alexametrics
23 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Mantan Kadisparpora Menang Gugatan PTUN atas Bupati

Kedua Belah Pihak Sama-Sama Tak Ajukan Banding

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Gugatan mantan kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Harry Pantriantono, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam amar putusan yang sudah diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Surabaya, 3 Februari 2021, majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan penggugat Harry Pantriantono kepada tergugat, dalam hal ini Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin.

Dalam amar putusannya itu, ada lima poin yang dikabulkan majelis hakim. Di antaranya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan membatalkan surat keputusan Bupati Bondowoso tentang penjatuhan hukuman disiplin Harry Pantriantono berupa pembebasan dari jabatan tanggal 15 Juli 2020.

Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah untuk Harry. Selain itu, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 400 ribu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Putusan tersebut sudah inkrah saat ini. Sebab, kedua belah pihak sama-sama tak mengajukan banding. Menanggapi hal itu, Pemkab Bondowoso memberikan pernyataan melalui Wawan Setiawan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

“Hakikatnya, dengan dikeluarkan keputusan bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan setingkat lebih rendah, itu sama saja sudah melaksanakan perintah majelis hakim dalam poin keempat,” ujar Wawan.

Lebih lanjut, menurutnya, jabatan Harry tak dikembalikan ke posisi semula, menjadi kepala dinas (kadis). “Jadi, bukan mengembalikan posisinya pada jabatan semula. Atau dalam posisi eselon II lainnya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai alasan bupati melalui pemkab tak mengajukan upaya banding, Wawan pun menanggapinya dengan dingin. “Sejak putusan itu dibacakan majelis hakim, Pak Harry sudah menghadap ke bupati. Intinya berkomunikasi seperti anak kepada bapaknya, juga menghadap ke wakil bupati,” beber Wawan.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Gugatan mantan kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Harry Pantriantono, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam amar putusan yang sudah diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Surabaya, 3 Februari 2021, majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan penggugat Harry Pantriantono kepada tergugat, dalam hal ini Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin.

Dalam amar putusannya itu, ada lima poin yang dikabulkan majelis hakim. Di antaranya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan membatalkan surat keputusan Bupati Bondowoso tentang penjatuhan hukuman disiplin Harry Pantriantono berupa pembebasan dari jabatan tanggal 15 Juli 2020.

Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah untuk Harry. Selain itu, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 400 ribu.

Putusan tersebut sudah inkrah saat ini. Sebab, kedua belah pihak sama-sama tak mengajukan banding. Menanggapi hal itu, Pemkab Bondowoso memberikan pernyataan melalui Wawan Setiawan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

“Hakikatnya, dengan dikeluarkan keputusan bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan setingkat lebih rendah, itu sama saja sudah melaksanakan perintah majelis hakim dalam poin keempat,” ujar Wawan.

Lebih lanjut, menurutnya, jabatan Harry tak dikembalikan ke posisi semula, menjadi kepala dinas (kadis). “Jadi, bukan mengembalikan posisinya pada jabatan semula. Atau dalam posisi eselon II lainnya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai alasan bupati melalui pemkab tak mengajukan upaya banding, Wawan pun menanggapinya dengan dingin. “Sejak putusan itu dibacakan majelis hakim, Pak Harry sudah menghadap ke bupati. Intinya berkomunikasi seperti anak kepada bapaknya, juga menghadap ke wakil bupati,” beber Wawan.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Gugatan mantan kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Harry Pantriantono, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam amar putusan yang sudah diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Surabaya, 3 Februari 2021, majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan penggugat Harry Pantriantono kepada tergugat, dalam hal ini Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin.

Dalam amar putusannya itu, ada lima poin yang dikabulkan majelis hakim. Di antaranya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan membatalkan surat keputusan Bupati Bondowoso tentang penjatuhan hukuman disiplin Harry Pantriantono berupa pembebasan dari jabatan tanggal 15 Juli 2020.

Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah untuk Harry. Selain itu, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 400 ribu.

Putusan tersebut sudah inkrah saat ini. Sebab, kedua belah pihak sama-sama tak mengajukan banding. Menanggapi hal itu, Pemkab Bondowoso memberikan pernyataan melalui Wawan Setiawan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

“Hakikatnya, dengan dikeluarkan keputusan bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan setingkat lebih rendah, itu sama saja sudah melaksanakan perintah majelis hakim dalam poin keempat,” ujar Wawan.

Lebih lanjut, menurutnya, jabatan Harry tak dikembalikan ke posisi semula, menjadi kepala dinas (kadis). “Jadi, bukan mengembalikan posisinya pada jabatan semula. Atau dalam posisi eselon II lainnya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai alasan bupati melalui pemkab tak mengajukan upaya banding, Wawan pun menanggapinya dengan dingin. “Sejak putusan itu dibacakan majelis hakim, Pak Harry sudah menghadap ke bupati. Intinya berkomunikasi seperti anak kepada bapaknya, juga menghadap ke wakil bupati,” beber Wawan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/