alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Bantah Ada Pemaksaan dari Bondowoso

Bupati Banyuwangi Tetap Ingin Cabut Tanda Tangan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Surat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani perihal pencabutan berita acara kesepakatan batas wilayah Kawah Ijen membuat geger. Sebab, pihak Pemkab Banyuwangi menganggap bahwa dalam pertemuan kesepakatan di Surabaya pada 3 Juni lalu terdapat unsur pemaksaan.

DISEPAKATI BERSAMA: Pertemuan Bupati Bondowoso dan Bupati Banyuwangi yang difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri pada 3 Juni lalu terkait batas wilayah Kawah Ijen.

Banyuwangi menganggap seluruh wilayah Kawah Ijen masuk ke dalam teritorial batas wilayah mereka. Dalam surat tersebut, ada beberapa poin yang seakan tidak menguntungkan pihak Banyuwangi sama sekali.

Pertemuan di Surabaya tanggal 3 Juni lalu, yang difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dianggap batal demi hukum oleh Banyuwangi. Dalam surat pencabutan itu, pertemuan batas wilayah tak melibatkan tim penegasan batas daerah Banyuwangi. Pada proses tanda tangan pun panitia dianggap tak memperhatikan alat bukti legal.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, poin krusial adalah Ipuk menganggap ada pemaksaan dan penekanan penandatanganan berita acara dengan maksud mengaburkan alat bukti. Dengan poin-poin itulah, Pemkab Banyuwangi mencabut tanda tangan Bupati Banyuwangi dalam berita acara pertemuan tanggal 3 Juni. Serta, berita acara tersebut batal demi hukum dan tak berlaku.

Padahal, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, berita acara pertemuan 3 Juni tersebut ditandatangani oleh para pejabat penting. Ada enam pejabat yang tanda tangan berita acara itu secara langsung. Mereka adalah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Heru Tjahjono, Kordinator tim VIII Kemendagri Makmur Marbun, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto, serta Kepala Topografi Komando Daerah Militer V Brawijaya Hasto Soedibjo Loekiko.

Pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam surat pencabutan Bupati Banyuwangi itu dibantah oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Bondowoso Juni Sukarno, yang turut serta menjadi tim batas wilayah Kawah Ijen untuk Bondowoso. “Saya kira tidak ada (pemaksaan dan penekanan, Red). Karena dari pihak pemerintah provinsi juga sudah membantah hal itu. Tidak ada berita acara pemaksaan, karena yang hadir dua bupati, perwakilan Kemendagri, serta Plh Sekda Jawa Timur,” ujar Juni.

Juni mengaku, pertemuan antarpimpinan tersebut sudah difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri setelah pembahasan sebelum-sebelumnya. “Jadi, mau memaksa bagaimana, ya tidak mungkin,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan bahwa tim batas daerah dari Pemkab Bondowoso pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan pimpinan tersebut. Perlakuan yang sama juga kepada tim batas wilayah dari Pemkab Banyuwangi. “Kami datang juga bersama tim, ya tidak boleh masuk. Pembahasan itu antarpimpinan. Dan itu sudah sesuai dengan berita acara,” ujarnya.

Dalam surat pencabutan, Ipuk menganggap panitia mengabaikan alat bukti dari timnya. Padahal, sebelum proses penandatangan tersebut, kedua kabupaten sudah melalui proses dan tahapan yang banyak terkait pengumpulan bukti pendukung.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Surat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani perihal pencabutan berita acara kesepakatan batas wilayah Kawah Ijen membuat geger. Sebab, pihak Pemkab Banyuwangi menganggap bahwa dalam pertemuan kesepakatan di Surabaya pada 3 Juni lalu terdapat unsur pemaksaan.

DISEPAKATI BERSAMA: Pertemuan Bupati Bondowoso dan Bupati Banyuwangi yang difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri pada 3 Juni lalu terkait batas wilayah Kawah Ijen.

Banyuwangi menganggap seluruh wilayah Kawah Ijen masuk ke dalam teritorial batas wilayah mereka. Dalam surat tersebut, ada beberapa poin yang seakan tidak menguntungkan pihak Banyuwangi sama sekali.

Pertemuan di Surabaya tanggal 3 Juni lalu, yang difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dianggap batal demi hukum oleh Banyuwangi. Dalam surat pencabutan itu, pertemuan batas wilayah tak melibatkan tim penegasan batas daerah Banyuwangi. Pada proses tanda tangan pun panitia dianggap tak memperhatikan alat bukti legal.

