alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 13 August 2022

Perda Menjadi Penguat Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemkab Bondowoso tengah membahas Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Rancangan tersebut menjadi angin segar adanya pelaksanaan pendidikan inklusif di Bondowoso. Sebab, sistem ini sangat penting untuk diterapkan sebagai salah satu wujud adanya aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Ady Kriesna mengatakan, ada tiga sistem pendidikan di Indonesia. Pertama adalah segregasi. Sistem pendidikan yang membedakan sekolah umum dan sekolah disabilitas. “Contohnya seperti SLB (sekolah luar biasa, Red),” ujarnya.

Jenis kedua adalah sekolah terpadu. Yakni sekolah dengan sistem pendidikan yang tidak membedakan sekolah umum dengan sekolah disabilitas. “Dalam sistem ini, disabilitas bisa mengikuti sekolah yang ada dengan mengikuti kurikulum yang ada,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketiga adalah sekolah inklusif. Sistem ini relatif baru diterapkan di Indonesia. Yakni sekolah umum yang menampung seluruh siswa. Baik siswa biasa maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). “Bagi yang berketerbatasan fisik, ada metode lain, kurikulum lain, dan gurunya lain,” jelasnya.

Di Bondowoso, pada 2017 sudah dicanangkan pendidikan inklusi, dengan membuat pokja. Namun, karena belum ada legal standing, maka pelaksanaannya belum maksimal. Karenanya, pemerintahan saat ini telah mengajukan Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. “Harapannya, pendidikan inklusif ini dibedah secara total. Dari hulu sampai hilir,” jelas Ketua DPD Golkar Bondowoso ini.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemkab Bondowoso tengah membahas Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Rancangan tersebut menjadi angin segar adanya pelaksanaan pendidikan inklusif di Bondowoso. Sebab, sistem ini sangat penting untuk diterapkan sebagai salah satu wujud adanya aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Ady Kriesna mengatakan, ada tiga sistem pendidikan di Indonesia. Pertama adalah segregasi. Sistem pendidikan yang membedakan sekolah umum dan sekolah disabilitas. “Contohnya seperti SLB (sekolah luar biasa, Red),” ujarnya.

Jenis kedua adalah sekolah terpadu. Yakni sekolah dengan sistem pendidikan yang tidak membedakan sekolah umum dengan sekolah disabilitas. “Dalam sistem ini, disabilitas bisa mengikuti sekolah yang ada dengan mengikuti kurikulum yang ada,” jelasnya.

Ketiga adalah sekolah inklusif. Sistem ini relatif baru diterapkan di Indonesia. Yakni sekolah umum yang menampung seluruh siswa. Baik siswa biasa maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). “Bagi yang berketerbatasan fisik, ada metode lain, kurikulum lain, dan gurunya lain,” jelasnya.

Di Bondowoso, pada 2017 sudah dicanangkan pendidikan inklusi, dengan membuat pokja. Namun, karena belum ada legal standing, maka pelaksanaannya belum maksimal. Karenanya, pemerintahan saat ini telah mengajukan Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. “Harapannya, pendidikan inklusif ini dibedah secara total. Dari hulu sampai hilir,” jelas Ketua DPD Golkar Bondowoso ini.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemkab Bondowoso tengah membahas Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Rancangan tersebut menjadi angin segar adanya pelaksanaan pendidikan inklusif di Bondowoso. Sebab, sistem ini sangat penting untuk diterapkan sebagai salah satu wujud adanya aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Ady Kriesna mengatakan, ada tiga sistem pendidikan di Indonesia. Pertama adalah segregasi. Sistem pendidikan yang membedakan sekolah umum dan sekolah disabilitas. “Contohnya seperti SLB (sekolah luar biasa, Red),” ujarnya.

Jenis kedua adalah sekolah terpadu. Yakni sekolah dengan sistem pendidikan yang tidak membedakan sekolah umum dengan sekolah disabilitas. “Dalam sistem ini, disabilitas bisa mengikuti sekolah yang ada dengan mengikuti kurikulum yang ada,” jelasnya.

Ketiga adalah sekolah inklusif. Sistem ini relatif baru diterapkan di Indonesia. Yakni sekolah umum yang menampung seluruh siswa. Baik siswa biasa maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). “Bagi yang berketerbatasan fisik, ada metode lain, kurikulum lain, dan gurunya lain,” jelasnya.

Di Bondowoso, pada 2017 sudah dicanangkan pendidikan inklusi, dengan membuat pokja. Namun, karena belum ada legal standing, maka pelaksanaannya belum maksimal. Karenanya, pemerintahan saat ini telah mengajukan Raperda Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. “Harapannya, pendidikan inklusif ini dibedah secara total. Dari hulu sampai hilir,” jelas Ketua DPD Golkar Bondowoso ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/