alexametrics
26.5 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Harus Pertegas Perbup Investasi di Kota Bondowoso

Janji Ada Tenggat Waktu Pengurusan Perizinan

Mobile_AP_Rectangle 1

NANGKAAN, Radar Ijen – Perusahaan yang melakukan investasi di suatu daerah tentu akan menguntungkan bagi daerah tersebut. Sebab, akan membuka lapangan pekerjaan dan lainnya. Namun mirisnya, ada sejumlah investasi yang justru tidak diketahui oleh Pemkab Bondowoso. Hal tersebut setelah adanya kebijakan perizinan daring oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemkab Bondowoso akan melakukan kajian ulang terhadap Perbup tentang Perizinan di Kota Tape.

Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, beberapa investor yang masuk banyak dimudahkan dengan adanya omnibus law. Salah satunya mengajukan perizinan secara daring. Karenanya, ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pembahasan matang terkait regulasi tersebut. “Perda kita (Bondowoso, Red) gak boleh menghambat iklim investasi. Tapi, juga gak boleh bertentangan dengan omnibus law,” tegasnya.

Harapannya, dengan pengetatan aturan itu, tambahnya, setiap investasi ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada dinas terkait, karena sudah ada peraturan daerah yang berlaku. Sebab, selama ini masih ditemukan investor yang hanya memiliki izin dari Online Single Submission (OSS), yaitu perizinan melalui sistem daring. Tanpa pemberitahuan kepada Pemkab Bondowoso. Bahkan ada yang tidak sesuai dengan perda peruntukan. “Sehingga satpol PP tidak bisa bergerak kalau semacam itu,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Irwan juga akan membahas tentang waktu mengurus perizinan. Sebab, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan diatur bahwa lembaga perorangan yang mengajukan izin atau persuratan lainnya harus dijawab jika sudah dinyatakan lengkap dalam waktu 10 hari.

Oleh sebab itu, dalam Perbup Bondowoso nantinya harus ada yang mengatur terkait hal itu. Mengingat, selama ini banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena lamanya pengurusan izin. Dalam aturan, ucap Irwan, akan dijelaskan, jika tidak ada jawaban dalam kurun waktu yang ditentukan sejak pengajuan permohonan, maka artinya mereka sudah disetujui sesuai permohonannya. “Tapi, kalau tidak dijawab menunjukkan tidak bekerja. Makanya, saya suruh diatur dalam perbupnya. SOP dinas harus dibuat,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

- Advertisement -

NANGKAAN, Radar Ijen – Perusahaan yang melakukan investasi di suatu daerah tentu akan menguntungkan bagi daerah tersebut. Sebab, akan membuka lapangan pekerjaan dan lainnya. Namun mirisnya, ada sejumlah investasi yang justru tidak diketahui oleh Pemkab Bondowoso. Hal tersebut setelah adanya kebijakan perizinan daring oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemkab Bondowoso akan melakukan kajian ulang terhadap Perbup tentang Perizinan di Kota Tape.

Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, beberapa investor yang masuk banyak dimudahkan dengan adanya omnibus law. Salah satunya mengajukan perizinan secara daring. Karenanya, ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pembahasan matang terkait regulasi tersebut. “Perda kita (Bondowoso, Red) gak boleh menghambat iklim investasi. Tapi, juga gak boleh bertentangan dengan omnibus law,” tegasnya.

Harapannya, dengan pengetatan aturan itu, tambahnya, setiap investasi ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada dinas terkait, karena sudah ada peraturan daerah yang berlaku. Sebab, selama ini masih ditemukan investor yang hanya memiliki izin dari Online Single Submission (OSS), yaitu perizinan melalui sistem daring. Tanpa pemberitahuan kepada Pemkab Bondowoso. Bahkan ada yang tidak sesuai dengan perda peruntukan. “Sehingga satpol PP tidak bisa bergerak kalau semacam itu,” imbuhnya.

Selain itu, Irwan juga akan membahas tentang waktu mengurus perizinan. Sebab, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan diatur bahwa lembaga perorangan yang mengajukan izin atau persuratan lainnya harus dijawab jika sudah dinyatakan lengkap dalam waktu 10 hari.

Oleh sebab itu, dalam Perbup Bondowoso nantinya harus ada yang mengatur terkait hal itu. Mengingat, selama ini banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena lamanya pengurusan izin. Dalam aturan, ucap Irwan, akan dijelaskan, jika tidak ada jawaban dalam kurun waktu yang ditentukan sejak pengajuan permohonan, maka artinya mereka sudah disetujui sesuai permohonannya. “Tapi, kalau tidak dijawab menunjukkan tidak bekerja. Makanya, saya suruh diatur dalam perbupnya. SOP dinas harus dibuat,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

NANGKAAN, Radar Ijen – Perusahaan yang melakukan investasi di suatu daerah tentu akan menguntungkan bagi daerah tersebut. Sebab, akan membuka lapangan pekerjaan dan lainnya. Namun mirisnya, ada sejumlah investasi yang justru tidak diketahui oleh Pemkab Bondowoso. Hal tersebut setelah adanya kebijakan perizinan daring oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemkab Bondowoso akan melakukan kajian ulang terhadap Perbup tentang Perizinan di Kota Tape.

Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, beberapa investor yang masuk banyak dimudahkan dengan adanya omnibus law. Salah satunya mengajukan perizinan secara daring. Karenanya, ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pembahasan matang terkait regulasi tersebut. “Perda kita (Bondowoso, Red) gak boleh menghambat iklim investasi. Tapi, juga gak boleh bertentangan dengan omnibus law,” tegasnya.

Harapannya, dengan pengetatan aturan itu, tambahnya, setiap investasi ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada dinas terkait, karena sudah ada peraturan daerah yang berlaku. Sebab, selama ini masih ditemukan investor yang hanya memiliki izin dari Online Single Submission (OSS), yaitu perizinan melalui sistem daring. Tanpa pemberitahuan kepada Pemkab Bondowoso. Bahkan ada yang tidak sesuai dengan perda peruntukan. “Sehingga satpol PP tidak bisa bergerak kalau semacam itu,” imbuhnya.

Selain itu, Irwan juga akan membahas tentang waktu mengurus perizinan. Sebab, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan diatur bahwa lembaga perorangan yang mengajukan izin atau persuratan lainnya harus dijawab jika sudah dinyatakan lengkap dalam waktu 10 hari.

Oleh sebab itu, dalam Perbup Bondowoso nantinya harus ada yang mengatur terkait hal itu. Mengingat, selama ini banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena lamanya pengurusan izin. Dalam aturan, ucap Irwan, akan dijelaskan, jika tidak ada jawaban dalam kurun waktu yang ditentukan sejak pengajuan permohonan, maka artinya mereka sudah disetujui sesuai permohonannya. “Tapi, kalau tidak dijawab menunjukkan tidak bekerja. Makanya, saya suruh diatur dalam perbupnya. SOP dinas harus dibuat,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/