alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

14 Desa di Bondowoso Jadi Fokus Atasi Stunting

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, RADARJEMBER.ID – Kasus stunting di Kabupaten Bondowoso masih membutuhkan penanganan yang cukup ekstra. Pemkab Bondowoso pun menyiapkan strategi, termasuk terdapat 14 desa yang menjadi fokus stunting yang tersebar di sembilan kecamatan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Bondowoso prevalensinya 37 persen. Walaupun demikian, ternyata prevalensi stunting di Kota Tape ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang sama. Disebutkan, pada 2018 angka stunting Bondowoso yakni 38 persen. Kemudian, pada tahun 2019 angkanya menurun di 37,2 persen. Sementara pada tahun 2020, surveinya tak melakukan pengukuran. Kemudian mengalami penurunan kembali pada survei 2021 lalu.
Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua penanganan stunting Kabupaten Bondowoso, menyebutkan, dalam mengatasi stunting arus ada rencana aksi jelas. Peran setiap instansi harus jelas serta harus menentukan target menurunkan prevalensi stunting. “Mengatasi stunting ini juga perlu sinkron dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintah desa,” paparnya.
Pria yang juga menjabat Wakil Bupati Bondowoso ini menegaskan, masalah stunting harus ditangani oleh semua pihak. Bukan hanya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, tapi semua organisasi perangkat daerah lain juga harus terlibat.
Menurut Irwan, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan. Di antaranya manajemen pelaksanaan dan manajemen laporan. Hal tersebut harus dilakukan secara fokus, sehingga target atau tujuannya dapat tercapai. Terlebih dalam satu tahun target penurunan prevalensi dapat turun minimal 3 persen. “Sekarang kita masih di kisaran 37 persen di Bondowoso. Artinya, masih sangat tinggi,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso dr Mohammad Imron mengatakan, rembuk stunting yang pernah dilakukan adalah untuk menyusun program kegiatan pada 2023 mendatang. Berdasarkan hasil analisis situasi dan evaluasi di awal tahun ini.
Selain itu, berdasarkan surat keputusan bupati tentang penanganan stunting, ditetapkan sembilan kecamatan dan 14 desa/kelurahan menjadi lokasi fokus atau prioritas percepatan penurunan stunting 2023. Di antaranya Desa Blimbing di Kecamatan Klabang, Desa Bendelan di Kecamatan Binakal, Desa Pekauman dan Dawuhan di Kecamatan Grujugan.
Kemudian, Kelurahan Dabasah di Kecamatan Bondowoso, Desa Plalangan di Kecamatan Wonosari, Desa Solor dan Cermee di Kecamatan Cermee, Desa Dawuhan dan Kasemek di Kecamatan Tenggarang, Desa Sumber Anom, Sumber Kemuning, dan Kemirian di Kecamatan Tamanan, serta Desa Jurang Sapi di Kecamatan Tapen. “Tiap tahun fokusnya tidak sama,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

