alexametrics
24.1 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Pj Sekda Anggap Tak Masuk Pungli

Beberkan Dasar Hukum Kotak Amal Bondowoso Bersedekah

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik adanya kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sempat menjadi perbincangan hangat, belakangan ini. Banyak elemen masyarakat hingga tokoh turut berkomentar. Selama ini memang yang menyebarkan adalah pemkab. Karenanya, Pj Sekda Soekaryo menggelar press release, kemarin.

Soekaryo menampik jika kotak amal berlabel Gerakan Bondowoso Bersedekah itu sebagai bentuk pungli. “Apa yang kami lakukan, kotak amal yang diletakkan itu sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana pungutan liar,” ujarnya pada sesi konferensi pers, kemarin.

Sebab, yang disebut pungli adalah adanya upaya memperkaya diri dengan cara memaksa. Baik oleh perseorangan ataupun atas nama lembaga. Juga melakukan teknis dan perilaku dengan niat tidak baik. “Di sini kan tidak ada sama sekali. Semua resmi dan bahkan belum terkumpul juga,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dijelaskannya, jika hasil dari sedekah itu sudah terkumpul lalu disetorkan pada Program Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), penyalurannya nanti akan dilakukannya dengan instansi terkait. “Instansi yang menangani untuk disalurkan, untuk betul-betul kepada masyarakat miskin,” jelasnya.

Sementara, untuk dasar aturannya, Soekaryo menerangkan, mengacu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, yang dijelaskan di Pasal 11 dan 18. “Jadi, kami menentukannya di tempat-tempat  kalau ada tamu kan lewat di sini. Kalau orang mau rapat lewat di sini. Artinya, itu suka rela. Ada yang ngasih, ada yang tidak juga,” terangnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik adanya kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sempat menjadi perbincangan hangat, belakangan ini. Banyak elemen masyarakat hingga tokoh turut berkomentar. Selama ini memang yang menyebarkan adalah pemkab. Karenanya, Pj Sekda Soekaryo menggelar press release, kemarin.

Soekaryo menampik jika kotak amal berlabel Gerakan Bondowoso Bersedekah itu sebagai bentuk pungli. “Apa yang kami lakukan, kotak amal yang diletakkan itu sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana pungutan liar,” ujarnya pada sesi konferensi pers, kemarin.

Sebab, yang disebut pungli adalah adanya upaya memperkaya diri dengan cara memaksa. Baik oleh perseorangan ataupun atas nama lembaga. Juga melakukan teknis dan perilaku dengan niat tidak baik. “Di sini kan tidak ada sama sekali. Semua resmi dan bahkan belum terkumpul juga,” katanya.

Dijelaskannya, jika hasil dari sedekah itu sudah terkumpul lalu disetorkan pada Program Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), penyalurannya nanti akan dilakukannya dengan instansi terkait. “Instansi yang menangani untuk disalurkan, untuk betul-betul kepada masyarakat miskin,” jelasnya.

Sementara, untuk dasar aturannya, Soekaryo menerangkan, mengacu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, yang dijelaskan di Pasal 11 dan 18. “Jadi, kami menentukannya di tempat-tempat  kalau ada tamu kan lewat di sini. Kalau orang mau rapat lewat di sini. Artinya, itu suka rela. Ada yang ngasih, ada yang tidak juga,” terangnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Polemik adanya kotak amal Gerakan Bondowoso Bersedekah yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sempat menjadi perbincangan hangat, belakangan ini. Banyak elemen masyarakat hingga tokoh turut berkomentar. Selama ini memang yang menyebarkan adalah pemkab. Karenanya, Pj Sekda Soekaryo menggelar press release, kemarin.

Soekaryo menampik jika kotak amal berlabel Gerakan Bondowoso Bersedekah itu sebagai bentuk pungli. “Apa yang kami lakukan, kotak amal yang diletakkan itu sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana pungutan liar,” ujarnya pada sesi konferensi pers, kemarin.

Sebab, yang disebut pungli adalah adanya upaya memperkaya diri dengan cara memaksa. Baik oleh perseorangan ataupun atas nama lembaga. Juga melakukan teknis dan perilaku dengan niat tidak baik. “Di sini kan tidak ada sama sekali. Semua resmi dan bahkan belum terkumpul juga,” katanya.

Dijelaskannya, jika hasil dari sedekah itu sudah terkumpul lalu disetorkan pada Program Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), penyalurannya nanti akan dilakukannya dengan instansi terkait. “Instansi yang menangani untuk disalurkan, untuk betul-betul kepada masyarakat miskin,” jelasnya.

Sementara, untuk dasar aturannya, Soekaryo menerangkan, mengacu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, yang dijelaskan di Pasal 11 dan 18. “Jadi, kami menentukannya di tempat-tempat  kalau ada tamu kan lewat di sini. Kalau orang mau rapat lewat di sini. Artinya, itu suka rela. Ada yang ngasih, ada yang tidak juga,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/