alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Terkendala SIPD, Triwulan Pertama Nihil Serapan UP

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Berubahnya aturan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ternyata berdampak terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di Bondowoso. Salah satunya serapan uang persediaan (UP) pada triwulan pertama di Bumi Ki Ronggo masih nol persen atau nihil.

Baca Juga : Hingga Siang Hari Belum Dipadati Pendemo

Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan, hingga triwulan pertama tahun ini serapan UP atau uang untuk belanja sehari-hari masih nihil. Hal tersebut dianggap karena adanya perubahan aturan SIPD yang dilakukan oleh Kemendagri, di antaranya Permendagri Nomor 77 Tahun 22. “Untuk penggantian dana UP itu harus 50 persen dari dana yang ditentukan,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ternyata perubahan aturan tersebut menjadi kendala bagi organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya bagian operator, untuk memasukkan setiap poin ke dalam SIPD. Hal itu karena terdapat kendala trial and error. “Sehingga banyak bukti-bukti yang tidak terverifikasi,” bebernya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Berubahnya aturan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ternyata berdampak terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di Bondowoso. Salah satunya serapan uang persediaan (UP) pada triwulan pertama di Bumi Ki Ronggo masih nol persen atau nihil.

Baca Juga : Hingga Siang Hari Belum Dipadati Pendemo

Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan, hingga triwulan pertama tahun ini serapan UP atau uang untuk belanja sehari-hari masih nihil. Hal tersebut dianggap karena adanya perubahan aturan SIPD yang dilakukan oleh Kemendagri, di antaranya Permendagri Nomor 77 Tahun 22. “Untuk penggantian dana UP itu harus 50 persen dari dana yang ditentukan,” terangnya.

Ternyata perubahan aturan tersebut menjadi kendala bagi organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya bagian operator, untuk memasukkan setiap poin ke dalam SIPD. Hal itu karena terdapat kendala trial and error. “Sehingga banyak bukti-bukti yang tidak terverifikasi,” bebernya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Berubahnya aturan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ternyata berdampak terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di Bondowoso. Salah satunya serapan uang persediaan (UP) pada triwulan pertama di Bumi Ki Ronggo masih nol persen atau nihil.

Baca Juga : Hingga Siang Hari Belum Dipadati Pendemo

Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan, hingga triwulan pertama tahun ini serapan UP atau uang untuk belanja sehari-hari masih nihil. Hal tersebut dianggap karena adanya perubahan aturan SIPD yang dilakukan oleh Kemendagri, di antaranya Permendagri Nomor 77 Tahun 22. “Untuk penggantian dana UP itu harus 50 persen dari dana yang ditentukan,” terangnya.

Ternyata perubahan aturan tersebut menjadi kendala bagi organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya bagian operator, untuk memasukkan setiap poin ke dalam SIPD. Hal itu karena terdapat kendala trial and error. “Sehingga banyak bukti-bukti yang tidak terverifikasi,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/