Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Retribusi Pasar Kurang Rp 200 Juta

S
Penulis: Safitri❯
GELIAT EKONOMI: Pedagang Pasar Induk Bondowoso melayani pembeli. Catatan Diskoperindag, masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar. Sehingga berpengaruh pada capaian PAD dari retribusi pasar.
GELIAT EKONOMI: Pedagang Pasar Induk Bondowoso melayani pembeli. Catatan Diskoperindag, masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar. Sehingga berpengaruh pada capaian PAD dari retribusi pasar.
TAMANSARI, Radar Ijen - Pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil retribusi pasar pada September kemarin masih mencapai Rp 1,2 miliar atau 83,65 persen dari target. Tahun ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso menargetkan Rp 1,4 miliar.

BACA JUGA : Ternyata Can-macanan Kadduk Belum Terdaftar Jadi Warisan Budaya

Kepala UPT Pasar Diskoperindag Bondowoso Didik Muriyanto menuturkan, lambatnya capaian retribusi diakibatkan para pedagang pasar tidak tertib dalam membayar. “Pedagang yang menyewa kios menunggak pembayarannya,” ucapnya.

Dirinya mengaku sudah memerintah para pengelola di setiap pasar untuk melakukan penagihan secara ketat. Namun tetap saja, hingga saat ini pembayaran itu belum terkaver seluruhnya. Sehingga, capaian retribusi pasar itu dirasa masih lambat untuk mencapai target. "Kami tidak bisa menghentikan biaya retribusi kios milik pedagang yang menunggak. Kalau dihentikan, otomatis kami yang menutupi utang mereka," terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (2/11).

Didik menambahkan, besaran biaya retribusi tersebut dihitung dari luas lahan yang ditempati. Terdapat perbedaan jumlah antara pedagang yang menyewa lahan saja dengan pedagang yang menyewa kios. Menurutnya, pedagang yang sewa lahan saja, setiap satu meter persegi dikenakan biaya retribusi Rp 1.000 setiap hari. Sementara, bagi penyewa kios, biayanya bermacam-macam dan tentunya lebih mahal daripada penyewa lahan saja. "Jumlah retribusi itu sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum," jelasnya.

Pihaknya mengaku, hasil penagihan yang dilakukan setiap bulan di seluruh pasar Bondowoso hampir mencapai Rp 200 juta. Menurutnya, hasil tersebut masih belum normal. Sebab, tidak semua pedagang tertib membayar. Pihaknya menguraikan, jika para pedagang di setiap pasar tertib melakukan pembayaran, maka hasil hingga bulan September yang mencapai Rp 1,2 miliar itu bisa lebih besar. "Untuk hasil retribusi di bulan Oktober masih kami tambahkan," urainya.

Didik berkomitmen akan berupaya memenuhi target yang telah ditentukan. Terutama dua bulan ke depan ini, November dan Desember. Pihaknya juga menegaskan untuk aktif memerintahkan pengelola pasar menarik tagihan bagi para pedagang. "Pada akhir tahun 2022 ini, kami tetap optimistis memenuhi target capaian yang sudah ditentukan," tegasnya.

Dirinya berharap agar para pedagang di setiap pasar membayar tertib setiap bulan. Baik di pasar kebutuhan pokok maupun di pasar hewan. Menurutnya, jika di akhir tahun ini tertib membayar dan melunasi tunggakan, maka target akan tercapai. Bahkan bisa melebihi. "Kalau semua pedagang tertib membayar, maka hasilnya bisa melebihi target," pungkasnya. (aln/c2/dwi)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Angin Kencang Terjang Grujugan Bondowoso, Empat Rumah Warga Rusak

Angin Kencang Terjang Grujugan Bondowoso, Empat Rumah Warga Rusak

BPBD mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan yang disertai angin kencang.

PKS Buka Akses Pupuk Subsidi bagi Petani Kopi Ijen, Petani Bisa Ajukan Kebutuhan Sesuai Luas Garapan

PKS Buka Akses Pupuk Subsidi bagi Petani Kopi Ijen, Petani Bisa Ajukan Kebutuhan Sesuai Luas Garapan

Dhafir menambahkan, skema kerja sama dapat dilakukan secara perorangan maupun melalui koperasi yang menaungi sejumlah petani dalam satu kawasan.

Wajib Cegah Kebocoran Retribusi Parkir, DPRD Dorong Pembayaran Digital

Wajib Cegah Kebocoran Retribusi Parkir, DPRD Dorong Pembayaran Digital

Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penarikan retribusi yang lebih terukur agar setiap aktivitas parkir memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, bukan justru menyisakan potensi kebocoran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer