alexametrics
27.9 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Open Bidding Masih Dijanjikan Terus

Komisi I Sudah Peringatkan Bolak Balik

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Lingkungan Pemkab Bondowoso hingga saat ini memang banyak dihuni pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Bahkan, pihak legislatif DPRD pun memberikan cap Bondowoso sebagai Republik Plt. Alasannya, karena ada sekitar 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh para pelaksana tugas.

Di antaranya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disparpora, Kalaksa BPBD, Kepala Dispendik, Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Direktur RSUD Koesnadi, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Satpol PP. Jumlah itu masih belum termasuk sejumlah camat yang juga dijabat Plt. Di antaranya Camat Cermee, dan Camat Kota Bondowoso.

Tohari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso mengaku, legislatif selalu mengingatkan agar pemkab segera dilakukan lelang jabatan. Bahkan, saking seringnya, Pemkab Bondowoso dianggap memberikan janji palsu alias PHP.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, lelang jabatan yang telah direncanakan dari bulan April tahun 2020, hingga kini masih juga belum terlaksana. “Waktu itu bilang ke saya pengisian jabatan ini pada bulan empat (April 2020), setelah hari raya rampung. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga,”ungkapnya.

Terkait alasan rekomendasi KASN yang  belum turun, kata Sekretaris DPC PKB Bondowoso ini, pasti ada sebab dan akibatnya.  Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku OPD pelaksana tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah pasti lebih paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.

“Karena saya husnudzon, tidak mungkin KASN itu ada niatan untuk mempersulit bahkan menghambat kinerja dari Pemkab Bondowoso,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Lingkungan Pemkab Bondowoso hingga saat ini memang banyak dihuni pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Bahkan, pihak legislatif DPRD pun memberikan cap Bondowoso sebagai Republik Plt. Alasannya, karena ada sekitar 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh para pelaksana tugas.

Di antaranya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disparpora, Kalaksa BPBD, Kepala Dispendik, Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Direktur RSUD Koesnadi, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Satpol PP. Jumlah itu masih belum termasuk sejumlah camat yang juga dijabat Plt. Di antaranya Camat Cermee, dan Camat Kota Bondowoso.

Tohari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso mengaku, legislatif selalu mengingatkan agar pemkab segera dilakukan lelang jabatan. Bahkan, saking seringnya, Pemkab Bondowoso dianggap memberikan janji palsu alias PHP.

Namun, lelang jabatan yang telah direncanakan dari bulan April tahun 2020, hingga kini masih juga belum terlaksana. “Waktu itu bilang ke saya pengisian jabatan ini pada bulan empat (April 2020), setelah hari raya rampung. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga,”ungkapnya.

Terkait alasan rekomendasi KASN yang  belum turun, kata Sekretaris DPC PKB Bondowoso ini, pasti ada sebab dan akibatnya.  Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku OPD pelaksana tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah pasti lebih paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.

“Karena saya husnudzon, tidak mungkin KASN itu ada niatan untuk mempersulit bahkan menghambat kinerja dari Pemkab Bondowoso,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Lingkungan Pemkab Bondowoso hingga saat ini memang banyak dihuni pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Bahkan, pihak legislatif DPRD pun memberikan cap Bondowoso sebagai Republik Plt. Alasannya, karena ada sekitar 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh para pelaksana tugas.

Di antaranya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disparpora, Kalaksa BPBD, Kepala Dispendik, Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Direktur RSUD Koesnadi, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Satpol PP. Jumlah itu masih belum termasuk sejumlah camat yang juga dijabat Plt. Di antaranya Camat Cermee, dan Camat Kota Bondowoso.

Tohari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso mengaku, legislatif selalu mengingatkan agar pemkab segera dilakukan lelang jabatan. Bahkan, saking seringnya, Pemkab Bondowoso dianggap memberikan janji palsu alias PHP.

Namun, lelang jabatan yang telah direncanakan dari bulan April tahun 2020, hingga kini masih juga belum terlaksana. “Waktu itu bilang ke saya pengisian jabatan ini pada bulan empat (April 2020), setelah hari raya rampung. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga,”ungkapnya.

Terkait alasan rekomendasi KASN yang  belum turun, kata Sekretaris DPC PKB Bondowoso ini, pasti ada sebab dan akibatnya.  Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku OPD pelaksana tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah pasti lebih paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.

“Karena saya husnudzon, tidak mungkin KASN itu ada niatan untuk mempersulit bahkan menghambat kinerja dari Pemkab Bondowoso,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/