alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

NIK Nonaktif, Vaksin Tak Dapat Sertifikat

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu syarat administrasi untuk mendapatkan vaksin adalah menunjukkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP). Mirisnya, banyak warga yang nomor induk kependudukan (NIK) miliknya tidak aktif. Meski begitu, mereka tetap bisa mendapatkan vaksin, namun pendataannya dilakukan secara manual.

Selain banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat, hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Bondowoso yang saat ini masih berada di bawah angka 30 persen. Mengingat pendataan bagi masyarakat yang NIK-nya tidak aktif dilakukan secara manual dan tidak bisa langsung diinput dalam data pusat.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Bondowoso telah mendapati sebanyak ribuan orang dengan NIK tidak aktif. Untuk mengaktifkan NIK, masyarakat bisa datang ke Dinas Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil setempat. Sebab, walaupun bisa mendapatkan suntikan vaksin, tapi datanya tidak akan tercatat di pusat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Bondowoso Tuhu Suryono menerangkan bahwa temuan tersebut berdasarkan laporan dari beberapa puskesmas. Bahkan, menurut dia, jumlah data yang dikantongi saat ini bisa saja masih terus bertambah. Mengingat vaksinasi juga masih terus berjalan dan semakin digencarkan oleh berbagai pemerintah setempat. “Ada seribu lebih. Ini masih beberapa puskesmas yang laporan ke saya,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan layanan vaksinasi, warga memang wajib menyertakan syarat administrasi berupa NIK. Namun, jika ada masalah, Tuhu menyarankan agar warga mengurusnya terlebih dahulu ke Dispendukcapil setempat. Tanpa syarat itu, maka sertifikat tidak bisa keluar dan tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi. “Solusinya harus diaktifkan dulu. Karena kalau kita vaksinasi, nggak keluar sertifikat,” paparnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu syarat administrasi untuk mendapatkan vaksin adalah menunjukkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP). Mirisnya, banyak warga yang nomor induk kependudukan (NIK) miliknya tidak aktif. Meski begitu, mereka tetap bisa mendapatkan vaksin, namun pendataannya dilakukan secara manual.

Selain banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat, hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Bondowoso yang saat ini masih berada di bawah angka 30 persen. Mengingat pendataan bagi masyarakat yang NIK-nya tidak aktif dilakukan secara manual dan tidak bisa langsung diinput dalam data pusat.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Bondowoso telah mendapati sebanyak ribuan orang dengan NIK tidak aktif. Untuk mengaktifkan NIK, masyarakat bisa datang ke Dinas Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil setempat. Sebab, walaupun bisa mendapatkan suntikan vaksin, tapi datanya tidak akan tercatat di pusat.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Bondowoso Tuhu Suryono menerangkan bahwa temuan tersebut berdasarkan laporan dari beberapa puskesmas. Bahkan, menurut dia, jumlah data yang dikantongi saat ini bisa saja masih terus bertambah. Mengingat vaksinasi juga masih terus berjalan dan semakin digencarkan oleh berbagai pemerintah setempat. “Ada seribu lebih. Ini masih beberapa puskesmas yang laporan ke saya,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan layanan vaksinasi, warga memang wajib menyertakan syarat administrasi berupa NIK. Namun, jika ada masalah, Tuhu menyarankan agar warga mengurusnya terlebih dahulu ke Dispendukcapil setempat. Tanpa syarat itu, maka sertifikat tidak bisa keluar dan tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi. “Solusinya harus diaktifkan dulu. Karena kalau kita vaksinasi, nggak keluar sertifikat,” paparnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu syarat administrasi untuk mendapatkan vaksin adalah menunjukkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP). Mirisnya, banyak warga yang nomor induk kependudukan (NIK) miliknya tidak aktif. Meski begitu, mereka tetap bisa mendapatkan vaksin, namun pendataannya dilakukan secara manual.

Selain banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat, hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi di Bondowoso yang saat ini masih berada di bawah angka 30 persen. Mengingat pendataan bagi masyarakat yang NIK-nya tidak aktif dilakukan secara manual dan tidak bisa langsung diinput dalam data pusat.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Bondowoso telah mendapati sebanyak ribuan orang dengan NIK tidak aktif. Untuk mengaktifkan NIK, masyarakat bisa datang ke Dinas Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil setempat. Sebab, walaupun bisa mendapatkan suntikan vaksin, tapi datanya tidak akan tercatat di pusat.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Bondowoso Tuhu Suryono menerangkan bahwa temuan tersebut berdasarkan laporan dari beberapa puskesmas. Bahkan, menurut dia, jumlah data yang dikantongi saat ini bisa saja masih terus bertambah. Mengingat vaksinasi juga masih terus berjalan dan semakin digencarkan oleh berbagai pemerintah setempat. “Ada seribu lebih. Ini masih beberapa puskesmas yang laporan ke saya,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan layanan vaksinasi, warga memang wajib menyertakan syarat administrasi berupa NIK. Namun, jika ada masalah, Tuhu menyarankan agar warga mengurusnya terlebih dahulu ke Dispendukcapil setempat. Tanpa syarat itu, maka sertifikat tidak bisa keluar dan tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi. “Solusinya harus diaktifkan dulu. Karena kalau kita vaksinasi, nggak keluar sertifikat,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/