alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Tak Boleh Kelola Pokir Sendiri

Bila Memaksa, Anggota Dewan Siap Masuk Bui

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, anggota dewan tidak boleh mengelola anggaran sendiri meski mempunyai jatah pokir. Bahkan menurutnya, jika mau masuk penjara, maka silakan kelola sendiri.

Dhafir mengatakan, anggaran yang diperoleh dari hasil pokok-pokok pikiran (pokir) yang dimiliki anggota DPRD Bondowoso digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kendati demikian, anggota dewan tidak boleh mengelolanya sendiri anggaran pokirnya. “Jika mau masuk penjara, ya silakan kelola anggaran pokir itu,” ucapnya.

Menurut Dhafir, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun oleh eksekutif. Penyusunan itu bersumber dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Baik musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Selain itu, dari hasil pokir yang dilakukan oleh dewan saat reses.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, anggota dewan tidak boleh mengelola anggaran sendiri meski mempunyai jatah pokir. Bahkan menurutnya, jika mau masuk penjara, maka silakan kelola sendiri.

Dhafir mengatakan, anggaran yang diperoleh dari hasil pokok-pokok pikiran (pokir) yang dimiliki anggota DPRD Bondowoso digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kendati demikian, anggota dewan tidak boleh mengelolanya sendiri anggaran pokirnya. “Jika mau masuk penjara, ya silakan kelola anggaran pokir itu,” ucapnya.

Menurut Dhafir, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun oleh eksekutif. Penyusunan itu bersumber dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Baik musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Selain itu, dari hasil pokir yang dilakukan oleh dewan saat reses.

TENGGARANG, Radar Ijen – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan, anggota dewan tidak boleh mengelola anggaran sendiri meski mempunyai jatah pokir. Bahkan menurutnya, jika mau masuk penjara, maka silakan kelola sendiri.

Dhafir mengatakan, anggaran yang diperoleh dari hasil pokok-pokok pikiran (pokir) yang dimiliki anggota DPRD Bondowoso digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kendati demikian, anggota dewan tidak boleh mengelolanya sendiri anggaran pokirnya. “Jika mau masuk penjara, ya silakan kelola anggaran pokir itu,” ucapnya.

Menurut Dhafir, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun oleh eksekutif. Penyusunan itu bersumber dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Baik musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Selain itu, dari hasil pokir yang dilakukan oleh dewan saat reses.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/