alexametrics
23.2 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Terkendala SIPD, Triwulan Pertama Nihil Serapan UP

Mobile_AP_Rectangle 1

Oleh sebab itu, Irwan kemudian menawarkan kepada sejumlah OPD untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 tentang Tata Cara Keuangan Daerah. Sehingga, UP yang berada di atas Rp 100 juta, untuk pengajuannya minimal 20 persen.

Walaupun demikian, ternyata selama triwulan pertama ini sebagian program yang diwacanakan sudah terlaksana. Khususnya untuk serapan belanja langsung (LS) dan saat ini baru lima persen. Menurut Irwan, LS digunakan untuk membayar program-program kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan, hampir semua kabupaten kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Yakni terkendala dalam pengoperasian SIPD yang sering berubah-ubah. Terlebih, server SIPD berada di Kemendagri langsung. “Sehingga di sana kadang-kadang ada perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Ini berpengaruh terhadap beberapa kebijakan entri SIPD yang ada di daerah,” tandasnya. (ham/c2/dwi)

- Advertisement -

Oleh sebab itu, Irwan kemudian menawarkan kepada sejumlah OPD untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 tentang Tata Cara Keuangan Daerah. Sehingga, UP yang berada di atas Rp 100 juta, untuk pengajuannya minimal 20 persen.

Walaupun demikian, ternyata selama triwulan pertama ini sebagian program yang diwacanakan sudah terlaksana. Khususnya untuk serapan belanja langsung (LS) dan saat ini baru lima persen. Menurut Irwan, LS digunakan untuk membayar program-program kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan, hampir semua kabupaten kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Yakni terkendala dalam pengoperasian SIPD yang sering berubah-ubah. Terlebih, server SIPD berada di Kemendagri langsung. “Sehingga di sana kadang-kadang ada perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Ini berpengaruh terhadap beberapa kebijakan entri SIPD yang ada di daerah,” tandasnya. (ham/c2/dwi)

Oleh sebab itu, Irwan kemudian menawarkan kepada sejumlah OPD untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 tentang Tata Cara Keuangan Daerah. Sehingga, UP yang berada di atas Rp 100 juta, untuk pengajuannya minimal 20 persen.

Walaupun demikian, ternyata selama triwulan pertama ini sebagian program yang diwacanakan sudah terlaksana. Khususnya untuk serapan belanja langsung (LS) dan saat ini baru lima persen. Menurut Irwan, LS digunakan untuk membayar program-program kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan, hampir semua kabupaten kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Yakni terkendala dalam pengoperasian SIPD yang sering berubah-ubah. Terlebih, server SIPD berada di Kemendagri langsung. “Sehingga di sana kadang-kadang ada perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Ini berpengaruh terhadap beberapa kebijakan entri SIPD yang ada di daerah,” tandasnya. (ham/c2/dwi)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/