alexametrics
27.6 C
Jember
Monday, 4 July 2022

Tak Dilandasi Peraturan, Masuk Kategori Pungli

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketika berbicara pemerintah, maka landasan legal formalnya harus jelas. Ada yang menilai, penggalangan dana melalui kotak amal tersebut bisa masuk kategori pungutan liar (pungli), jika tidak dilandasi peraturan daerah (perda).

Komentar lantang tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Ali Mansur. Menurutnya, apa pun alasannya, penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan pemkab tanpa ada persetujuan DPRD melalui perda, baik pajak ataupun retribusi, dapat dikatakan pungli. “Penyebaran kotak amal di kantor-kantor OPD, kecamatan, dan pemda ini sama halnya pemerintah punya program. Tetapi uangnya dimintakan ke masyarakat. Padahal setiap kegiatan sudah ada di APBD,” tegas Ali.

Apalagi, katanya, setiap pendapatan yang dikelola pemerintah harus masuk pendapatan daerah. Jadi, harus dilaporkan menjadi pendapatan daerah. Setiap pendapatan, apalagi akan dipergunakan untuk kepentingan umum, harus dapat dipertanggungjawabkan.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketika berbicara pemerintah, maka landasan legal formalnya harus jelas. Ada yang menilai, penggalangan dana melalui kotak amal tersebut bisa masuk kategori pungutan liar (pungli), jika tidak dilandasi peraturan daerah (perda).

Komentar lantang tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Ali Mansur. Menurutnya, apa pun alasannya, penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan pemkab tanpa ada persetujuan DPRD melalui perda, baik pajak ataupun retribusi, dapat dikatakan pungli. “Penyebaran kotak amal di kantor-kantor OPD, kecamatan, dan pemda ini sama halnya pemerintah punya program. Tetapi uangnya dimintakan ke masyarakat. Padahal setiap kegiatan sudah ada di APBD,” tegas Ali.

Apalagi, katanya, setiap pendapatan yang dikelola pemerintah harus masuk pendapatan daerah. Jadi, harus dilaporkan menjadi pendapatan daerah. Setiap pendapatan, apalagi akan dipergunakan untuk kepentingan umum, harus dapat dipertanggungjawabkan.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketika berbicara pemerintah, maka landasan legal formalnya harus jelas. Ada yang menilai, penggalangan dana melalui kotak amal tersebut bisa masuk kategori pungutan liar (pungli), jika tidak dilandasi peraturan daerah (perda).

Komentar lantang tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Ali Mansur. Menurutnya, apa pun alasannya, penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan pemkab tanpa ada persetujuan DPRD melalui perda, baik pajak ataupun retribusi, dapat dikatakan pungli. “Penyebaran kotak amal di kantor-kantor OPD, kecamatan, dan pemda ini sama halnya pemerintah punya program. Tetapi uangnya dimintakan ke masyarakat. Padahal setiap kegiatan sudah ada di APBD,” tegas Ali.

Apalagi, katanya, setiap pendapatan yang dikelola pemerintah harus masuk pendapatan daerah. Jadi, harus dilaporkan menjadi pendapatan daerah. Setiap pendapatan, apalagi akan dipergunakan untuk kepentingan umum, harus dapat dipertanggungjawabkan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/