alexametrics
26.2 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

DPRD Bondowoso Bentuk Pansus Anggaran TP2D

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus bergulir. Sebelumnya, polemik berkisar pada Pasal 7 dalam Peraturan Bupati (Perbup) TP2D yang menyebutkan bahwa Ketua TP2D harus berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, kenyataannya hingga saat ini Ketua TP2D bukan dari jajaran OPD.

Kini, problem TP2D kembali diuraikan. Sebelumnya, pihak legislatif menyoalkan pencairan honor anggota TP2D sebesar Rp 150 juta yang sudah terealisasikan. DPRD akhirnya membentuk panitia khusus (pansus). Pansus tersebut berkaitan dengan pencairan anggaran operasional TP2D dalam APBD tahun anggaran 2021.

Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bondowoso atas laporan hasil temuan Komisi III terkait pencairan dana operasional TP2D. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Selasa (8/2).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Dhafir, dalam perjalanannya, Komisi III melaporkan ada hal yang perlu diluruskan terkait pencairan dana operasional TP2D oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui administrasi pembangunan. Sebab, ada beberapa kejanggalan temuan tentang pencairan dana TP2D, berdasarkan hasil konsultasi pada Biro Hukum Pemerintah Jawa Timur. “Pada waktu itu eksekutif yang konsultasi. Seharusnya sebelum dicairkan, dana tersebut dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak, termasuk DPRD,” bebernya.

Lebih lanjut, menurut politisi PKB ini, dalam pencairan dana tersebut diduga ada kejanggalan, maka dibentuklah pansus. Dhafir mengatakan, sebagai pimpinan DPRD Bondowoso yang mempunyai tugas memimpin, menghimpun, dan usulan di saat rapat, maka dikabulkanlah pembentukan pansus. “Pansus Pencairan Dana TP2D diputuskan saat rapat Banmus melalui hasil musyawarah mufakat masing-masing anggota DPRD,” ujarnya.

Dia menerangkan, salah satu fungsi DPRD itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. “Di saat DPRD melihat pencairan dana TP2D ini merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan, maka pembentukan pansus ini merupakan bentuk fungsi kontrol DPRD,” imbuhnya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus bergulir. Sebelumnya, polemik berkisar pada Pasal 7 dalam Peraturan Bupati (Perbup) TP2D yang menyebutkan bahwa Ketua TP2D harus berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, kenyataannya hingga saat ini Ketua TP2D bukan dari jajaran OPD.

Kini, problem TP2D kembali diuraikan. Sebelumnya, pihak legislatif menyoalkan pencairan honor anggota TP2D sebesar Rp 150 juta yang sudah terealisasikan. DPRD akhirnya membentuk panitia khusus (pansus). Pansus tersebut berkaitan dengan pencairan anggaran operasional TP2D dalam APBD tahun anggaran 2021.

Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bondowoso atas laporan hasil temuan Komisi III terkait pencairan dana operasional TP2D. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Selasa (8/2).

Menurut Dhafir, dalam perjalanannya, Komisi III melaporkan ada hal yang perlu diluruskan terkait pencairan dana operasional TP2D oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui administrasi pembangunan. Sebab, ada beberapa kejanggalan temuan tentang pencairan dana TP2D, berdasarkan hasil konsultasi pada Biro Hukum Pemerintah Jawa Timur. “Pada waktu itu eksekutif yang konsultasi. Seharusnya sebelum dicairkan, dana tersebut dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak, termasuk DPRD,” bebernya.

Lebih lanjut, menurut politisi PKB ini, dalam pencairan dana tersebut diduga ada kejanggalan, maka dibentuklah pansus. Dhafir mengatakan, sebagai pimpinan DPRD Bondowoso yang mempunyai tugas memimpin, menghimpun, dan usulan di saat rapat, maka dikabulkanlah pembentukan pansus. “Pansus Pencairan Dana TP2D diputuskan saat rapat Banmus melalui hasil musyawarah mufakat masing-masing anggota DPRD,” ujarnya.

Dia menerangkan, salah satu fungsi DPRD itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. “Di saat DPRD melihat pencairan dana TP2D ini merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan, maka pembentukan pansus ini merupakan bentuk fungsi kontrol DPRD,” imbuhnya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus bergulir. Sebelumnya, polemik berkisar pada Pasal 7 dalam Peraturan Bupati (Perbup) TP2D yang menyebutkan bahwa Ketua TP2D harus berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, kenyataannya hingga saat ini Ketua TP2D bukan dari jajaran OPD.

Kini, problem TP2D kembali diuraikan. Sebelumnya, pihak legislatif menyoalkan pencairan honor anggota TP2D sebesar Rp 150 juta yang sudah terealisasikan. DPRD akhirnya membentuk panitia khusus (pansus). Pansus tersebut berkaitan dengan pencairan anggaran operasional TP2D dalam APBD tahun anggaran 2021.

Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bondowoso atas laporan hasil temuan Komisi III terkait pencairan dana operasional TP2D. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Selasa (8/2).

Menurut Dhafir, dalam perjalanannya, Komisi III melaporkan ada hal yang perlu diluruskan terkait pencairan dana operasional TP2D oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui administrasi pembangunan. Sebab, ada beberapa kejanggalan temuan tentang pencairan dana TP2D, berdasarkan hasil konsultasi pada Biro Hukum Pemerintah Jawa Timur. “Pada waktu itu eksekutif yang konsultasi. Seharusnya sebelum dicairkan, dana tersebut dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak, termasuk DPRD,” bebernya.

Lebih lanjut, menurut politisi PKB ini, dalam pencairan dana tersebut diduga ada kejanggalan, maka dibentuklah pansus. Dhafir mengatakan, sebagai pimpinan DPRD Bondowoso yang mempunyai tugas memimpin, menghimpun, dan usulan di saat rapat, maka dikabulkanlah pembentukan pansus. “Pansus Pencairan Dana TP2D diputuskan saat rapat Banmus melalui hasil musyawarah mufakat masing-masing anggota DPRD,” ujarnya.

Dia menerangkan, salah satu fungsi DPRD itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. “Di saat DPRD melihat pencairan dana TP2D ini merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan, maka pembentukan pansus ini merupakan bentuk fungsi kontrol DPRD,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/