alexametrics
24.1 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

PPKM Darurat, Pembatasan Alun-Alun 24 Jam

Hajatan Harus Ditunda

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dalam beberapa hari belakangan, status Bondowoso masih berada dalam zona merah. Angka kasus aktif dan penambahan pasien meninggal karena virus korona pun masih cukup tinggi di Bondowoso. Penerapan PPKM darurat pun mulai diberlakukan di Kota Tape ini.

Pemkab Bondowoso juga merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bondowoso Ahmad. Dirinya mengatakan, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin telah resmi menandatangani revisi perbup tersebut. Menurutnya, perbup tersebut sudah diundangkan sejak 28 Juni lalu. “Iya, sudah ditandatangani. Cuma insyaallah beredarnya Senin (5/7),” katanya.

Terdapat beberapa poin kegiatan masyarakat yang mengalami perubahan. Seperti penutupan tempat pariwisata, walimah, resepsi pernikahan, dan khitanan. Selain itu, dalam perbup itu masyarakat juga dilarang menggelar pengajian rutin seperti kifayah, pengajian akbar, dan haul akbar. “Itu sementara tidak diizinkan. Enggak boleh,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, perbup tersebut juga mengatur kegiatan keagamaan yang bersifat insidental seperti tahlilan hari 1-7, hari ke-40, hari ke-100, dan doa hari ke-1000 setelah wafat. Menurutnya, tahlilan tetap diizinkan dengan syarat hanya berkapasitas maksimal 20 orang. Tetapi, jika yang meninggal karena disebabkan virus korona, tahlilan hanya dibatasi maksimal 10 orang. “Itu pun dari satu rumah saja, tidak boleh dari orang luar. Tidak boleh dengan yang lain,” paparnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen.

Perbup tersebut, lanjut dia, akan diberlakukan dan akan ditinjau kembali jika Bondowoso mengalami perubahan warna zonasi. “Cukup dengan surat edaran nanti akan kami informasikan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan,” jelasnya.

Perbup yang telah direvisi tersebut, kata dia, akan disebar ke masing-masing kecamatan hingga desa. Jika terdapat masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi tegas. “Ya sementara kalau di perbup, kami itu ada beberapa sanksi. Ada sanksi moral, kerja sosial, termasuk juga sanksi denda,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dalam beberapa hari belakangan, status Bondowoso masih berada dalam zona merah. Angka kasus aktif dan penambahan pasien meninggal karena virus korona pun masih cukup tinggi di Bondowoso. Penerapan PPKM darurat pun mulai diberlakukan di Kota Tape ini.

Pemkab Bondowoso juga merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bondowoso Ahmad. Dirinya mengatakan, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin telah resmi menandatangani revisi perbup tersebut. Menurutnya, perbup tersebut sudah diundangkan sejak 28 Juni lalu. “Iya, sudah ditandatangani. Cuma insyaallah beredarnya Senin (5/7),” katanya.

Terdapat beberapa poin kegiatan masyarakat yang mengalami perubahan. Seperti penutupan tempat pariwisata, walimah, resepsi pernikahan, dan khitanan. Selain itu, dalam perbup itu masyarakat juga dilarang menggelar pengajian rutin seperti kifayah, pengajian akbar, dan haul akbar. “Itu sementara tidak diizinkan. Enggak boleh,” imbuhnya.

Tak hanya itu, perbup tersebut juga mengatur kegiatan keagamaan yang bersifat insidental seperti tahlilan hari 1-7, hari ke-40, hari ke-100, dan doa hari ke-1000 setelah wafat. Menurutnya, tahlilan tetap diizinkan dengan syarat hanya berkapasitas maksimal 20 orang. Tetapi, jika yang meninggal karena disebabkan virus korona, tahlilan hanya dibatasi maksimal 10 orang. “Itu pun dari satu rumah saja, tidak boleh dari orang luar. Tidak boleh dengan yang lain,” paparnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen.

Perbup tersebut, lanjut dia, akan diberlakukan dan akan ditinjau kembali jika Bondowoso mengalami perubahan warna zonasi. “Cukup dengan surat edaran nanti akan kami informasikan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan,” jelasnya.

Perbup yang telah direvisi tersebut, kata dia, akan disebar ke masing-masing kecamatan hingga desa. Jika terdapat masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi tegas. “Ya sementara kalau di perbup, kami itu ada beberapa sanksi. Ada sanksi moral, kerja sosial, termasuk juga sanksi denda,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dalam beberapa hari belakangan, status Bondowoso masih berada dalam zona merah. Angka kasus aktif dan penambahan pasien meninggal karena virus korona pun masih cukup tinggi di Bondowoso. Penerapan PPKM darurat pun mulai diberlakukan di Kota Tape ini.

Pemkab Bondowoso juga merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bondowoso Ahmad. Dirinya mengatakan, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin telah resmi menandatangani revisi perbup tersebut. Menurutnya, perbup tersebut sudah diundangkan sejak 28 Juni lalu. “Iya, sudah ditandatangani. Cuma insyaallah beredarnya Senin (5/7),” katanya.

Terdapat beberapa poin kegiatan masyarakat yang mengalami perubahan. Seperti penutupan tempat pariwisata, walimah, resepsi pernikahan, dan khitanan. Selain itu, dalam perbup itu masyarakat juga dilarang menggelar pengajian rutin seperti kifayah, pengajian akbar, dan haul akbar. “Itu sementara tidak diizinkan. Enggak boleh,” imbuhnya.

Tak hanya itu, perbup tersebut juga mengatur kegiatan keagamaan yang bersifat insidental seperti tahlilan hari 1-7, hari ke-40, hari ke-100, dan doa hari ke-1000 setelah wafat. Menurutnya, tahlilan tetap diizinkan dengan syarat hanya berkapasitas maksimal 20 orang. Tetapi, jika yang meninggal karena disebabkan virus korona, tahlilan hanya dibatasi maksimal 10 orang. “Itu pun dari satu rumah saja, tidak boleh dari orang luar. Tidak boleh dengan yang lain,” paparnya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Ijen.

Perbup tersebut, lanjut dia, akan diberlakukan dan akan ditinjau kembali jika Bondowoso mengalami perubahan warna zonasi. “Cukup dengan surat edaran nanti akan kami informasikan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan,” jelasnya.

Perbup yang telah direvisi tersebut, kata dia, akan disebar ke masing-masing kecamatan hingga desa. Jika terdapat masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi tegas. “Ya sementara kalau di perbup, kami itu ada beberapa sanksi. Ada sanksi moral, kerja sosial, termasuk juga sanksi denda,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/