alexametrics
30.1 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Beragam Risiko Hadang Panitia Pilkades

Dewan Ingatkan Pemda Soal Honor dan Jaminan Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso pada masa pandemi Covid-19 ini terus berjalan. Di tengah masa persiapan itu, DPRD Bondowoso memberi warning agar pemkab mengantisipasi beragam risiko yang bisa dialami oleh panitia pilkades. Utamanya risiko terpapar virus korona.

DPRD Bondowoso juga mengingatkan pemkab mengenai honor panitia penyelenggara pilkades serentak ini. Selain aspek kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Adi Kriesna juga menekankan pentingnya kesejahteraan para panitia yang berjumlah sekitar 8.000 orang tersebut.

Sebab, pasca-refocusing, biaya penyelenggaraan pilkades serentak dianggarkan sebesar Rp 13 miliar. “Tentu OPD terkait bisa memerinci betul supaya pilkades ini tidak hanya dari sisi pesta demokrasinya saja berjalan lancar, tapi juga dari sisi pengawalan. Jangan sampai timbul klaster baru,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, keterlibatan panitia pilkades di masa pandemi tidak semua orang berkenan. Sebab, besarnya konsekuensi sosial politik dan risiko terpapar Covid-19. “Menjadi panitia itu kadang ada beban psikologi tertentu. Karena di desa itu kan calonnya pasti kalau tidak tetangga, ya saudaranya,” urai Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso tersebut.

Pilkades serentak ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga dapat dianggarkan pula melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa. Hal itu juga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Pasal 48.

Sementara itu, dari pihak eksekutif, Ketua Panitia Pilkades Serentak Wawan Setiawan mengakui adanya kekurangan karena terbatasnya anggaran. Anggaran bagi panitia, menurutnya, akan disampaikan kepada tim anggaran agar dijadikan bahan evaluasi. Sehingga mereka mendapatkan honor yang layak, mengingat besarnya risiko yang ditanggung.

“Mudah-mudahan nanti ada anggaran yang bisa fokus pada panitia. Tidak menutup kemungkinan panitia berhadapan langsung dengan para pemilih. Ini rentan sekali terhadap bahaya terpapar Covid-19,” paparnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso pada masa pandemi Covid-19 ini terus berjalan. Di tengah masa persiapan itu, DPRD Bondowoso memberi warning agar pemkab mengantisipasi beragam risiko yang bisa dialami oleh panitia pilkades. Utamanya risiko terpapar virus korona.

DPRD Bondowoso juga mengingatkan pemkab mengenai honor panitia penyelenggara pilkades serentak ini. Selain aspek kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Adi Kriesna juga menekankan pentingnya kesejahteraan para panitia yang berjumlah sekitar 8.000 orang tersebut.

Sebab, pasca-refocusing, biaya penyelenggaraan pilkades serentak dianggarkan sebesar Rp 13 miliar. “Tentu OPD terkait bisa memerinci betul supaya pilkades ini tidak hanya dari sisi pesta demokrasinya saja berjalan lancar, tapi juga dari sisi pengawalan. Jangan sampai timbul klaster baru,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan panitia pilkades di masa pandemi tidak semua orang berkenan. Sebab, besarnya konsekuensi sosial politik dan risiko terpapar Covid-19. “Menjadi panitia itu kadang ada beban psikologi tertentu. Karena di desa itu kan calonnya pasti kalau tidak tetangga, ya saudaranya,” urai Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso tersebut.

Pilkades serentak ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga dapat dianggarkan pula melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa. Hal itu juga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Pasal 48.

Sementara itu, dari pihak eksekutif, Ketua Panitia Pilkades Serentak Wawan Setiawan mengakui adanya kekurangan karena terbatasnya anggaran. Anggaran bagi panitia, menurutnya, akan disampaikan kepada tim anggaran agar dijadikan bahan evaluasi. Sehingga mereka mendapatkan honor yang layak, mengingat besarnya risiko yang ditanggung.

“Mudah-mudahan nanti ada anggaran yang bisa fokus pada panitia. Tidak menutup kemungkinan panitia berhadapan langsung dengan para pemilih. Ini rentan sekali terhadap bahaya terpapar Covid-19,” paparnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bondowoso pada masa pandemi Covid-19 ini terus berjalan. Di tengah masa persiapan itu, DPRD Bondowoso memberi warning agar pemkab mengantisipasi beragam risiko yang bisa dialami oleh panitia pilkades. Utamanya risiko terpapar virus korona.

DPRD Bondowoso juga mengingatkan pemkab mengenai honor panitia penyelenggara pilkades serentak ini. Selain aspek kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Adi Kriesna juga menekankan pentingnya kesejahteraan para panitia yang berjumlah sekitar 8.000 orang tersebut.

Sebab, pasca-refocusing, biaya penyelenggaraan pilkades serentak dianggarkan sebesar Rp 13 miliar. “Tentu OPD terkait bisa memerinci betul supaya pilkades ini tidak hanya dari sisi pesta demokrasinya saja berjalan lancar, tapi juga dari sisi pengawalan. Jangan sampai timbul klaster baru,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan panitia pilkades di masa pandemi tidak semua orang berkenan. Sebab, besarnya konsekuensi sosial politik dan risiko terpapar Covid-19. “Menjadi panitia itu kadang ada beban psikologi tertentu. Karena di desa itu kan calonnya pasti kalau tidak tetangga, ya saudaranya,” urai Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso tersebut.

Pilkades serentak ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga dapat dianggarkan pula melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa. Hal itu juga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Pasal 48.

Sementara itu, dari pihak eksekutif, Ketua Panitia Pilkades Serentak Wawan Setiawan mengakui adanya kekurangan karena terbatasnya anggaran. Anggaran bagi panitia, menurutnya, akan disampaikan kepada tim anggaran agar dijadikan bahan evaluasi. Sehingga mereka mendapatkan honor yang layak, mengingat besarnya risiko yang ditanggung.

“Mudah-mudahan nanti ada anggaran yang bisa fokus pada panitia. Tidak menutup kemungkinan panitia berhadapan langsung dengan para pemilih. Ini rentan sekali terhadap bahaya terpapar Covid-19,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/