alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Pemkab-DPRD Bondowoso Anggap Wajar Pakaian Dinas Hingga Ratusan Juta

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Publik dibuat heboh dengan beredarnya nominal pengadaan seragam dan pakaian dinas dari lembaga eksekutif dan legislatif di Bondowoso. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, anggaran yang dialokasikan untuk hal itu terbilang cukup fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Seperti yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam anggota legislatif. Dikutip dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu mencapai Rp 285.750.000.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Solihin ketika dikonfirmasi, kemarin (5/10), sore menyampaikan bahwa semua anggaran tersebut diperuntukkan bagi 45 anggota DPRD di Kabupaten Bondowoso. Masing-masing anggota dewan nantinya akan mendapat baju dinas sekitar empat atau lima pasang. “Itu lupa saya, kalau tidak salah empat (baju, Red). Sekitar lima atau empat per anggota dewan,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pihaknya menganggarkan belanja baju dinas dengan nilai sewajarnya, dan sederhana dibanding daerah lain yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Lebih-lebih, memang penganggaran baju ini merupakan hak anggota dewan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Artinya, memang amanah peraturan pemerintah. “Itu memang haknya Pak Dewan. Iya, setiap tahun (penganggarannya, Red). Cuma ada berapa baju, baju rapat-rapat. Ada PSR, PDH, PSH, ada batik,” ujarnya.

Dia berkilah jika pejabat juga perlu penggantian baju kerja, meski pengadaannya dilakukan di tengah pandemi. “Namanya pejabat, ya, masak bajunya rapat itu-itu saja,” jelasnya.

Apalagi, anggaran DPRD juga telah di-refocusing untuk menutupi defisit. Sehingga, bisa dilakukan efisiensi melalui anggaran lainnya. “Bisa efisiensi dari yang lain, tak harus dari itu,” pungkasnya.

Pengadaan dengan nilai ratusan juta juga muncul dari ranah eksekutif. Anggaran pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bupati dan wakil bupati juga muncul ke permukaan. Hal tersebut terungkap saat sejumlah wartawan menerima kiriman gambar potongan draf anggaran pakaian dinas dan atribut bupati dan wakil bupati. Dalam potongan draf yang dikirim, tertera penyediaan pakaian dinas dan perlengkapan bupati dan wakil bupati mencapai Rp 200 juta.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Publik dibuat heboh dengan beredarnya nominal pengadaan seragam dan pakaian dinas dari lembaga eksekutif dan legislatif di Bondowoso. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, anggaran yang dialokasikan untuk hal itu terbilang cukup fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Seperti yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam anggota legislatif. Dikutip dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu mencapai Rp 285.750.000.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Solihin ketika dikonfirmasi, kemarin (5/10), sore menyampaikan bahwa semua anggaran tersebut diperuntukkan bagi 45 anggota DPRD di Kabupaten Bondowoso. Masing-masing anggota dewan nantinya akan mendapat baju dinas sekitar empat atau lima pasang. “Itu lupa saya, kalau tidak salah empat (baju, Red). Sekitar lima atau empat per anggota dewan,” ungkapnya.

Pihaknya menganggarkan belanja baju dinas dengan nilai sewajarnya, dan sederhana dibanding daerah lain yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Lebih-lebih, memang penganggaran baju ini merupakan hak anggota dewan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Artinya, memang amanah peraturan pemerintah. “Itu memang haknya Pak Dewan. Iya, setiap tahun (penganggarannya, Red). Cuma ada berapa baju, baju rapat-rapat. Ada PSR, PDH, PSH, ada batik,” ujarnya.

Dia berkilah jika pejabat juga perlu penggantian baju kerja, meski pengadaannya dilakukan di tengah pandemi. “Namanya pejabat, ya, masak bajunya rapat itu-itu saja,” jelasnya.

Apalagi, anggaran DPRD juga telah di-refocusing untuk menutupi defisit. Sehingga, bisa dilakukan efisiensi melalui anggaran lainnya. “Bisa efisiensi dari yang lain, tak harus dari itu,” pungkasnya.

Pengadaan dengan nilai ratusan juta juga muncul dari ranah eksekutif. Anggaran pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bupati dan wakil bupati juga muncul ke permukaan. Hal tersebut terungkap saat sejumlah wartawan menerima kiriman gambar potongan draf anggaran pakaian dinas dan atribut bupati dan wakil bupati. Dalam potongan draf yang dikirim, tertera penyediaan pakaian dinas dan perlengkapan bupati dan wakil bupati mencapai Rp 200 juta.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Publik dibuat heboh dengan beredarnya nominal pengadaan seragam dan pakaian dinas dari lembaga eksekutif dan legislatif di Bondowoso. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, anggaran yang dialokasikan untuk hal itu terbilang cukup fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Seperti yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam anggota legislatif. Dikutip dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bondowoso, pengadaan belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD itu mencapai Rp 285.750.000.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Solihin ketika dikonfirmasi, kemarin (5/10), sore menyampaikan bahwa semua anggaran tersebut diperuntukkan bagi 45 anggota DPRD di Kabupaten Bondowoso. Masing-masing anggota dewan nantinya akan mendapat baju dinas sekitar empat atau lima pasang. “Itu lupa saya, kalau tidak salah empat (baju, Red). Sekitar lima atau empat per anggota dewan,” ungkapnya.

Pihaknya menganggarkan belanja baju dinas dengan nilai sewajarnya, dan sederhana dibanding daerah lain yang beberapa waktu lalu sempat ramai. Lebih-lebih, memang penganggaran baju ini merupakan hak anggota dewan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Artinya, memang amanah peraturan pemerintah. “Itu memang haknya Pak Dewan. Iya, setiap tahun (penganggarannya, Red). Cuma ada berapa baju, baju rapat-rapat. Ada PSR, PDH, PSH, ada batik,” ujarnya.

Dia berkilah jika pejabat juga perlu penggantian baju kerja, meski pengadaannya dilakukan di tengah pandemi. “Namanya pejabat, ya, masak bajunya rapat itu-itu saja,” jelasnya.

Apalagi, anggaran DPRD juga telah di-refocusing untuk menutupi defisit. Sehingga, bisa dilakukan efisiensi melalui anggaran lainnya. “Bisa efisiensi dari yang lain, tak harus dari itu,” pungkasnya.

Pengadaan dengan nilai ratusan juta juga muncul dari ranah eksekutif. Anggaran pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bupati dan wakil bupati juga muncul ke permukaan. Hal tersebut terungkap saat sejumlah wartawan menerima kiriman gambar potongan draf anggaran pakaian dinas dan atribut bupati dan wakil bupati. Dalam potongan draf yang dikirim, tertera penyediaan pakaian dinas dan perlengkapan bupati dan wakil bupati mencapai Rp 200 juta.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

Pembinaan Masih Buntu

Perkaya Skill Santri

Kental dengan Toleransi Beragama

/