alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

DLHP Tak Sembarang Tebang Pohon

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pernah melihat pohon di pinggir jalan ditebang? Ternyata ada prosedur panjang sebelum penebangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) yang menjadi eksekutor harus izin dahulu sebelum melakukan penebangan.

Eko Poerwanto Ichwan, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bondowoso, menyampaikan, siapa pun yang bertujuan untuk menebang pohon, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Perizinan dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Bondowoso.

Setelah surat izin masuk, berikutnya akan ada kajian Tim Pohon Ayoman. Tim ini terdiri atas beberapa unsur . Yakni DPMPTSP-Naker, DLHP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bondowoso. “Kami akan survei lapangan ke lokasi yang diajukan oleh pemohon,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Disampaikan, setelah melakukan survei lapangan, tim yang terdiri atas lima unsur ini akan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP-Naker. Terkait pohon yang diajukan apakah layak ditebang atau hanya di-rempes atau bahkan di-peronggol. Barulah izin keluar. “Kalau pemohon lokasinya berada di wilayah kota, itu eksekutornya adalah DLHP. Tapi, seandainya pemohon itu di luar wilayah kota, eksekutornya bisa PUPR kabupaten atau Dinas Bina Marga Provinsi,” terangnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pernah melihat pohon di pinggir jalan ditebang? Ternyata ada prosedur panjang sebelum penebangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) yang menjadi eksekutor harus izin dahulu sebelum melakukan penebangan.

Eko Poerwanto Ichwan, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bondowoso, menyampaikan, siapa pun yang bertujuan untuk menebang pohon, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Perizinan dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Bondowoso.

Setelah surat izin masuk, berikutnya akan ada kajian Tim Pohon Ayoman. Tim ini terdiri atas beberapa unsur . Yakni DPMPTSP-Naker, DLHP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bondowoso. “Kami akan survei lapangan ke lokasi yang diajukan oleh pemohon,” ungkapnya.

Disampaikan, setelah melakukan survei lapangan, tim yang terdiri atas lima unsur ini akan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP-Naker. Terkait pohon yang diajukan apakah layak ditebang atau hanya di-rempes atau bahkan di-peronggol. Barulah izin keluar. “Kalau pemohon lokasinya berada di wilayah kota, itu eksekutornya adalah DLHP. Tapi, seandainya pemohon itu di luar wilayah kota, eksekutornya bisa PUPR kabupaten atau Dinas Bina Marga Provinsi,” terangnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pernah melihat pohon di pinggir jalan ditebang? Ternyata ada prosedur panjang sebelum penebangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) yang menjadi eksekutor harus izin dahulu sebelum melakukan penebangan.

Eko Poerwanto Ichwan, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bondowoso, menyampaikan, siapa pun yang bertujuan untuk menebang pohon, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Perizinan dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Bondowoso.

Setelah surat izin masuk, berikutnya akan ada kajian Tim Pohon Ayoman. Tim ini terdiri atas beberapa unsur . Yakni DPMPTSP-Naker, DLHP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bondowoso. “Kami akan survei lapangan ke lokasi yang diajukan oleh pemohon,” ungkapnya.

Disampaikan, setelah melakukan survei lapangan, tim yang terdiri atas lima unsur ini akan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP-Naker. Terkait pohon yang diajukan apakah layak ditebang atau hanya di-rempes atau bahkan di-peronggol. Barulah izin keluar. “Kalau pemohon lokasinya berada di wilayah kota, itu eksekutornya adalah DLHP. Tapi, seandainya pemohon itu di luar wilayah kota, eksekutornya bisa PUPR kabupaten atau Dinas Bina Marga Provinsi,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/