alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Dinas Pertanian: Sudah Sediakan Kebutuhan Petani

"Kami selalu menyediakan kebutuhan petani. Semua data petani kami upload di aplikasi Simluhtan." HENDRI WIDOTONO Kepala Dinas Pertanian Bondowoso

Mobile_AP_Rectangle 1

RADARJEMBER.ID- Dugaan monopoli pupuk subsidi yang diungkapkan legislatif ditampik oleh eksekutif. Pihak Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso menyebut bahwa alokasi pupuk subsidi untuk petani sudah sesuai. “Kami selalu menyediakan kebutuhan petani. Semua data petani kami upload di aplikasi Simluhtan,” ujar Kepala Disperta Bondowoso Hendri Widotono.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, tahun 2022 Bondowoso hanya mendapatkan 80 persen atau 24 ribu ton dari jumlah jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Menurut Hendri, meski jatah pupuk bertambah, yang penting saat ini Dinas Pertanian sudah menyediakan jumlah pupuk bersubsidi pada petani. “Jatah pupuk yang disediakan, dibeli atau tidaknya itu terserah petani,” ujarnya.

Jika pupuk tersebut tidak dibeli, menurut Henri, ada dua alternatif yaitu bisa digeser atau realokasi ke kecamatan lain yang membutuhkan pupuk. Namun, jika tidak bisa direalokasi, maka dapat dikembalikan ke pemerintah provinsi dan pusat. Dia juga mencontohkan, di Kecamatan Pakem pada tahun 2021 stok pupuk tidak terserap seluruhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kala itu, lanjut dia, distributornya hanya mengambil jatah pupuk 12 ton. Sementara, yang ada bukti data petani saat dilakukan verifikasi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) hanya 7.000 ton. “Ketika ada lebihnya, seandainya tidak dikembalikan oleh distributor, itu urusan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengalokasian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakem. Dhafir menilai pengalokasian pupuk di Kecamatan Pakem tidak rasional. Sebab, dari tahun ke tahun alokasi pupuk subsidi selalu bertambah. Sementara, luas lahan tetap, bahkan bisa berkurang karena beralih fungsi.

- Advertisement -

RADARJEMBER.ID- Dugaan monopoli pupuk subsidi yang diungkapkan legislatif ditampik oleh eksekutif. Pihak Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso menyebut bahwa alokasi pupuk subsidi untuk petani sudah sesuai. “Kami selalu menyediakan kebutuhan petani. Semua data petani kami upload di aplikasi Simluhtan,” ujar Kepala Disperta Bondowoso Hendri Widotono.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, tahun 2022 Bondowoso hanya mendapatkan 80 persen atau 24 ribu ton dari jumlah jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Menurut Hendri, meski jatah pupuk bertambah, yang penting saat ini Dinas Pertanian sudah menyediakan jumlah pupuk bersubsidi pada petani. “Jatah pupuk yang disediakan, dibeli atau tidaknya itu terserah petani,” ujarnya.

Jika pupuk tersebut tidak dibeli, menurut Henri, ada dua alternatif yaitu bisa digeser atau realokasi ke kecamatan lain yang membutuhkan pupuk. Namun, jika tidak bisa direalokasi, maka dapat dikembalikan ke pemerintah provinsi dan pusat. Dia juga mencontohkan, di Kecamatan Pakem pada tahun 2021 stok pupuk tidak terserap seluruhnya.

Kala itu, lanjut dia, distributornya hanya mengambil jatah pupuk 12 ton. Sementara, yang ada bukti data petani saat dilakukan verifikasi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) hanya 7.000 ton. “Ketika ada lebihnya, seandainya tidak dikembalikan oleh distributor, itu urusan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengalokasian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakem. Dhafir menilai pengalokasian pupuk di Kecamatan Pakem tidak rasional. Sebab, dari tahun ke tahun alokasi pupuk subsidi selalu bertambah. Sementara, luas lahan tetap, bahkan bisa berkurang karena beralih fungsi.

RADARJEMBER.ID- Dugaan monopoli pupuk subsidi yang diungkapkan legislatif ditampik oleh eksekutif. Pihak Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso menyebut bahwa alokasi pupuk subsidi untuk petani sudah sesuai. “Kami selalu menyediakan kebutuhan petani. Semua data petani kami upload di aplikasi Simluhtan,” ujar Kepala Disperta Bondowoso Hendri Widotono.

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, tahun 2022 Bondowoso hanya mendapatkan 80 persen atau 24 ribu ton dari jumlah jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Menurut Hendri, meski jatah pupuk bertambah, yang penting saat ini Dinas Pertanian sudah menyediakan jumlah pupuk bersubsidi pada petani. “Jatah pupuk yang disediakan, dibeli atau tidaknya itu terserah petani,” ujarnya.

Jika pupuk tersebut tidak dibeli, menurut Henri, ada dua alternatif yaitu bisa digeser atau realokasi ke kecamatan lain yang membutuhkan pupuk. Namun, jika tidak bisa direalokasi, maka dapat dikembalikan ke pemerintah provinsi dan pusat. Dia juga mencontohkan, di Kecamatan Pakem pada tahun 2021 stok pupuk tidak terserap seluruhnya.

Kala itu, lanjut dia, distributornya hanya mengambil jatah pupuk 12 ton. Sementara, yang ada bukti data petani saat dilakukan verifikasi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) hanya 7.000 ton. “Ketika ada lebihnya, seandainya tidak dikembalikan oleh distributor, itu urusan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengalokasian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakem. Dhafir menilai pengalokasian pupuk di Kecamatan Pakem tidak rasional. Sebab, dari tahun ke tahun alokasi pupuk subsidi selalu bertambah. Sementara, luas lahan tetap, bahkan bisa berkurang karena beralih fungsi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/