alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

PPP Beri Ultimatum, Dafir Tak Takut

Video Jual beli Jabatan Disoal

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik dan pemerintahan Bondowoso kini mulai menghangat. Belum selesainya siapa yang menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), ataupun tentang bagaimana nasib Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Kini giliran, partai politik yang mulai menyeruak. Hal itu kaitannya dengan video yang beredar tentang jual beli jabatan.

Sekretaris Jenderal DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain mengatakan pihaknya sebagai partai pengusung pasangan Bupati dan Wabup Bondowoso, meminta Ketua PKB Bondowoso sekaligus Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir untuk menarik ucapannya dan meminta maaf kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin atas tuduhannya tersebut.

Sahlawi meminta agar permintaan maaf tersebut juga disampaikan secara terbuka melalui media elektronik sebagaimana tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan. “Jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada jawaban, maka kami akan siapkan langkah hukum sesuai UU no 11 2008 terkait ITE ,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tindakan Barri Sahlawi tersebut, di karena sebelumnya terdapat video yang diunggah akun facebook PKB Bondowoso, tentang pernyataan Ahmad Dhafir. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 2.33 menit itu, Ahmad Dhafir menuduh Pemkab Bondowoso, telah melakukan tindak pidana korupsi, jual beli jabatan dan semacamnya. Video pernyataan tersebut kemudian viral dan menjadi konsumsi masyarakat. “Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati dan Wakil Bupati itu suami istri, orang dapur. Kalau istri saja ngomong Bondowoso ini marak jual beli jabatan, berarti kan betul,” kata Ahmad Dhafir dalam video itu.

Dalam video tersebut, Ia juga mengaku bahwa dirinya, sudah mengantongi rekaman transaksi, bahkan orang yang membayar pun cerita padanya. “Suatu ketika saya telpon Pak Wabup, Pak Wabup mohon maaf saya menyampaikan di forum-forum, statement sampean di media sosial, media cetak katanya Bondowoso marak jual beli jabatan. Oh tidak Pak Ketua, tidak betul itu, tidak ada jual beli jabatan. Yang ada itu jual, tak pernah beli. Ini pernyataan wakil bupati, dan tidak salah kalau saya menanyakan,” imbuhnya dalam video tersebut.

Sehingga, video tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi bohong terkait Pemerintahan Bondowoso saat ini, oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, selaku partai pengusung Bupati Bondowoso.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kuasa Hukum DPC PPP Bondowoso, Husnus Sidqi mengatakan bahwa dirinya ditunjuk oleh partai untuk mendampingi ketika yang bersangkutan tidak melakukan pencabutan dan permintaan maaf. “Kita akan melaporkan pencemaran nama baik dan berita bohong, bahwa pemerintah tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, ketika dia menuduh kan harus bisa membuktikan, kalau memang itu benar ya laporkan saja,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik dan pemerintahan Bondowoso kini mulai menghangat. Belum selesainya siapa yang menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), ataupun tentang bagaimana nasib Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Kini giliran, partai politik yang mulai menyeruak. Hal itu kaitannya dengan video yang beredar tentang jual beli jabatan.

Sekretaris Jenderal DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain mengatakan pihaknya sebagai partai pengusung pasangan Bupati dan Wabup Bondowoso, meminta Ketua PKB Bondowoso sekaligus Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir untuk menarik ucapannya dan meminta maaf kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin atas tuduhannya tersebut.

Sahlawi meminta agar permintaan maaf tersebut juga disampaikan secara terbuka melalui media elektronik sebagaimana tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan. “Jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada jawaban, maka kami akan siapkan langkah hukum sesuai UU no 11 2008 terkait ITE ,” katanya.

Tindakan Barri Sahlawi tersebut, di karena sebelumnya terdapat video yang diunggah akun facebook PKB Bondowoso, tentang pernyataan Ahmad Dhafir. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 2.33 menit itu, Ahmad Dhafir menuduh Pemkab Bondowoso, telah melakukan tindak pidana korupsi, jual beli jabatan dan semacamnya. Video pernyataan tersebut kemudian viral dan menjadi konsumsi masyarakat. “Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati dan Wakil Bupati itu suami istri, orang dapur. Kalau istri saja ngomong Bondowoso ini marak jual beli jabatan, berarti kan betul,” kata Ahmad Dhafir dalam video itu.

