alexametrics
24.2 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

PKB Sayangkan Laporan Bupati Bondowoso

Soroti Pengelolaan Keuangan sampai Tapal Batas

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, Radar Ijen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun 2021, kemarin. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyayangkan laporan bupati.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang Jaring Direktur Pengembangan Perumda Semeru

Juru Bicara Fraksi PKB-Demokrat Muhammad Shoheb menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan banyak temuan dan rekomendasi. “Ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan Pemkab Bondowoso dalam mengelola keuangan daerah,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam setiap rupiah harus berpedoman pada aturan. Agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Seperti belanja hibah dan bantuan sosial lainnya. “Terutama guru ngaji dan madrasah diniyah yang juga menjadi temuan BPK,” ungkapnya.

Fraksinya menyayangkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan pembatalan Surat Keputusan Bupati Bondowoso tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan 2021–2027 tertanggal 16 Desember 2021.

Dampaknya bukan hanya pada Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin. “Tapi pada desa-desa yang melaksanakan pilkades serentak, minimal terhadap 20 desa dengan incumbent yang mencalonkan kembali,” bebernya.

- Advertisement -

DABASAH, Radar Ijen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun 2021, kemarin. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyayangkan laporan bupati.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang Jaring Direktur Pengembangan Perumda Semeru

Juru Bicara Fraksi PKB-Demokrat Muhammad Shoheb menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan banyak temuan dan rekomendasi. “Ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan Pemkab Bondowoso dalam mengelola keuangan daerah,” ucapnya.

Dalam setiap rupiah harus berpedoman pada aturan. Agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Seperti belanja hibah dan bantuan sosial lainnya. “Terutama guru ngaji dan madrasah diniyah yang juga menjadi temuan BPK,” ungkapnya.

Fraksinya menyayangkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan pembatalan Surat Keputusan Bupati Bondowoso tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan 2021–2027 tertanggal 16 Desember 2021.

Dampaknya bukan hanya pada Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin. “Tapi pada desa-desa yang melaksanakan pilkades serentak, minimal terhadap 20 desa dengan incumbent yang mencalonkan kembali,” bebernya.

DABASAH, Radar Ijen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun 2021, kemarin. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyayangkan laporan bupati.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang Jaring Direktur Pengembangan Perumda Semeru

Juru Bicara Fraksi PKB-Demokrat Muhammad Shoheb menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan banyak temuan dan rekomendasi. “Ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan Pemkab Bondowoso dalam mengelola keuangan daerah,” ucapnya.

Dalam setiap rupiah harus berpedoman pada aturan. Agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Seperti belanja hibah dan bantuan sosial lainnya. “Terutama guru ngaji dan madrasah diniyah yang juga menjadi temuan BPK,” ungkapnya.

Fraksinya menyayangkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan pembatalan Surat Keputusan Bupati Bondowoso tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan 2021–2027 tertanggal 16 Desember 2021.

Dampaknya bukan hanya pada Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin. “Tapi pada desa-desa yang melaksanakan pilkades serentak, minimal terhadap 20 desa dengan incumbent yang mencalonkan kembali,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/