alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Kuasa Hukum Saling Adu Argumen

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin secara resmi mengadukan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir kepada Polres Bondowoso, kuasa hukum kedua pihak pun sama-sama angkat bicara. Mereka mencari pembenaran terhadap klien masing-masing. Kuasa hukum Ketua DPRD adalah Eko Saputro, sementara kuasa hukum Bupati Bondowoso adalah Edy Firman.

Baca Juga : Perhutani Bondowoso Ringkus Pelaku Pembalakan Kayu Liar

Dalam video release-nya, kemarin (13/3), Eko Saputro menegaskan pernyataan Ahmad Dhafir yang viral tersebut disampaikan dalam forum resmi, saat dirinya menghadiri undangan sebagai Ketua DPRD di Bakesbangpol. “Di situ terbukti bahwa Dhafir itu menggunakan atribut sebagai anggota DPR,” terang Eko.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk itulah, Eko menilai, apa yang disampaikan oleh kliennya sudah harus dilindungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di pasal 176 ayat 2. Dalam aturan tersebut, menurutnya berisi anggota DPRD kabupaten tak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten, ataupun di luar rapat. Hal itu berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenangnya selaku anggota dewan. “Jadi, yang disampaikan itu masih dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Karena salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan pemerintahan,” imbuhnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Edy Firman. kuasa hukum bupati ini menilai pernyataan Ahmad Dhafir melalui kuasa hukumnya Eko Saputro sangat tidak ada relevansinya. Sebab, pihaknya menilai DPRD yang menyerang kehormatan bupati untuk mencemarkan nama baik tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku DPRD.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin secara resmi mengadukan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir kepada Polres Bondowoso, kuasa hukum kedua pihak pun sama-sama angkat bicara. Mereka mencari pembenaran terhadap klien masing-masing. Kuasa hukum Ketua DPRD adalah Eko Saputro, sementara kuasa hukum Bupati Bondowoso adalah Edy Firman.

Baca Juga : Perhutani Bondowoso Ringkus Pelaku Pembalakan Kayu Liar

Dalam video release-nya, kemarin (13/3), Eko Saputro menegaskan pernyataan Ahmad Dhafir yang viral tersebut disampaikan dalam forum resmi, saat dirinya menghadiri undangan sebagai Ketua DPRD di Bakesbangpol. “Di situ terbukti bahwa Dhafir itu menggunakan atribut sebagai anggota DPR,” terang Eko.

Untuk itulah, Eko menilai, apa yang disampaikan oleh kliennya sudah harus dilindungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di pasal 176 ayat 2. Dalam aturan tersebut, menurutnya berisi anggota DPRD kabupaten tak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten, ataupun di luar rapat. Hal itu berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenangnya selaku anggota dewan. “Jadi, yang disampaikan itu masih dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Karena salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan pemerintahan,” imbuhnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Edy Firman. kuasa hukum bupati ini menilai pernyataan Ahmad Dhafir melalui kuasa hukumnya Eko Saputro sangat tidak ada relevansinya. Sebab, pihaknya menilai DPRD yang menyerang kehormatan bupati untuk mencemarkan nama baik tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku DPRD.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin secara resmi mengadukan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir kepada Polres Bondowoso, kuasa hukum kedua pihak pun sama-sama angkat bicara. Mereka mencari pembenaran terhadap klien masing-masing. Kuasa hukum Ketua DPRD adalah Eko Saputro, sementara kuasa hukum Bupati Bondowoso adalah Edy Firman.

Baca Juga : Perhutani Bondowoso Ringkus Pelaku Pembalakan Kayu Liar

Dalam video release-nya, kemarin (13/3), Eko Saputro menegaskan pernyataan Ahmad Dhafir yang viral tersebut disampaikan dalam forum resmi, saat dirinya menghadiri undangan sebagai Ketua DPRD di Bakesbangpol. “Di situ terbukti bahwa Dhafir itu menggunakan atribut sebagai anggota DPR,” terang Eko.

Untuk itulah, Eko menilai, apa yang disampaikan oleh kliennya sudah harus dilindungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di pasal 176 ayat 2. Dalam aturan tersebut, menurutnya berisi anggota DPRD kabupaten tak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten, ataupun di luar rapat. Hal itu berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenangnya selaku anggota dewan. “Jadi, yang disampaikan itu masih dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Karena salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan pemerintahan,” imbuhnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Edy Firman. kuasa hukum bupati ini menilai pernyataan Ahmad Dhafir melalui kuasa hukumnya Eko Saputro sangat tidak ada relevansinya. Sebab, pihaknya menilai DPRD yang menyerang kehormatan bupati untuk mencemarkan nama baik tidak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku DPRD.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/