Mobile_AP_Rectangle 1
Setelah proses tersebut, maka pelaksanaan pilkades serentak akan menjadi tanggung jawab panitia di tingkat desa. Hal itu, merupakan salah satu alasan dilakukannya pembinaan kepada para panitia pilkades tingkat desa. “Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan,” ujar perempuan yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini.
Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan setiap tahapan pilkades mematuhi protokol kesehatan ketat. Terlebih untuk tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pengundian nomor urut, kampanye, dan lain-lain. “Kami juga menekankan pada mereka, agar pada setiap tahapan mereka senantiasa berkoordinasi dengan satgas Covid-19 kecamatan. Agar dilakukan asesmen dan pemantauan secara langsung,” imbuhnya.
Sebelum pemilihan dilakukan, lanjut Haeriyah, pihaknya juga diwajibkan untuk melakukan asesmen oleh kementerian. Terkait standard operating procedure (SOP) serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan. “Insyaallah secepatnya akan kami lakukan asesmen. Paling tidak, satu bulan sebelum pelaksanaan (pilkades, Red),” pungkasnya.
Mobile_AP_Rectangle 2
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilustrasi Radar Bojonegoro
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
- Advertisement -
Setelah proses tersebut, maka pelaksanaan pilkades serentak akan menjadi tanggung jawab panitia di tingkat desa. Hal itu, merupakan salah satu alasan dilakukannya pembinaan kepada para panitia pilkades tingkat desa. “Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan,” ujar perempuan yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini.
Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan setiap tahapan pilkades mematuhi protokol kesehatan ketat. Terlebih untuk tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pengundian nomor urut, kampanye, dan lain-lain. “Kami juga menekankan pada mereka, agar pada setiap tahapan mereka senantiasa berkoordinasi dengan satgas Covid-19 kecamatan. Agar dilakukan asesmen dan pemantauan secara langsung,” imbuhnya.
Sebelum pemilihan dilakukan, lanjut Haeriyah, pihaknya juga diwajibkan untuk melakukan asesmen oleh kementerian. Terkait standard operating procedure (SOP) serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan. “Insyaallah secepatnya akan kami lakukan asesmen. Paling tidak, satu bulan sebelum pelaksanaan (pilkades, Red),” pungkasnya.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilustrasi Radar Bojonegoro
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Setelah proses tersebut, maka pelaksanaan pilkades serentak akan menjadi tanggung jawab panitia di tingkat desa. Hal itu, merupakan salah satu alasan dilakukannya pembinaan kepada para panitia pilkades tingkat desa. “Sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan,” ujar perempuan yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini.
Lebih lanjut, pihaknya juga memastikan setiap tahapan pilkades mematuhi protokol kesehatan ketat. Terlebih untuk tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pengundian nomor urut, kampanye, dan lain-lain. “Kami juga menekankan pada mereka, agar pada setiap tahapan mereka senantiasa berkoordinasi dengan satgas Covid-19 kecamatan. Agar dilakukan asesmen dan pemantauan secara langsung,” imbuhnya.
Sebelum pemilihan dilakukan, lanjut Haeriyah, pihaknya juga diwajibkan untuk melakukan asesmen oleh kementerian. Terkait standard operating procedure (SOP) serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan. “Insyaallah secepatnya akan kami lakukan asesmen. Paling tidak, satu bulan sebelum pelaksanaan (pilkades, Red),” pungkasnya.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilustrasi Radar Bojonegoro
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
