alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Pelaku Usaha Tagih Kompensasi ke Pemkab

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali sangat berdampak pada sektor ekonomi. Khususnya bagi mereka yang bergelut dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka menagih kompensasi dari pemerintah daerah setempat, karena pendapatan saat ini terus anjlok.

Seperti yang diungkapkan oleh Pemilik kafe Shaf, Bondowoso, Pringgo Cahyo. Menurut dia, sejak awal pandemi Covid-19 hingga dilaksanakannya PPKM darurat, tak ada pendataan oleh Pemkab Bondowoso soal dampak ekonomi yang dialami oleh pengusaha. “Tak usah ke kafenya, minimal karyawan saya ditanyakan pemenuhan kebutuhan mereka setelah dilakukan pembatasan seperti ini,” katanya.

Pihaknya berharap, para pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Sebab, menurutnya, rakyat butuh empati dan solusi agar bisa bangkit secara ekonomi di tengah pandemi seperti sekarang ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Walau demikian, pihaknya mengaku tidak keberatan jika pemerintah melalui satgas Covid-19 memperketat pengawasan, sampai penindakan kepada masyarakat sesuai aturan PPKM darurat. “Saya sepakat itu untuk menekan tingginya jumlah kasus positif Covid 19,” jelasnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen, belum lama ini.

Namun, di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus mengerti kondisi psikologis dan dampak ekonomi masyarakat. “Sesekali lah para pemimpin ini turun. Tanyakan kepada masyarakat terdampak apakah ada untuk yang dimakan esok hari atau beberapa hari ke depan? Bagaimana cara mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, anak-anak mereka di masa pemberlakuan kondisi darurat ini?” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Bondowoso Mujiati. Dia berkata, sampai saat ini PKL belum mendapatkan perhatian Pemkab Bondowoso. “Hanya beberapa waktu lalu dapat bantuan UMKM dari pemerintah pusat di awal pandemi. Yang dapat hanya lima orang dari sekian PKL,” imbuhnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali sangat berdampak pada sektor ekonomi. Khususnya bagi mereka yang bergelut dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka menagih kompensasi dari pemerintah daerah setempat, karena pendapatan saat ini terus anjlok.

Seperti yang diungkapkan oleh Pemilik kafe Shaf, Bondowoso, Pringgo Cahyo. Menurut dia, sejak awal pandemi Covid-19 hingga dilaksanakannya PPKM darurat, tak ada pendataan oleh Pemkab Bondowoso soal dampak ekonomi yang dialami oleh pengusaha. “Tak usah ke kafenya, minimal karyawan saya ditanyakan pemenuhan kebutuhan mereka setelah dilakukan pembatasan seperti ini,” katanya.

Pihaknya berharap, para pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Sebab, menurutnya, rakyat butuh empati dan solusi agar bisa bangkit secara ekonomi di tengah pandemi seperti sekarang ini.

Walau demikian, pihaknya mengaku tidak keberatan jika pemerintah melalui satgas Covid-19 memperketat pengawasan, sampai penindakan kepada masyarakat sesuai aturan PPKM darurat. “Saya sepakat itu untuk menekan tingginya jumlah kasus positif Covid 19,” jelasnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen, belum lama ini.

Namun, di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus mengerti kondisi psikologis dan dampak ekonomi masyarakat. “Sesekali lah para pemimpin ini turun. Tanyakan kepada masyarakat terdampak apakah ada untuk yang dimakan esok hari atau beberapa hari ke depan? Bagaimana cara mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, anak-anak mereka di masa pemberlakuan kondisi darurat ini?” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Bondowoso Mujiati. Dia berkata, sampai saat ini PKL belum mendapatkan perhatian Pemkab Bondowoso. “Hanya beberapa waktu lalu dapat bantuan UMKM dari pemerintah pusat di awal pandemi. Yang dapat hanya lima orang dari sekian PKL,” imbuhnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali sangat berdampak pada sektor ekonomi. Khususnya bagi mereka yang bergelut dalam dunia usaha. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka menagih kompensasi dari pemerintah daerah setempat, karena pendapatan saat ini terus anjlok.

Seperti yang diungkapkan oleh Pemilik kafe Shaf, Bondowoso, Pringgo Cahyo. Menurut dia, sejak awal pandemi Covid-19 hingga dilaksanakannya PPKM darurat, tak ada pendataan oleh Pemkab Bondowoso soal dampak ekonomi yang dialami oleh pengusaha. “Tak usah ke kafenya, minimal karyawan saya ditanyakan pemenuhan kebutuhan mereka setelah dilakukan pembatasan seperti ini,” katanya.

Pihaknya berharap, para pemimpin di Bondowoso segera bergerak mengatasi dampak ekonomi akibat kondisi darurat ini. Sebab, menurutnya, rakyat butuh empati dan solusi agar bisa bangkit secara ekonomi di tengah pandemi seperti sekarang ini.

Walau demikian, pihaknya mengaku tidak keberatan jika pemerintah melalui satgas Covid-19 memperketat pengawasan, sampai penindakan kepada masyarakat sesuai aturan PPKM darurat. “Saya sepakat itu untuk menekan tingginya jumlah kasus positif Covid 19,” jelasnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen, belum lama ini.

Namun, di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus mengerti kondisi psikologis dan dampak ekonomi masyarakat. “Sesekali lah para pemimpin ini turun. Tanyakan kepada masyarakat terdampak apakah ada untuk yang dimakan esok hari atau beberapa hari ke depan? Bagaimana cara mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, anak-anak mereka di masa pemberlakuan kondisi darurat ini?” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Bondowoso Mujiati. Dia berkata, sampai saat ini PKL belum mendapatkan perhatian Pemkab Bondowoso. “Hanya beberapa waktu lalu dapat bantuan UMKM dari pemerintah pusat di awal pandemi. Yang dapat hanya lima orang dari sekian PKL,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/