alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

BUMDes di Bondowoso Wajib Jadi Penggerak PAD Desa

Mobile_AP_Rectangle 1

TAMANSARI, Radar Ijen – Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) desa. Salah satunya melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Ternyata, dalam beberapa waktu terakhir struktur kepengurusannya mengalami berbagai perubahan. Hal itu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada 2021 lalu.

BACA JUGA : Murid di Jogja Dipaksa Pakai Jilbab, Harus Pindah kalau Tak Mau

Haeriyah Yulianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, menjelaskan, sebelumnya dalam pengurus BUMDes terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk saat ini, seharusnya hal itu sudah tidak ada. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. “Sekarang menjadi pegawai. Kemudian yang ada hanya direktur begitu,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seorang direktur mendapatkan SK dari kepala desa, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes). Kemudian, pegawai di bawahnya mendapatkan SK dari direktur yang sudah disepakati. Ternyata aturan untuk melakukan revitalisasi itu diberikan tenggang waktu selama dua tahun. Sejak peraturan tersebut ditetapkan. “Pada 2023 nanti harus sudah menggunakan pola yang baru,” imbuhnya.

- Advertisement -

TAMANSARI, Radar Ijen – Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) desa. Salah satunya melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Ternyata, dalam beberapa waktu terakhir struktur kepengurusannya mengalami berbagai perubahan. Hal itu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada 2021 lalu.

BACA JUGA : Murid di Jogja Dipaksa Pakai Jilbab, Harus Pindah kalau Tak Mau

Haeriyah Yulianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, menjelaskan, sebelumnya dalam pengurus BUMDes terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk saat ini, seharusnya hal itu sudah tidak ada. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. “Sekarang menjadi pegawai. Kemudian yang ada hanya direktur begitu,” katanya.

Seorang direktur mendapatkan SK dari kepala desa, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes). Kemudian, pegawai di bawahnya mendapatkan SK dari direktur yang sudah disepakati. Ternyata aturan untuk melakukan revitalisasi itu diberikan tenggang waktu selama dua tahun. Sejak peraturan tersebut ditetapkan. “Pada 2023 nanti harus sudah menggunakan pola yang baru,” imbuhnya.

TAMANSARI, Radar Ijen – Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) desa. Salah satunya melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Ternyata, dalam beberapa waktu terakhir struktur kepengurusannya mengalami berbagai perubahan. Hal itu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada 2021 lalu.

BACA JUGA : Murid di Jogja Dipaksa Pakai Jilbab, Harus Pindah kalau Tak Mau

Haeriyah Yulianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, menjelaskan, sebelumnya dalam pengurus BUMDes terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk saat ini, seharusnya hal itu sudah tidak ada. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. “Sekarang menjadi pegawai. Kemudian yang ada hanya direktur begitu,” katanya.

Seorang direktur mendapatkan SK dari kepala desa, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes). Kemudian, pegawai di bawahnya mendapatkan SK dari direktur yang sudah disepakati. Ternyata aturan untuk melakukan revitalisasi itu diberikan tenggang waktu selama dua tahun. Sejak peraturan tersebut ditetapkan. “Pada 2023 nanti harus sudah menggunakan pola yang baru,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/