alexametrics
19.8 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Nilai Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Tak Mengikat

Pandangan Akademisi Soal Perbup TP2D

Mobile_AP_Rectangle 1

Dari data yang diperoleh atas hasil studi banding DPRD Kabupaten Bondowoso di dua kabupaten di Madura sebagai upaya perbandingan, ternyata tak satu pun Ketua TP2D atau sejenisnya dijabat kepala perangkat daerah. “Jadi, jika pemerintah daerah mempunyai tafsir sendiri atas pasal 7, itu sah-sah saja sebelum pasal tersebut dibatalkan, dicabut, maupun diubah,” jelas dosen hukum acara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember tersebut.

Seharusnya, kata dia, hak angket DPRD Bondowoso tersebut tidak berfokus pada posisi ketua TP2D di Kabupaten Bondowoso, tetapi lebih pada kinerjanya. “Tetapi, untuk saat ini terlalu dini, karena lembaga ad hoc tersebut belum tampak kinerjanya,” imbuhnya.

 

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

Dari data yang diperoleh atas hasil studi banding DPRD Kabupaten Bondowoso di dua kabupaten di Madura sebagai upaya perbandingan, ternyata tak satu pun Ketua TP2D atau sejenisnya dijabat kepala perangkat daerah. “Jadi, jika pemerintah daerah mempunyai tafsir sendiri atas pasal 7, itu sah-sah saja sebelum pasal tersebut dibatalkan, dicabut, maupun diubah,” jelas dosen hukum acara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember tersebut.

Seharusnya, kata dia, hak angket DPRD Bondowoso tersebut tidak berfokus pada posisi ketua TP2D di Kabupaten Bondowoso, tetapi lebih pada kinerjanya. “Tetapi, untuk saat ini terlalu dini, karena lembaga ad hoc tersebut belum tampak kinerjanya,” imbuhnya.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Dari data yang diperoleh atas hasil studi banding DPRD Kabupaten Bondowoso di dua kabupaten di Madura sebagai upaya perbandingan, ternyata tak satu pun Ketua TP2D atau sejenisnya dijabat kepala perangkat daerah. “Jadi, jika pemerintah daerah mempunyai tafsir sendiri atas pasal 7, itu sah-sah saja sebelum pasal tersebut dibatalkan, dicabut, maupun diubah,” jelas dosen hukum acara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember tersebut.

Seharusnya, kata dia, hak angket DPRD Bondowoso tersebut tidak berfokus pada posisi ketua TP2D di Kabupaten Bondowoso, tetapi lebih pada kinerjanya. “Tetapi, untuk saat ini terlalu dini, karena lembaga ad hoc tersebut belum tampak kinerjanya,” imbuhnya.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/