alexametrics
26.7 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

KUA-PPAS Mulai Terurai

Pemkab Usulkan Raperda Perubahan OPD

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Perjalanan pembahasan KUA-PPAS sempat tertunda beberapa waktu lalu. Akar masalahnya adalah belum adanya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus disesuaikan pada 2021 nanti. Bahkan draf KUA-PPAS itu diambil lagi oleh bupati, setelah mendapat koreksi dari DPRD. Namun, kini ada titik terang. Bupati mengusulkan raperda perubahan OPD.

Raperda tersebut berbunyi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Di dalamnya akan dibahas mengenai perubahan kelembagaan. “Kami dengan ditetapkannya PP Nomor 72 Tahun 2019, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai perangkat daerah di Bondowoso,” jelas Bupati Drs KH Salwa Arifin.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kelembagaan melalui kegiatan evaluasi.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Perjalanan pembahasan KUA-PPAS sempat tertunda beberapa waktu lalu. Akar masalahnya adalah belum adanya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus disesuaikan pada 2021 nanti. Bahkan draf KUA-PPAS itu diambil lagi oleh bupati, setelah mendapat koreksi dari DPRD. Namun, kini ada titik terang. Bupati mengusulkan raperda perubahan OPD.

Raperda tersebut berbunyi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Di dalamnya akan dibahas mengenai perubahan kelembagaan. “Kami dengan ditetapkannya PP Nomor 72 Tahun 2019, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai perangkat daerah di Bondowoso,” jelas Bupati Drs KH Salwa Arifin.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kelembagaan melalui kegiatan evaluasi.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Perjalanan pembahasan KUA-PPAS sempat tertunda beberapa waktu lalu. Akar masalahnya adalah belum adanya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus disesuaikan pada 2021 nanti. Bahkan draf KUA-PPAS itu diambil lagi oleh bupati, setelah mendapat koreksi dari DPRD. Namun, kini ada titik terang. Bupati mengusulkan raperda perubahan OPD.

Raperda tersebut berbunyi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Di dalamnya akan dibahas mengenai perubahan kelembagaan. “Kami dengan ditetapkannya PP Nomor 72 Tahun 2019, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai perangkat daerah di Bondowoso,” jelas Bupati Drs KH Salwa Arifin.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kelembagaan melalui kegiatan evaluasi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/