alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Polemik Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembentukan Regulasi

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik permasalahan kepatuhan hasil fasilitasi perbup dari Gubernur Jawa Timur menjadi salah isu politik dan hukum di Bondowoso. Hal itu mendapat tanggapan dari akademisi hukum dosen Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember, Aries Harianto.

Dari kacamata hukum, menurut dia, polemik antara eksekutif dan legislatif dalam hal TP2D ini cenderung fokus pada aspek norma yang menjadi dasar pembentukan TP2D itu sendiri. Walaupun bisa jadi bahwa di balik polemik ini tersembunyi kepentingan politik, namun aksi perwujudan kepentingan politik itu tentu saja tidak boleh lepas dari konteks norma pengaturannya.

Aries menyebut beberapa regulasi yang harus dicermati. Salah satunya yakni dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Hasil fasilitasi oleh Pemprov atau Gubernur Jatim yang menghasilkan rancangan Perbup TP2D itu, menurutnya, wujud pembinaan. Sebagaimana terhadap rancangan peraturan bupati (perkada), rancangan perda dan peraturan DPRD yang bersifat wajib. Merujuk pada Permendagri Nonor 120 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (1) dan (2).

Mobile_AP_Rectangle 2

“Konsekuensi kata ‘wajib’ menurut hemat saya, berarti proses dan mekanisme pembinaan tidak boleh ditinggalkan berikut menindaklanjuti hasil fasilitasinya. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagai upaya untuk mencegah pembatalan rancangan perbup sekaligus menghindari dis-sinkronisasi dengan regulasi lainnya,” jelas mantan wakil dekan III FH Unej ini.

Lebih detail, menurutnya, pada Permendagri Nonor 80 Tahun 2015 Pasal 90 ayat (3), secara eksplisit disebutkan bahwa hasil fasilitasi ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Meskipun dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara eksplisit perihal tindak lanjut hasil fasilitasi, namun ketentuan pasal 88 ayat (1) dan (2) sudah cukup memberikan landasan bahwa hasil fasilitasi bersifat wajib untuk ditindaklanjuti.

Lantas, bagaimana dengan hasil fasilitasi Gubernur yang mengamanatkan bahwa TP2D harus ditambahkan unsur OPD setempat sekaligus menjadi ketua? Dirinya berpendapat bahwa dalam matrik hasil fasilitasi tidak terdapat koreksi apa pun atas draf Perbup TP2D narasi pasal 3, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah.

“Namun, jika dibaca dan dicermati pada matriks koreksi terhadap pasal 7 disebutkan agar TP2D ditambah unsur pimpinan perangkat daerah terkait, sekaligus menjadi ketua TP2D. Dengan demikian, proposisi substantif draf secara normatif berseberangan dengan preskripsi matriks hasil evaluasi,” urainya.

Ini menimbulkan self contradictory dalam pembentukan regulasi. Terdapat kewajiban untuk mengakomodasikan pembinaan dalam bentuk hasil fasilitasi, namun secara substantif materi yang harus diakomodasikan bersifat cacat yuridis.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik permasalahan kepatuhan hasil fasilitasi perbup dari Gubernur Jawa Timur menjadi salah isu politik dan hukum di Bondowoso. Hal itu mendapat tanggapan dari akademisi hukum dosen Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember, Aries Harianto.

Dari kacamata hukum, menurut dia, polemik antara eksekutif dan legislatif dalam hal TP2D ini cenderung fokus pada aspek norma yang menjadi dasar pembentukan TP2D itu sendiri. Walaupun bisa jadi bahwa di balik polemik ini tersembunyi kepentingan politik, namun aksi perwujudan kepentingan politik itu tentu saja tidak boleh lepas dari konteks norma pengaturannya.

Aries menyebut beberapa regulasi yang harus dicermati. Salah satunya yakni dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Hasil fasilitasi oleh Pemprov atau Gubernur Jatim yang menghasilkan rancangan Perbup TP2D itu, menurutnya, wujud pembinaan. Sebagaimana terhadap rancangan peraturan bupati (perkada), rancangan perda dan peraturan DPRD yang bersifat wajib. Merujuk pada Permendagri Nonor 120 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (1) dan (2).

“Konsekuensi kata ‘wajib’ menurut hemat saya, berarti proses dan mekanisme pembinaan tidak boleh ditinggalkan berikut menindaklanjuti hasil fasilitasinya. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagai upaya untuk mencegah pembatalan rancangan perbup sekaligus menghindari dis-sinkronisasi dengan regulasi lainnya,” jelas mantan wakil dekan III FH Unej ini.