- Advertisement -

DABASAH, RADARJEMBER.ID – Kasus stunting di Kabupaten Bondowoso masih membutuhkan penanganan yang cukup ekstra. Pemkab Bondowoso pun menyiapkan strategi, termasuk terdapat 14 desa yang menjadi fokus stunting yang tersebar di sembilan kecamatan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Bondowoso prevalensinya 37 persen. Walaupun demikian, ternyata prevalensi stunting di Kota Tape ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang sama. Disebutkan, pada 2018 angka stunting Bondowoso yakni 38 persen. Kemudian, pada tahun 2019 angkanya menurun di 37,2 persen. Sementara pada tahun 2020, surveinya tak melakukan pengukuran. Kemudian mengalami penurunan kembali pada survei 2021 lalu.
Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua penanganan stunting Kabupaten Bondowoso, menyebutkan, dalam mengatasi stunting arus ada rencana aksi jelas. Peran setiap instansi harus jelas serta harus menentukan target menurunkan prevalensi stunting. “Mengatasi stunting ini juga perlu sinkron dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintah desa,” paparnya.
Pria yang juga menjabat Wakil Bupati Bondowoso ini menegaskan, masalah stunting harus ditangani oleh semua pihak. Bukan hanya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, tapi semua organisasi perangkat daerah lain juga harus terlibat.
Menurut Irwan, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan. Di antaranya manajemen pelaksanaan dan manajemen laporan. Hal tersebut harus dilakukan secara fokus, sehingga target atau tujuannya dapat tercapai. Terlebih dalam satu tahun target penurunan prevalensi dapat turun minimal 3 persen. “Sekarang kita masih di kisaran 37 persen di Bondowoso. Artinya, masih sangat tinggi,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso dr Mohammad Imron mengatakan, rembuk stunting yang pernah dilakukan adalah untuk menyusun program kegiatan pada 2023 mendatang. Berdasarkan hasil analisis situasi dan evaluasi di awal tahun ini.
Selain itu, berdasarkan surat keputusan bupati tentang penanganan stunting, ditetapkan sembilan kecamatan dan 14 desa/kelurahan menjadi lokasi fokus atau prioritas percepatan penurunan stunting 2023. Di antaranya Desa Blimbing di Kecamatan Klabang, Desa Bendelan di Kecamatan Binakal, Desa Pekauman dan Dawuhan di Kecamatan Grujugan.
Kemudian, Kelurahan Dabasah di Kecamatan Bondowoso, Desa Plalangan di Kecamatan Wonosari, Desa Solor dan Cermee di Kecamatan Cermee, Desa Dawuhan dan Kasemek di Kecamatan Tenggarang, Desa Sumber Anom, Sumber Kemuning, dan Kemirian di Kecamatan Tamanan, serta Desa Jurang Sapi di Kecamatan Tapen. “Tiap tahun fokusnya tidak sama,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

DABASAH, RADARJEMBER.ID – Kasus stunting di Kabupaten Bondowoso masih membutuhkan penanganan yang cukup ekstra. Pemkab Bondowoso pun menyiapkan strategi, termasuk terdapat 14 desa yang menjadi fokus stunting yang tersebar di sembilan kecamatan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Bondowoso prevalensinya 37 persen. Walaupun demikian, ternyata prevalensi stunting di Kota Tape ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang sama. Disebutkan, pada 2018 angka stunting Bondowoso yakni 38 persen. Kemudian, pada tahun 2019 angkanya menurun di 37,2 persen. Sementara pada tahun 2020, surveinya tak melakukan pengukuran. Kemudian mengalami penurunan kembali pada survei 2021 lalu.
Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua penanganan stunting Kabupaten Bondowoso, menyebutkan, dalam mengatasi stunting arus ada rencana aksi jelas. Peran setiap instansi harus jelas serta harus menentukan target menurunkan prevalensi stunting. “Mengatasi stunting ini juga perlu sinkron dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintah desa,” paparnya.
Pria yang juga menjabat Wakil Bupati Bondowoso ini menegaskan, masalah stunting harus ditangani oleh semua pihak. Bukan hanya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, tapi semua organisasi perangkat daerah lain juga harus terlibat.
Menurut Irwan, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan. Di antaranya manajemen pelaksanaan dan manajemen laporan. Hal tersebut harus dilakukan secara fokus, sehingga target atau tujuannya dapat tercapai. Terlebih dalam satu tahun target penurunan prevalensi dapat turun minimal 3 persen. “Sekarang kita masih di kisaran 37 persen di Bondowoso. Artinya, masih sangat tinggi,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso dr Mohammad Imron mengatakan, rembuk stunting yang pernah dilakukan adalah untuk menyusun program kegiatan pada 2023 mendatang. Berdasarkan hasil analisis situasi dan evaluasi di awal tahun ini.
Selain itu, berdasarkan surat keputusan bupati tentang penanganan stunting, ditetapkan sembilan kecamatan dan 14 desa/kelurahan menjadi lokasi fokus atau prioritas percepatan penurunan stunting 2023. Di antaranya Desa Blimbing di Kecamatan Klabang, Desa Bendelan di Kecamatan Binakal, Desa Pekauman dan Dawuhan di Kecamatan Grujugan.
Kemudian, Kelurahan Dabasah di Kecamatan Bondowoso, Desa Plalangan di Kecamatan Wonosari, Desa Solor dan Cermee di Kecamatan Cermee, Desa Dawuhan dan Kasemek di Kecamatan Tenggarang, Desa Sumber Anom, Sumber Kemuning, dan Kemirian di Kecamatan Tamanan, serta Desa Jurang Sapi di Kecamatan Tapen. “Tiap tahun fokusnya tidak sama,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/