mutasi yang akan dilakukan selanjutnya. “Kalau itu memang menjadi kebutuhan yang sangat vital, ya oke-oke saja,” katanya.

Selain itu, Tohari juga meminta dalam mutasi-mutasi yang akan dilakukan selanjutnya, semua pihak harus turut dilibatkan. Mulai dari tim penilai kinerja (TPK) hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Terlebih untuk menghindari adanya perubahan hasil koordinasi dan kajian dari TPK. “Keputusan akhir kan ada di Pak Bupati,” ujarnya.

Sementara itu, M Asnawi Sabil mengatakan, pada kunjungan kerja tersebut, DPRD Bondowoso juga mengevaluasi kinerja selama 2021 serta membahas prospek pada 2022. Disebutkan, ada beberapa hal yang menjadi atensi dari Komisi I. Di antaranya pengelolaan anggaran. “Lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa menyerap anggaran secara maksimal,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sabil, hal lain yang menjadi atensi adalah BKD harus lebih profesional dalam bekerja, sehingga dalam melakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) di Bondowoso, benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitasnya. “Kami mengamini itu sebagai sebuah hal yang positif,” katanya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Akhir tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyajikan banyak pelantikan sebagai salah satu langkah penyetaraan jabatan. Mirisnya, dalam mutasi tersebut diketahui adanya pejabat yang dimutasi dari pejabat fungsional ke struktural. Padahal, mutasi tersebut seharusnya dari struktural ke fungsional.

Hal itu menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Bondowoso ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, kemarin (14/1). Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H Tohari menjelaskan, mutasi jabatan tersebut memang menjadi pembahasan panjang dalam kunjungan kerjanya itu.

Melihat adanya mutasi pejabat struktural ke fungsional, pihaknya kemudian menyarankan agar tidak terjadi kembali hal yang sama pada mutasi yang akan dilakukan selanjutnya. “Kalau itu memang menjadi kebutuhan yang sangat vital, ya oke-oke saja,” katanya.

Selain itu, Tohari juga meminta dalam mutasi-mutasi yang akan dilakukan selanjutnya, semua pihak harus turut dilibatkan. Mulai dari tim penilai kinerja (TPK) hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Terlebih untuk menghindari adanya perubahan hasil koordinasi dan kajian dari TPK. “Keputusan akhir kan ada di Pak Bupati,” ujarnya.

Sementara itu, M Asnawi Sabil mengatakan, pada kunjungan kerja tersebut, DPRD Bondowoso juga mengevaluasi kinerja selama 2021 serta membahas prospek pada 2022. Disebutkan, ada beberapa hal yang menjadi atensi dari Komisi I. Di antaranya pengelolaan anggaran. “Lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa menyerap anggaran secara maksimal,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sabil, hal lain yang menjadi atensi adalah BKD harus lebih profesional dalam bekerja, sehingga dalam melakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) di Bondowoso, benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitasnya. “Kami mengamini itu sebagai sebuah hal yang positif,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/