alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Jalan Rusak Jadi Tanggung Jawab Pemkab

 “Kalau jalan nasional, yang bertanggung jawab memelihara (perawatan, Red) adalah pemerintah pusat. Demikian juga untuk jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten, maka kewajiban pemkab yang memelihara.” SUTRIYONO Ketua Komisi III DPRD Bondowoso

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, RADARJEMBER.ID– Beberapa jalan berlubang di Bondowoso mendapat perhatian serius dari DPRD Bondowoso. Ketua Komisi III Sutriyono menyebutkan bahwa jalan rusak harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Terlebih pemkab, yang menjadi bagian dalam pemeliharaan jalan-jalan kabupaten, harus cepat merespons. “Pemkab seharusnya menganggarkan untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak,” katanya.

Anggota dewan asal Kecamatan Cermee ini menambahkan bahwa jalan merupakan salah satu layanan yang harus disediakan oleh Pemkab Bondowoso. “Oleh karena itu, jalan yang rusak harus dilakukan perbaikan. Jangan sampai jalan dibiarkan rusak,” tegasnya.

Politisi PKB ini menguraikan poin klasifikasi jalan. Dari tiga klasifikasi jalan yang ada di Bondowoso, jalan yang rusak lebih banyak adalah jalan kabupaten. Sementara, untuk jalan milik provinsi dan pusat terlihat masih baik-baik saja. Dirinya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa yang bertanggung jawab memelihara jalan adalah pemerintah setempat.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kalau jalan nasional yang bertanggung jawab memelihara (perawatan, Red) adalah pemerintah pusat. Demikian juga untuk jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten, maka kewajiban pemkab yang memelihara,” lanjutnya.

- Advertisement -

DABASAH, RADARJEMBER.ID– Beberapa jalan berlubang di Bondowoso mendapat perhatian serius dari DPRD Bondowoso. Ketua Komisi III Sutriyono menyebutkan bahwa jalan rusak harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Terlebih pemkab, yang menjadi bagian dalam pemeliharaan jalan-jalan kabupaten, harus cepat merespons. “Pemkab seharusnya menganggarkan untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak,” katanya.

Anggota dewan asal Kecamatan Cermee ini menambahkan bahwa jalan merupakan salah satu layanan yang harus disediakan oleh Pemkab Bondowoso. “Oleh karena itu, jalan yang rusak harus dilakukan perbaikan. Jangan sampai jalan dibiarkan rusak,” tegasnya.

Politisi PKB ini menguraikan poin klasifikasi jalan. Dari tiga klasifikasi jalan yang ada di Bondowoso, jalan yang rusak lebih banyak adalah jalan kabupaten. Sementara, untuk jalan milik provinsi dan pusat terlihat masih baik-baik saja. Dirinya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa yang bertanggung jawab memelihara jalan adalah pemerintah setempat.

“Kalau jalan nasional yang bertanggung jawab memelihara (perawatan, Red) adalah pemerintah pusat. Demikian juga untuk jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten, maka kewajiban pemkab yang memelihara,” lanjutnya.

DABASAH, RADARJEMBER.ID– Beberapa jalan berlubang di Bondowoso mendapat perhatian serius dari DPRD Bondowoso. Ketua Komisi III Sutriyono menyebutkan bahwa jalan rusak harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Terlebih pemkab, yang menjadi bagian dalam pemeliharaan jalan-jalan kabupaten, harus cepat merespons. “Pemkab seharusnya menganggarkan untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak,” katanya.

Anggota dewan asal Kecamatan Cermee ini menambahkan bahwa jalan merupakan salah satu layanan yang harus disediakan oleh Pemkab Bondowoso. “Oleh karena itu, jalan yang rusak harus dilakukan perbaikan. Jangan sampai jalan dibiarkan rusak,” tegasnya.

Politisi PKB ini menguraikan poin klasifikasi jalan. Dari tiga klasifikasi jalan yang ada di Bondowoso, jalan yang rusak lebih banyak adalah jalan kabupaten. Sementara, untuk jalan milik provinsi dan pusat terlihat masih baik-baik saja. Dirinya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa yang bertanggung jawab memelihara jalan adalah pemerintah setempat.

“Kalau jalan nasional yang bertanggung jawab memelihara (perawatan, Red) adalah pemerintah pusat. Demikian juga untuk jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten, maka kewajiban pemkab yang memelihara,” lanjutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/