BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP), kemarin. Pelatihan itu ditutup bupati Drs KH Salwa Arifin di pendapa, kemarin.
Dalam sambutannya, Bupati Salwa menyampaikan, pelatihan tersebut untuk memenuhi standar kompetensi bagi para pejabat pengawas. Sehingga diharapkan para peserta yang sudah dinyatakan lulus memiliki kompetensi kepemimpinan dalam pelayanan. Hal tersebut untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas pengawas dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku. Serta memastikan terselenggaranya pengendalian pekerjaan secara berkesinambungan.
Dijelaskannya, era global saat ini dengan kondisi yang kompetitif dan menuntut aparat yang proaktif terhadap permasalahan di masyarakat. “Saya yakin, dengan pembekalan yang diperoleh dalam pendidikan dan latihan, dapat memberikan wawasan dan cakrawala berpikir yang jernih dalam melaksanakan tugas di kemudian hari,” terangnya.
Suanda, Kabid Pengembangan SDM di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bondowoso, mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 bulan. Berbagai materi diberikan kepada para peserta. Dikatakannya, materi paling berat adalah klasikal, yang mengharuskan dilaksanakan dengan tatap muka. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Kalau materi yang umum, dilaksanakan secara daring,” katanya.
Para pengajar dalam pelatihan tersebut melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Misalnya, akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. “Selain itu, materi muatan lokalnya, wakil bupati ngisi, Pak Bupati juga ngisi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, syarat lulus PKP salah satunya adalah harus membuat aksi perubahan dan inovasi sesuai tupoksi di OPD masing-masing. Baik dengan tujuan melakukan percepatan pelayanan maupun ketatalaksanaan. Dari inovasi tersebut, nantinya akan diuji oleh perguruan tinggi.
Menurutnya, berdasarkan peraturan, pelatihan tersebut menjadi syarat kenaikan eselon. Di mana dalam Undang-Undang ASN Nomor 5, untuk menduduki pejabat pengawas, seseorang harus memiliki kompetensi bidang pengawas. “Sementara yang eselon III harus mengikuti pelatihan administrator,” pungkasnya.
Jurnalis: mg3
Fotografer: mg3
Editor: Solikhul Huda