BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahun ini menjadi tanda-tanda terjadinya gejolak ekonomi. Mulai dari minyak goreng, sejumlah bahan makanan juga mulai naik, bahkan mulai terasa antrean panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Oleh sebab itu, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso mulai membahas langkah antisipasinya. Bahkan juga mempersiapkan operasi pasar agar kebutuhan pokok pada Ramadan hingga Lebaran bisa terkendali.
Baca Juga : Ini Penjelasan RSD Balung Soal Temuan Gelas Dalam Perut Pria di Jember
Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan, kelangkaan minyak goreng dan solar subsidi merupakan poin yang menjadi pembahasan dalam forkopimda. Keduanya dianggap perlu diantisipasi agar tidak mengganggu distribusi ekonomi sehingga menyebabkan inflasi akibat kenaikan harga.
Irwan sendiri mengaku, Indonesia pernah dihajar krisis ekonomi. “Tidak hanya satu kali saja,” ucapnya. Oleh karena itu, harapannya menjadi pembelajaran untuk mengantisipasi gejolak harga minyak goreng dan kesulitan mendapatkan solar saat ini. Dia mencontohkan, krisis di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1966 dan 1988. “Dua krisis itu juga terjadi kerusuhan pada 1966 dan 1988 krisis ekonomi juga dibalut dengan krisis politik,” paparnya.
Terkait minyak goreng, Irwan belum bisa memastikan apakah di Bondowoso terdapat permainan dalam distribusi ataupun oknum yang bermain untuk memanfaatkan. Menurut Irwan, jalur distribusi minyak goreng bukan hanya di daerah, namun lebih banyak di pusat.
Oleh sebab itu, memasuki bulan puasa, pihaknya menegaskan akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti Bulog serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk melakukan operasi pasar. Hal itu dilakukan guna memastikan ketersediaan kebutuhan pangan di pasar dan pengendalian harga.
Selain isu ekonomi, Irwan juga menyebut isu krisis politik mengenai penundaan pemilu yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan di berbagai daerah. “Masalah isu presiden tiga periode. Ini juga harus diantisipasi,” paparnya.
Oleh sebab itu, Irwan menegaskan agar semua permasalahan tersebut segera dirumuskan oleh pemerintah, terutama oleh aparat penegak hukum (APH). Sebab, semua itu merupakan bagian dari indikator yang akan diidentifikasi penanganan masalahnya, agar tidak terjadi krisis ekonomi.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Dwi Siswanto