Lebih detail, menurutnya, pada Permendagri Nonor 80 Tahun 2015 Pasal 90 ayat (3), secara eksplisit disebutkan bahwa hasil fasilitasi ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Meskipun dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara eksplisit perihal tindak lanjut hasil fasilitasi, namun ketentuan pasal 88 ayat (1) dan (2) sudah cukup memberikan landasan bahwa hasil fasilitasi bersifat wajib untuk ditindaklanjuti.

Lantas, bagaimana dengan hasil fasilitasi Gubernur yang mengamanatkan bahwa TP2D harus ditambahkan unsur OPD setempat sekaligus menjadi ketua? Dirinya berpendapat bahwa dalam matrik hasil fasilitasi tidak terdapat koreksi apa pun atas draf Perbup TP2D narasi pasal 3, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah.

“Namun, jika dibaca dan dicermati pada matriks koreksi terhadap pasal 7 disebutkan agar TP2D ditambah unsur pimpinan perangkat daerah terkait, sekaligus menjadi ketua TP2D. Dengan demikian, proposisi substantif draf secara normatif berseberangan dengan preskripsi matriks hasil evaluasi,” urainya.

Ini menimbulkan self contradictory dalam pembentukan regulasi. Terdapat kewajiban untuk mengakomodasikan pembinaan dalam bentuk hasil fasilitasi, namun secara substantif materi yang harus diakomodasikan bersifat cacat yuridis.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik permasalahan kepatuhan hasil fasilitasi perbup dari Gubernur Jawa Timur menjadi salah isu politik dan hukum di Bondowoso. Hal itu mendapat tanggapan dari akademisi hukum dosen Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember, Aries Harianto.

Dari kacamata hukum, menurut dia, polemik antara eksekutif dan legislatif dalam hal TP2D ini cenderung fokus pada aspek norma yang menjadi dasar pembentukan TP2D itu sendiri. Walaupun bisa jadi bahwa di balik polemik ini tersembunyi kepentingan politik, namun aksi perwujudan kepentingan politik itu tentu saja tidak boleh lepas dari konteks norma pengaturannya.

Aries menyebut beberapa regulasi yang harus dicermati. Salah satunya yakni dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Hasil fasilitasi oleh Pemprov atau Gubernur Jatim yang menghasilkan rancangan Perbup TP2D itu, menurutnya, wujud pembinaan. Sebagaimana terhadap rancangan peraturan bupati (perkada), rancangan perda dan peraturan DPRD yang bersifat wajib. Merujuk pada Permendagri Nonor 120 Tahun 2018 Pasal 88 ayat (1) dan (2).

“Konsekuensi kata ‘wajib’ menurut hemat saya, berarti proses dan mekanisme pembinaan tidak boleh ditinggalkan berikut menindaklanjuti hasil fasilitasinya. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagai upaya untuk mencegah pembatalan rancangan perbup sekaligus menghindari dis-sinkronisasi dengan regulasi lainnya,” jelas mantan wakil dekan III FH Unej ini.

Lebih detail, menurutnya, pada Permendagri Nonor 80 Tahun 2015 Pasal 90 ayat (3), secara eksplisit disebutkan bahwa hasil fasilitasi ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Meskipun dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara eksplisit perihal tindak lanjut hasil fasilitasi, namun ketentuan pasal 88 ayat (1) dan (2) sudah cukup memberikan landasan bahwa hasil fasilitasi bersifat wajib untuk ditindaklanjuti.

Lantas, bagaimana dengan hasil fasilitasi Gubernur yang mengamanatkan bahwa TP2D harus ditambahkan unsur OPD setempat sekaligus menjadi ketua? Dirinya berpendapat bahwa dalam matrik hasil fasilitasi tidak terdapat koreksi apa pun atas draf Perbup TP2D narasi pasal 3, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah.

“Namun, jika dibaca dan dicermati pada matriks koreksi terhadap pasal 7 disebutkan agar TP2D ditambah unsur pimpinan perangkat daerah terkait, sekaligus menjadi ketua TP2D. Dengan demikian, proposisi substantif draf secara normatif berseberangan dengan preskripsi matriks hasil evaluasi,” urainya.

Ini menimbulkan self contradictory dalam pembentukan regulasi. Terdapat kewajiban untuk mengakomodasikan pembinaan dalam bentuk hasil fasilitasi, namun secara substantif materi yang harus diakomodasikan bersifat cacat yuridis.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/