alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Dewan Minta Revisi Perbup Pilkades

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan rangkaian pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso sudah resmi dimulai sejak awal bulan. Walaupun demikian, ternyata salah satu poin yang ada di Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Bondowoso masih menjadi perhatian. Khususnya mengenai aturan jarak antartempat pemungutan suara (TPS).

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir meminta langsung kepada Bupati Bondowoso untuk merevisi perbub tersebut. Menurut dia, pelaksanaan pilkades serentak tahun ini memang dilakukan berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya. Khususnya untuk jumlah TPS. Jika sebelumnya difokuskan di satu tempat, tahun ini pemilihan dilakukan di banyak TPS, dengan batas maksimal 500 orang pemilih dalam satu TPS.

Akibatnya, dalam satu desa bisa dipastikan akan ada lebih dari satu TPS. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya tahun ini masih berada dalam suasana pandemi Covid-19.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dhafir mengatakan, hakikat dilaksanakannya pilkades dengan beberapa TPS, mengadopsi pola yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi.

Kemudian, ketika dia melihat perbup itu, terdapat pasal yang mengatakan jarak minimal antar-TPS hanya 50 meter. “Artinya, 51 meter boleh. Bahkan, sudah ada beberapa kecamatan yang menganjurkan dilakukan di lapangan,” ungkapnya.

Disebutkan, pasal yang mengatur hal itu ada pada pasal 62 ayat 1 angka 2 huruf d. Dalam pasal tersebut diatur terkait regulasi jarak antar-TPS. Berdasarkan regulasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dalam satu lapangan akan ada empat TPS. Karena jarak minimal yang diatur hanya 50 meter.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan rangkaian pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso sudah resmi dimulai sejak awal bulan. Walaupun demikian, ternyata salah satu poin yang ada di Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Bondowoso masih menjadi perhatian. Khususnya mengenai aturan jarak antartempat pemungutan suara (TPS).

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir meminta langsung kepada Bupati Bondowoso untuk merevisi perbub tersebut. Menurut dia, pelaksanaan pilkades serentak tahun ini memang dilakukan berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya. Khususnya untuk jumlah TPS. Jika sebelumnya difokuskan di satu tempat, tahun ini pemilihan dilakukan di banyak TPS, dengan batas maksimal 500 orang pemilih dalam satu TPS.

Akibatnya, dalam satu desa bisa dipastikan akan ada lebih dari satu TPS. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya tahun ini masih berada dalam suasana pandemi Covid-19.

Dhafir mengatakan, hakikat dilaksanakannya pilkades dengan beberapa TPS, mengadopsi pola yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi.

Kemudian, ketika dia melihat perbup itu, terdapat pasal yang mengatakan jarak minimal antar-TPS hanya 50 meter. “Artinya, 51 meter boleh. Bahkan, sudah ada beberapa kecamatan yang menganjurkan dilakukan di lapangan,” ungkapnya.

Disebutkan, pasal yang mengatur hal itu ada pada pasal 62 ayat 1 angka 2 huruf d. Dalam pasal tersebut diatur terkait regulasi jarak antar-TPS. Berdasarkan regulasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dalam satu lapangan akan ada empat TPS. Karena jarak minimal yang diatur hanya 50 meter.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan rangkaian pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso sudah resmi dimulai sejak awal bulan. Walaupun demikian, ternyata salah satu poin yang ada di Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Bondowoso masih menjadi perhatian. Khususnya mengenai aturan jarak antartempat pemungutan suara (TPS).

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir meminta langsung kepada Bupati Bondowoso untuk merevisi perbub tersebut. Menurut dia, pelaksanaan pilkades serentak tahun ini memang dilakukan berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya. Khususnya untuk jumlah TPS. Jika sebelumnya difokuskan di satu tempat, tahun ini pemilihan dilakukan di banyak TPS, dengan batas maksimal 500 orang pemilih dalam satu TPS.

Akibatnya, dalam satu desa bisa dipastikan akan ada lebih dari satu TPS. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya tahun ini masih berada dalam suasana pandemi Covid-19.

Dhafir mengatakan, hakikat dilaksanakannya pilkades dengan beberapa TPS, mengadopsi pola yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi.

Kemudian, ketika dia melihat perbup itu, terdapat pasal yang mengatakan jarak minimal antar-TPS hanya 50 meter. “Artinya, 51 meter boleh. Bahkan, sudah ada beberapa kecamatan yang menganjurkan dilakukan di lapangan,” ungkapnya.

Disebutkan, pasal yang mengatur hal itu ada pada pasal 62 ayat 1 angka 2 huruf d. Dalam pasal tersebut diatur terkait regulasi jarak antar-TPS. Berdasarkan regulasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dalam satu lapangan akan ada empat TPS. Karena jarak minimal yang diatur hanya 50 meter.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/