alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Masih Terus Tuai Kritik

Bantahan Pj Sekda Tak Mempan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADAJEMBER.ID – Bantahan Pj Sekda Bondowoso Soekaryo tentang program kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah tak menyurutkan kritik elemen masyarakat. Sebaliknya, kritikan terus mengalir deras karena kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah dinilai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah elemen masyarakat masih mempermasalahkan dasar hukum kotak amal Bondowoso Bersedekah. Pasalnya, kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai tidak memenuhi akuntabilitas keuangan. Penyumbang bisa jadi juga tidak diketahui orangnya. Selain itu, program kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai juga belum mendapatkan persetujuan DPRD.

Bahkan, ada sejumlah pihak yang menilai kotak amal Bondowoso Bersedekah di organisasi perangkat daerah (OPD) ilegal karena dasar hukumnya tidak tepat. Salah satu yang mengkritik keras adalah Miftahul Huda dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapesdam) PCNU Bondowoso.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Dalam hal penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bila mengacu pada PP 12 Tahun 2019 Pasal 47 itu dinamakan hibah. Dan hibah berdasarkan pasal 46 huruf (a) adalah yang dikatakan sebagai lain-lain pendapatan yang sah,” kata Miftahul Huda kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Menurut dia, bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 angka (2) Huruf (a, b, dan c) sesuai kewenangannya untuk memasukan penerimaan dana masyarakat ke dalam R-APBD atau Rancangan P-APBD kabupaten. “Untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak OPD atau bupati dianggap melakukan pungutan liar berupa penarikan dana dari masyarakat,” imbuhnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADAJEMBER.ID – Bantahan Pj Sekda Bondowoso Soekaryo tentang program kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah tak menyurutkan kritik elemen masyarakat. Sebaliknya, kritikan terus mengalir deras karena kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah dinilai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah elemen masyarakat masih mempermasalahkan dasar hukum kotak amal Bondowoso Bersedekah. Pasalnya, kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai tidak memenuhi akuntabilitas keuangan. Penyumbang bisa jadi juga tidak diketahui orangnya. Selain itu, program kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai juga belum mendapatkan persetujuan DPRD.

Bahkan, ada sejumlah pihak yang menilai kotak amal Bondowoso Bersedekah di organisasi perangkat daerah (OPD) ilegal karena dasar hukumnya tidak tepat. Salah satu yang mengkritik keras adalah Miftahul Huda dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapesdam) PCNU Bondowoso.

“Dalam hal penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bila mengacu pada PP 12 Tahun 2019 Pasal 47 itu dinamakan hibah. Dan hibah berdasarkan pasal 46 huruf (a) adalah yang dikatakan sebagai lain-lain pendapatan yang sah,” kata Miftahul Huda kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Menurut dia, bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 angka (2) Huruf (a, b, dan c) sesuai kewenangannya untuk memasukan penerimaan dana masyarakat ke dalam R-APBD atau Rancangan P-APBD kabupaten. “Untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak OPD atau bupati dianggap melakukan pungutan liar berupa penarikan dana dari masyarakat,” imbuhnya.

BONDOWOSO, RADAJEMBER.ID – Bantahan Pj Sekda Bondowoso Soekaryo tentang program kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah tak menyurutkan kritik elemen masyarakat. Sebaliknya, kritikan terus mengalir deras karena kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah dinilai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah elemen masyarakat masih mempermasalahkan dasar hukum kotak amal Bondowoso Bersedekah. Pasalnya, kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai tidak memenuhi akuntabilitas keuangan. Penyumbang bisa jadi juga tidak diketahui orangnya. Selain itu, program kotak amal Bondowoso Bersedekah dinilai juga belum mendapatkan persetujuan DPRD.

Bahkan, ada sejumlah pihak yang menilai kotak amal Bondowoso Bersedekah di organisasi perangkat daerah (OPD) ilegal karena dasar hukumnya tidak tepat. Salah satu yang mengkritik keras adalah Miftahul Huda dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapesdam) PCNU Bondowoso.

“Dalam hal penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bila mengacu pada PP 12 Tahun 2019 Pasal 47 itu dinamakan hibah. Dan hibah berdasarkan pasal 46 huruf (a) adalah yang dikatakan sebagai lain-lain pendapatan yang sah,” kata Miftahul Huda kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Menurut dia, bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 angka (2) Huruf (a, b, dan c) sesuai kewenangannya untuk memasukan penerimaan dana masyarakat ke dalam R-APBD atau Rancangan P-APBD kabupaten. “Untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak OPD atau bupati dianggap melakukan pungutan liar berupa penarikan dana dari masyarakat,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/