alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Nilai Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Tak Mengikat

Pandangan Akademisi Soal Perbup TP2D

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso dari empat fraksi, dalam hal ini PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar, sepakat mengajukan hak angket. Salah satu materinya tentang posisi ketua lembaga ad hoc pembantu bupati, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Bondowoso.

Belakangan, dikabarkan anggota DPRD yang mengajukan hak angket juga bertambah. Materi yang diangketkan ada tiga. Salah satu di antaranya TP2D. Alasan TP2D dimasukkan ke dalam materi angket karena penunjukan ketuanya tidak sesuai dengan fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Di mana Pasal 7 hasil fasilitasi menunjukkan bahwa keanggotaan TP2D ditambah dari unsur pimpinan perangkat daerah (kepala OPD) sekaligus menjadi ketua.

Namun, pada pasal 3 dan sudah dianggap sesuai oleh gubernur berbunyi bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah. Melainkan tim bupati yang dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 masih sama dengan rancangan perbupnya. Yaitu susunan keanggotaan TP2D terdiri atas profesional, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Agar pasal 3 hasil fasilitasi terlaksana, maka ditunjuklah Ketua TP2D di luar kepala perangkat daerah (OPD). Namun, agar hasil fasilitasi pasal 7 tetap terlaksana, maka bupati memasukkan Pj sekda sebagai dewan penasihat. Tetapi, hal itu masih dianggap tidak sah oleh sejumlah anggota DPRD Bondowoso karena tidak sama persis seperti hasil fasilitasi gubernur.

Menanggapi persoalan itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Achmad Hasan Basri memaparkan bahwa fasilitasi dari pemprov di pasal 7 tersebut sifatnya tidak mengikat. “Karena fasilitasi itu sifatnya hanya merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang. Dan dapat dilakukan evaluasi terhadap fasilitasi pemprov tersebut,” katanya.

Menurut dia, tafsir terhadap pasal itu banyak metodenya. Dari gramatikal atau gaya bahasa, tujuan pembuat aturan, sejarah, perbandingan, dan lainnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso dari empat fraksi, dalam hal ini PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar, sepakat mengajukan hak angket. Salah satu materinya tentang posisi ketua lembaga ad hoc pembantu bupati, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Bondowoso.

Belakangan, dikabarkan anggota DPRD yang mengajukan hak angket juga bertambah. Materi yang diangketkan ada tiga. Salah satu di antaranya TP2D. Alasan TP2D dimasukkan ke dalam materi angket karena penunjukan ketuanya tidak sesuai dengan fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Di mana Pasal 7 hasil fasilitasi menunjukkan bahwa keanggotaan TP2D ditambah dari unsur pimpinan perangkat daerah (kepala OPD) sekaligus menjadi ketua.

Namun, pada pasal 3 dan sudah dianggap sesuai oleh gubernur berbunyi bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah. Melainkan tim bupati yang dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 masih sama dengan rancangan perbupnya. Yaitu susunan keanggotaan TP2D terdiri atas profesional, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Agar pasal 3 hasil fasilitasi terlaksana, maka ditunjuklah Ketua TP2D di luar kepala perangkat daerah (OPD). Namun, agar hasil fasilitasi pasal 7 tetap terlaksana, maka bupati memasukkan Pj sekda sebagai dewan penasihat. Tetapi, hal itu masih dianggap tidak sah oleh sejumlah anggota DPRD Bondowoso karena tidak sama persis seperti hasil fasilitasi gubernur.

Menanggapi persoalan itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Achmad Hasan Basri memaparkan bahwa fasilitasi dari pemprov di pasal 7 tersebut sifatnya tidak mengikat. “Karena fasilitasi itu sifatnya hanya merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang. Dan dapat dilakukan evaluasi terhadap fasilitasi pemprov tersebut,” katanya.

Menurut dia, tafsir terhadap pasal itu banyak metodenya. Dari gramatikal atau gaya bahasa, tujuan pembuat aturan, sejarah, perbandingan, dan lainnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak 34 anggota DPRD Bondowoso dari empat fraksi, dalam hal ini PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar, sepakat mengajukan hak angket. Salah satu materinya tentang posisi ketua lembaga ad hoc pembantu bupati, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Bondowoso.

Belakangan, dikabarkan anggota DPRD yang mengajukan hak angket juga bertambah. Materi yang diangketkan ada tiga. Salah satu di antaranya TP2D. Alasan TP2D dimasukkan ke dalam materi angket karena penunjukan ketuanya tidak sesuai dengan fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Di mana Pasal 7 hasil fasilitasi menunjukkan bahwa keanggotaan TP2D ditambah dari unsur pimpinan perangkat daerah (kepala OPD) sekaligus menjadi ketua.

Namun, pada pasal 3 dan sudah dianggap sesuai oleh gubernur berbunyi bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah. Melainkan tim bupati yang dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 masih sama dengan rancangan perbupnya. Yaitu susunan keanggotaan TP2D terdiri atas profesional, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Agar pasal 3 hasil fasilitasi terlaksana, maka ditunjuklah Ketua TP2D di luar kepala perangkat daerah (OPD). Namun, agar hasil fasilitasi pasal 7 tetap terlaksana, maka bupati memasukkan Pj sekda sebagai dewan penasihat. Tetapi, hal itu masih dianggap tidak sah oleh sejumlah anggota DPRD Bondowoso karena tidak sama persis seperti hasil fasilitasi gubernur.

Menanggapi persoalan itu, pengamat hukum dari Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Achmad Hasan Basri memaparkan bahwa fasilitasi dari pemprov di pasal 7 tersebut sifatnya tidak mengikat. “Karena fasilitasi itu sifatnya hanya merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang. Dan dapat dilakukan evaluasi terhadap fasilitasi pemprov tersebut,” katanya.

Menurut dia, tafsir terhadap pasal itu banyak metodenya. Dari gramatikal atau gaya bahasa, tujuan pembuat aturan, sejarah, perbandingan, dan lainnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/