Dalam video tersebut, Ia juga mengaku bahwa dirinya, sudah mengantongi rekaman transaksi, bahkan orang yang membayar pun cerita padanya. “Suatu ketika saya telpon Pak Wabup, Pak Wabup mohon maaf saya menyampaikan di forum-forum, statement sampean di media sosial, media cetak katanya Bondowoso marak jual beli jabatan. Oh tidak Pak Ketua, tidak betul itu, tidak ada jual beli jabatan. Yang ada itu jual, tak pernah beli. Ini pernyataan wakil bupati, dan tidak salah kalau saya menanyakan,” imbuhnya dalam video tersebut.

Sehingga, video tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi bohong terkait Pemerintahan Bondowoso saat ini, oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, selaku partai pengusung Bupati Bondowoso.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kuasa Hukum DPC PPP Bondowoso, Husnus Sidqi mengatakan bahwa dirinya ditunjuk oleh partai untuk mendampingi ketika yang bersangkutan tidak melakukan pencabutan dan permintaan maaf. “Kita akan melaporkan pencemaran nama baik dan berita bohong, bahwa pemerintah tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, ketika dia menuduh kan harus bisa membuktikan, kalau memang itu benar ya laporkan saja,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Suhu politik dan pemerintahan Bondowoso kini mulai menghangat. Belum selesainya siapa yang menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), ataupun tentang bagaimana nasib Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Kini giliran, partai politik yang mulai menyeruak. Hal itu kaitannya dengan video yang beredar tentang jual beli jabatan.

Sekretaris Jenderal DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain mengatakan pihaknya sebagai partai pengusung pasangan Bupati dan Wabup Bondowoso, meminta Ketua PKB Bondowoso sekaligus Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir untuk menarik ucapannya dan meminta maaf kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin atas tuduhannya tersebut.

Sahlawi meminta agar permintaan maaf tersebut juga disampaikan secara terbuka melalui media elektronik sebagaimana tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan. “Jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada jawaban, maka kami akan siapkan langkah hukum sesuai UU no 11 2008 terkait ITE ,” katanya.

Tindakan Barri Sahlawi tersebut, di karena sebelumnya terdapat video yang diunggah akun facebook PKB Bondowoso, tentang pernyataan Ahmad Dhafir. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 2.33 menit itu, Ahmad Dhafir menuduh Pemkab Bondowoso, telah melakukan tindak pidana korupsi, jual beli jabatan dan semacamnya. Video pernyataan tersebut kemudian viral dan menjadi konsumsi masyarakat. “Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati dan Wakil Bupati itu suami istri, orang dapur. Kalau istri saja ngomong Bondowoso ini marak jual beli jabatan, berarti kan betul,” kata Ahmad Dhafir dalam video itu.

Dalam video tersebut, Ia juga mengaku bahwa dirinya, sudah mengantongi rekaman transaksi, bahkan orang yang membayar pun cerita padanya. “Suatu ketika saya telpon Pak Wabup, Pak Wabup mohon maaf saya menyampaikan di forum-forum, statement sampean di media sosial, media cetak katanya Bondowoso marak jual beli jabatan. Oh tidak Pak Ketua, tidak betul itu, tidak ada jual beli jabatan. Yang ada itu jual, tak pernah beli. Ini pernyataan wakil bupati, dan tidak salah kalau saya menanyakan,” imbuhnya dalam video tersebut.

Sehingga, video tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi bohong terkait Pemerintahan Bondowoso saat ini, oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, selaku partai pengusung Bupati Bondowoso.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kuasa Hukum DPC PPP Bondowoso, Husnus Sidqi mengatakan bahwa dirinya ditunjuk oleh partai untuk mendampingi ketika yang bersangkutan tidak melakukan pencabutan dan permintaan maaf. “Kita akan melaporkan pencemaran nama baik dan berita bohong, bahwa pemerintah tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, ketika dia menuduh kan harus bisa membuktikan, kalau memang itu benar ya laporkan saja,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/