alexametrics
23.4 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Pemkab: Proses Tender RSU Koesnadi Sesuai Tahapan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan adanya penyelewengan proses tender senilai Rp 13,5 miliar di RSU Dr H Koesnadi Bondowoso Tahun Anggaran 2020 mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Pemkab Bondowoso mengakui seluruh langkah sudah sesuai tahapan atau sistem.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pemenang tender tersebut, dalam hal ini PT IWSH, dinyatakan tak sesuai kualifikasi. Di antara temuan BPK RI, dokumen isian yang dilampirkan dalam proses lelang tidak sesuai dengan dokumen asli. Kemudian, pengalaman kerja yang juga tak sesuai dengan isian saat dilakukan pemeriksaan. Serta laporan keuangan dua tahun terakhir, salah satunya belum diaudit.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Azas Suwardi mengatakan bahwa saat pengakuan kualifikasi, pokja hanya memastikan dokumen asli atau legalisasi dengan isian pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Karenanya, ketika peserta mempunyai akta perubahan, maka wajib diperbarui atau di-update ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA : Dana Desa, Apa Kabarmu?

Jika tidak ada pembaruan data, maka ini menjadi risiko PT IWSH selaku pemenang tender, sehingga melanggar pakta integritas. “Ini sudah ada pakta integritasnya,” katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (2/7).

Sementara, terkait pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 2 miliar ke kas negara setelah diperiksa BPK, menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab penyedia atau pemenang tender. “Intinya, temuan kelebihan bayar kepada penyedia. Jadi, misalnya gedung, di RAB menggunakan besi delapan mili, ternyata yang dipasang hanya enam mili. Jadi, dihitung semua, daerah kelebihan bayar ke penyedia,” paparnya.

Menurutnya, pokja hanya bertanggung jawab pada proses pemilihan penyedia. Proses selanjutnya menjadi tanggung jawab RSU Dr H Koesnadi Bondowoso.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan adanya penyelewengan proses tender senilai Rp 13,5 miliar di RSU Dr H Koesnadi Bondowoso Tahun Anggaran 2020 mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Pemkab Bondowoso mengakui seluruh langkah sudah sesuai tahapan atau sistem.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pemenang tender tersebut, dalam hal ini PT IWSH, dinyatakan tak sesuai kualifikasi. Di antara temuan BPK RI, dokumen isian yang dilampirkan dalam proses lelang tidak sesuai dengan dokumen asli. Kemudian, pengalaman kerja yang juga tak sesuai dengan isian saat dilakukan pemeriksaan. Serta laporan keuangan dua tahun terakhir, salah satunya belum diaudit.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Azas Suwardi mengatakan bahwa saat pengakuan kualifikasi, pokja hanya memastikan dokumen asli atau legalisasi dengan isian pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Karenanya, ketika peserta mempunyai akta perubahan, maka wajib diperbarui atau di-update ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

BACA JUGA : Dana Desa, Apa Kabarmu?

Jika tidak ada pembaruan data, maka ini menjadi risiko PT IWSH selaku pemenang tender, sehingga melanggar pakta integritas. “Ini sudah ada pakta integritasnya,” katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (2/7).

Sementara, terkait pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 2 miliar ke kas negara setelah diperiksa BPK, menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab penyedia atau pemenang tender. “Intinya, temuan kelebihan bayar kepada penyedia. Jadi, misalnya gedung, di RAB menggunakan besi delapan mili, ternyata yang dipasang hanya enam mili. Jadi, dihitung semua, daerah kelebihan bayar ke penyedia,” paparnya.

Menurutnya, pokja hanya bertanggung jawab pada proses pemilihan penyedia. Proses selanjutnya menjadi tanggung jawab RSU Dr H Koesnadi Bondowoso.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan adanya penyelewengan proses tender senilai Rp 13,5 miliar di RSU Dr H Koesnadi Bondowoso Tahun Anggaran 2020 mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Pemkab Bondowoso mengakui seluruh langkah sudah sesuai tahapan atau sistem.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pemenang tender tersebut, dalam hal ini PT IWSH, dinyatakan tak sesuai kualifikasi. Di antara temuan BPK RI, dokumen isian yang dilampirkan dalam proses lelang tidak sesuai dengan dokumen asli. Kemudian, pengalaman kerja yang juga tak sesuai dengan isian saat dilakukan pemeriksaan. Serta laporan keuangan dua tahun terakhir, salah satunya belum diaudit.

Menanggapi hal itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Azas Suwardi mengatakan bahwa saat pengakuan kualifikasi, pokja hanya memastikan dokumen asli atau legalisasi dengan isian pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Karenanya, ketika peserta mempunyai akta perubahan, maka wajib diperbarui atau di-update ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

BACA JUGA : Dana Desa, Apa Kabarmu?

Jika tidak ada pembaruan data, maka ini menjadi risiko PT IWSH selaku pemenang tender, sehingga melanggar pakta integritas. “Ini sudah ada pakta integritasnya,” katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (2/7).

Sementara, terkait pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 2 miliar ke kas negara setelah diperiksa BPK, menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab penyedia atau pemenang tender. “Intinya, temuan kelebihan bayar kepada penyedia. Jadi, misalnya gedung, di RAB menggunakan besi delapan mili, ternyata yang dipasang hanya enam mili. Jadi, dihitung semua, daerah kelebihan bayar ke penyedia,” paparnya.

Menurutnya, pokja hanya bertanggung jawab pada proses pemilihan penyedia. Proses selanjutnya menjadi tanggung jawab RSU Dr H Koesnadi Bondowoso.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/