alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Kejari: Harus Ada Bukti Valid Terkait Polemik Pupuk Bersubsidi

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu unsur aparat penegak hukum (APH) yang masuk dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Menurut Korps Adhyaksa setelah ikut turun langsung sidak ke Kecamatan Pakem beberapa hari lalu, stok pupuk subsidi masih dalam tataran aman di sejumlah kios.

“Pupuknya ada di kios. Kemudian, mereka (petani, Red) tidak puas. Sidak jangan hanya di kios. Petani juga harus dicek. Kami minta bukti pendukungnya, tapi belum menunjukkan bukti. Hanya memberikan kesaksian tidak mendapatkan pupuk,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto.

Menurut dia, pihaknya meminta mereka yang merasa dirugikan dengan adanya dugaan permainan pupuk subsidi melapor terlebih dahulu secara resmi. Sementara ini, dia juga masih mengumpulkan keterangan dari kesaksian sejumlah orang. Namun, mereka juga diminta bukti pendukung lainnya. Seperti surat, dokumen, dan sebagainya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Maka dari itu, kami cek dulu. Dalam enam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak semua orang mendapat jatah pupuk. RDKK itu hanya acuan untuk pendaftaran kuota pupuk. Lalu, siapa yang membeli? Misalnya dia masuk dalam daftar beli tapi tidak membeli. Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya dugaan petani yang sudah meninggal tetapi masih tetap mendapatkan jatah pupuk subsidi, menurut Sucipto, hal tersebut juga harus didalami lebih lanjut. “Kalau orang meninggal bisa membeli, asalkan yang membeli itu keluarganya atau wali yang menguasai tanahnya, ya, tidak ada persoalan,” pungkasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu unsur aparat penegak hukum (APH) yang masuk dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Menurut Korps Adhyaksa setelah ikut turun langsung sidak ke Kecamatan Pakem beberapa hari lalu, stok pupuk subsidi masih dalam tataran aman di sejumlah kios.

“Pupuknya ada di kios. Kemudian, mereka (petani, Red) tidak puas. Sidak jangan hanya di kios. Petani juga harus dicek. Kami minta bukti pendukungnya, tapi belum menunjukkan bukti. Hanya memberikan kesaksian tidak mendapatkan pupuk,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto.

Menurut dia, pihaknya meminta mereka yang merasa dirugikan dengan adanya dugaan permainan pupuk subsidi melapor terlebih dahulu secara resmi. Sementara ini, dia juga masih mengumpulkan keterangan dari kesaksian sejumlah orang. Namun, mereka juga diminta bukti pendukung lainnya. Seperti surat, dokumen, dan sebagainya.

“Maka dari itu, kami cek dulu. Dalam enam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak semua orang mendapat jatah pupuk. RDKK itu hanya acuan untuk pendaftaran kuota pupuk. Lalu, siapa yang membeli? Misalnya dia masuk dalam daftar beli tapi tidak membeli. Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya dugaan petani yang sudah meninggal tetapi masih tetap mendapatkan jatah pupuk subsidi, menurut Sucipto, hal tersebut juga harus didalami lebih lanjut. “Kalau orang meninggal bisa membeli, asalkan yang membeli itu keluarganya atau wali yang menguasai tanahnya, ya, tidak ada persoalan,” pungkasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Salah satu unsur aparat penegak hukum (APH) yang masuk dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Menurut Korps Adhyaksa setelah ikut turun langsung sidak ke Kecamatan Pakem beberapa hari lalu, stok pupuk subsidi masih dalam tataran aman di sejumlah kios.

“Pupuknya ada di kios. Kemudian, mereka (petani, Red) tidak puas. Sidak jangan hanya di kios. Petani juga harus dicek. Kami minta bukti pendukungnya, tapi belum menunjukkan bukti. Hanya memberikan kesaksian tidak mendapatkan pupuk,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto.

Menurut dia, pihaknya meminta mereka yang merasa dirugikan dengan adanya dugaan permainan pupuk subsidi melapor terlebih dahulu secara resmi. Sementara ini, dia juga masih mengumpulkan keterangan dari kesaksian sejumlah orang. Namun, mereka juga diminta bukti pendukung lainnya. Seperti surat, dokumen, dan sebagainya.

“Maka dari itu, kami cek dulu. Dalam enam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak semua orang mendapat jatah pupuk. RDKK itu hanya acuan untuk pendaftaran kuota pupuk. Lalu, siapa yang membeli? Misalnya dia masuk dalam daftar beli tapi tidak membeli. Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya dugaan petani yang sudah meninggal tetapi masih tetap mendapatkan jatah pupuk subsidi, menurut Sucipto, hal tersebut juga harus didalami lebih lanjut. “Kalau orang meninggal bisa membeli, asalkan yang membeli itu keluarganya atau wali yang menguasai tanahnya, ya, tidak ada persoalan,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/