alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Sarankan DPRD Memanggil Bupati

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keberadaan kotak amal menjadi perbincangan hangat. Bagaimana mungkin organisasi pemerintah yang dilindungi undang-undang dan memiliki regulasi jelas, justru menganjurkan kepada pemerintah di bawahnya untuk menjalankan kotak amal.

Oleh karenanya, ada yang menyarankan pembahasan ini dibawa ke tingkat pemangku kebijakan. DPRD bisa memanggil bupati ataupun pihak-pihak yang menyebarkan surat untuk menjalankan kotak amal tersebut. “Untuk menjawab apa dan siapa yang menjalankan itu. Andaikan itu hibah dari masyarakat misalnya, harus ada payung hukumnya. Minimal mendapat persetujuan DPRD,” jelas Miftahul Huda, aktivis yang kini menjadi Ketua PC Lakpesdam NU Bondowoso.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keberadaan kotak amal menjadi perbincangan hangat. Bagaimana mungkin organisasi pemerintah yang dilindungi undang-undang dan memiliki regulasi jelas, justru menganjurkan kepada pemerintah di bawahnya untuk menjalankan kotak amal.

Oleh karenanya, ada yang menyarankan pembahasan ini dibawa ke tingkat pemangku kebijakan. DPRD bisa memanggil bupati ataupun pihak-pihak yang menyebarkan surat untuk menjalankan kotak amal tersebut. “Untuk menjawab apa dan siapa yang menjalankan itu. Andaikan itu hibah dari masyarakat misalnya, harus ada payung hukumnya. Minimal mendapat persetujuan DPRD,” jelas Miftahul Huda, aktivis yang kini menjadi Ketua PC Lakpesdam NU Bondowoso.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keberadaan kotak amal menjadi perbincangan hangat. Bagaimana mungkin organisasi pemerintah yang dilindungi undang-undang dan memiliki regulasi jelas, justru menganjurkan kepada pemerintah di bawahnya untuk menjalankan kotak amal.

Oleh karenanya, ada yang menyarankan pembahasan ini dibawa ke tingkat pemangku kebijakan. DPRD bisa memanggil bupati ataupun pihak-pihak yang menyebarkan surat untuk menjalankan kotak amal tersebut. “Untuk menjawab apa dan siapa yang menjalankan itu. Andaikan itu hibah dari masyarakat misalnya, harus ada payung hukumnya. Minimal mendapat persetujuan DPRD,” jelas Miftahul Huda, aktivis yang kini menjadi Ketua PC Lakpesdam NU Bondowoso.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/