alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Badan Kehormatan Usut Dugaan Pemerasan

Hari Ini Bakal Panggil Pihak Terkait untuk Klarifikasi

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Beberapa hari kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso digegerkan dengan isu pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV. Dugaan kriminal itu terus menggelinding sampai menyeret ketegasan Badan Kehormatan (BK) DPRD.

BACA JUGA : Wali Kota Surabaya Jenguk Atlet yang Dirawat di RSBS

Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Miftahul Huda meminta kejelasan dari BK. Dia mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Diketahui, persoalan tersebut diawali dengan adanya oknum anggota DPRD yang meminta uang kepada salah satu OPD mitra kerja yang sedang bermasalah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Miftah mengatakan, dalam keterangan yang beredar, jika permintaan oknum itu tidak dipenuhi, maka komisi akan mem-Pansus-kan kasus OPD tersebut. “Itu harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik,” ujarnya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Beberapa hari kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso digegerkan dengan isu pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV. Dugaan kriminal itu terus menggelinding sampai menyeret ketegasan Badan Kehormatan (BK) DPRD.

BACA JUGA : Wali Kota Surabaya Jenguk Atlet yang Dirawat di RSBS

Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Miftahul Huda meminta kejelasan dari BK. Dia mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Diketahui, persoalan tersebut diawali dengan adanya oknum anggota DPRD yang meminta uang kepada salah satu OPD mitra kerja yang sedang bermasalah.

Miftah mengatakan, dalam keterangan yang beredar, jika permintaan oknum itu tidak dipenuhi, maka komisi akan mem-Pansus-kan kasus OPD tersebut. “Itu harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik,” ujarnya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Beberapa hari kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso digegerkan dengan isu pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV. Dugaan kriminal itu terus menggelinding sampai menyeret ketegasan Badan Kehormatan (BK) DPRD.

BACA JUGA : Wali Kota Surabaya Jenguk Atlet yang Dirawat di RSBS

Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Miftahul Huda meminta kejelasan dari BK. Dia mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Diketahui, persoalan tersebut diawali dengan adanya oknum anggota DPRD yang meminta uang kepada salah satu OPD mitra kerja yang sedang bermasalah.

Miftah mengatakan, dalam keterangan yang beredar, jika permintaan oknum itu tidak dipenuhi, maka komisi akan mem-Pansus-kan kasus OPD tersebut. “Itu harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/