alexametrics
24.6 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Proyek Kamar Operasi RSU dr Koesnadi Bondowoso Terindikasi Korupsi

Kejati Jatim Benarkan Ada Permintaan Data

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Proyek pembangunan kamar operasi di RSU dr Koesnadi memunculkan dugaan tindak pidana korupsi. Anggaran proyek itu miliaran. Mencapai Rp 13,4 miliar dari APBD tahun anggaran (TA) 2020 lalu.

Terdapat beberapa item pekerjaan dalam proyek itu. Mulai dari pembangunan fisik hingga alat-alat medis. Total anggaran untuk sistem rancang bangun berupa alat operasi. Untuk bangunan fisiknya sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan untuk alat operasi sekitar Rp 900 juta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memeriksa anggaran proyek tersebut, beberapa waktu lalu. Bahkan, tanggal 25 Agustus lalu, ada pertemuan Pimpinan DPRD Bondowoso dengan BPK di kantor BPK yang berada di Sidoarjo. Pertemuan itu mengagendakan komunikasi audit DPRD Bondowoso tentang permasalahan pengadaan pekerjaan sistem rancang bangun kamar operasi RSUD dr Koesnadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebelumnya, kasus proyek kamar operasi itu mendapat laporan dari masyarakat ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi yang beredar, ada sejumlah pejabat teras ASN Bondowoso yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Pemeriksaan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Fathur Rohman. “Memang ada permintaan keterangan terkait indikasi tindak pidana korupsi,” ungkap Fathur ketika dihubungi Jawa Pos Radar Ijen.

Fathur menyebut bahwa proses sekarang ini masih tahapan awal, dan belum sampai tahap penyelidikan ataupun penyidikan. “Mengingat, ini masih pengumpulan data dan keterangan, kami belum bisa mengekspos lebih lanjut dan detail,” imbuh Fathur.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Proyek pembangunan kamar operasi di RSU dr Koesnadi memunculkan dugaan tindak pidana korupsi. Anggaran proyek itu miliaran. Mencapai Rp 13,4 miliar dari APBD tahun anggaran (TA) 2020 lalu.

Terdapat beberapa item pekerjaan dalam proyek itu. Mulai dari pembangunan fisik hingga alat-alat medis. Total anggaran untuk sistem rancang bangun berupa alat operasi. Untuk bangunan fisiknya sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan untuk alat operasi sekitar Rp 900 juta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memeriksa anggaran proyek tersebut, beberapa waktu lalu. Bahkan, tanggal 25 Agustus lalu, ada pertemuan Pimpinan DPRD Bondowoso dengan BPK di kantor BPK yang berada di Sidoarjo. Pertemuan itu mengagendakan komunikasi audit DPRD Bondowoso tentang permasalahan pengadaan pekerjaan sistem rancang bangun kamar operasi RSUD dr Koesnadi.

Sebelumnya, kasus proyek kamar operasi itu mendapat laporan dari masyarakat ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi yang beredar, ada sejumlah pejabat teras ASN Bondowoso yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Pemeriksaan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Fathur Rohman. “Memang ada permintaan keterangan terkait indikasi tindak pidana korupsi,” ungkap Fathur ketika dihubungi Jawa Pos Radar Ijen.

Fathur menyebut bahwa proses sekarang ini masih tahapan awal, dan belum sampai tahap penyelidikan ataupun penyidikan. “Mengingat, ini masih pengumpulan data dan keterangan, kami belum bisa mengekspos lebih lanjut dan detail,” imbuh Fathur.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Proyek pembangunan kamar operasi di RSU dr Koesnadi memunculkan dugaan tindak pidana korupsi. Anggaran proyek itu miliaran. Mencapai Rp 13,4 miliar dari APBD tahun anggaran (TA) 2020 lalu.

Terdapat beberapa item pekerjaan dalam proyek itu. Mulai dari pembangunan fisik hingga alat-alat medis. Total anggaran untuk sistem rancang bangun berupa alat operasi. Untuk bangunan fisiknya sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan untuk alat operasi sekitar Rp 900 juta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memeriksa anggaran proyek tersebut, beberapa waktu lalu. Bahkan, tanggal 25 Agustus lalu, ada pertemuan Pimpinan DPRD Bondowoso dengan BPK di kantor BPK yang berada di Sidoarjo. Pertemuan itu mengagendakan komunikasi audit DPRD Bondowoso tentang permasalahan pengadaan pekerjaan sistem rancang bangun kamar operasi RSUD dr Koesnadi.

Sebelumnya, kasus proyek kamar operasi itu mendapat laporan dari masyarakat ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi yang beredar, ada sejumlah pejabat teras ASN Bondowoso yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Pemeriksaan itu dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Fathur Rohman. “Memang ada permintaan keterangan terkait indikasi tindak pidana korupsi,” ungkap Fathur ketika dihubungi Jawa Pos Radar Ijen.

Fathur menyebut bahwa proses sekarang ini masih tahapan awal, dan belum sampai tahap penyelidikan ataupun penyidikan. “Mengingat, ini masih pengumpulan data dan keterangan, kami belum bisa mengekspos lebih lanjut dan detail,” imbuh Fathur.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/