Selain itu, poin krusial adalah Ipuk menganggap ada pemaksaan dan penekanan penandatanganan berita acara dengan maksud mengaburkan alat bukti. Dengan poin-poin itulah, Pemkab Banyuwangi mencabut tanda tangan Bupati Banyuwangi dalam berita acara pertemuan tanggal 3 Juni. Serta, berita acara tersebut batal demi hukum dan tak berlaku.

Padahal, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, berita acara pertemuan 3 Juni tersebut ditandatangani oleh para pejabat penting. Ada enam pejabat yang tanda tangan berita acara itu secara langsung. Mereka adalah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Heru Tjahjono, Kordinator tim VIII Kemendagri Makmur Marbun, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto, serta Kepala Topografi Komando Daerah Militer V Brawijaya Hasto Soedibjo Loekiko.

Pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam surat pencabutan Bupati Banyuwangi itu dibantah oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Bondowoso Juni Sukarno, yang turut serta menjadi tim batas wilayah Kawah Ijen untuk Bondowoso. “Saya kira tidak ada (pemaksaan dan penekanan, Red). Karena dari pihak pemerintah provinsi juga sudah membantah hal itu. Tidak ada berita acara pemaksaan, karena yang hadir dua bupati, perwakilan Kemendagri, serta Plh Sekda Jawa Timur,” ujar Juni.

Juni mengaku, pertemuan antarpimpinan tersebut sudah difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri setelah pembahasan sebelum-sebelumnya. “Jadi, mau memaksa bagaimana, ya tidak mungkin,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan bahwa tim batas daerah dari Pemkab Bondowoso pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan pimpinan tersebut. Perlakuan yang sama juga kepada tim batas wilayah dari Pemkab Banyuwangi. “Kami datang juga bersama tim, ya tidak boleh masuk. Pembahasan itu antarpimpinan. Dan itu sudah sesuai dengan berita acara,” ujarnya.

Dalam surat pencabutan, Ipuk menganggap panitia mengabaikan alat bukti dari timnya. Padahal, sebelum proses penandatangan tersebut, kedua kabupaten sudah melalui proses dan tahapan yang banyak terkait pengumpulan bukti pendukung.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Surat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani perihal pencabutan berita acara kesepakatan batas wilayah Kawah Ijen membuat geger. Sebab, pihak Pemkab Banyuwangi menganggap bahwa dalam pertemuan kesepakatan di Surabaya pada 3 Juni lalu terdapat unsur pemaksaan.

DISEPAKATI BERSAMA: Pertemuan Bupati Bondowoso dan Bupati Banyuwangi yang difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri pada 3 Juni lalu terkait batas wilayah Kawah Ijen.

Banyuwangi menganggap seluruh wilayah Kawah Ijen masuk ke dalam teritorial batas wilayah mereka. Dalam surat tersebut, ada beberapa poin yang seakan tidak menguntungkan pihak Banyuwangi sama sekali.

Pertemuan di Surabaya tanggal 3 Juni lalu, yang difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dianggap batal demi hukum oleh Banyuwangi. Dalam surat pencabutan itu, pertemuan batas wilayah tak melibatkan tim penegasan batas daerah Banyuwangi. Pada proses tanda tangan pun panitia dianggap tak memperhatikan alat bukti legal.

Selain itu, poin krusial adalah Ipuk menganggap ada pemaksaan dan penekanan penandatanganan berita acara dengan maksud mengaburkan alat bukti. Dengan poin-poin itulah, Pemkab Banyuwangi mencabut tanda tangan Bupati Banyuwangi dalam berita acara pertemuan tanggal 3 Juni. Serta, berita acara tersebut batal demi hukum dan tak berlaku.

Padahal, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, berita acara pertemuan 3 Juni tersebut ditandatangani oleh para pejabat penting. Ada enam pejabat yang tanda tangan berita acara itu secara langsung. Mereka adalah Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur Heru Tjahjono, Kordinator tim VIII Kemendagri Makmur Marbun, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Sugiarto, serta Kepala Topografi Komando Daerah Militer V Brawijaya Hasto Soedibjo Loekiko.

Pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam surat pencabutan Bupati Banyuwangi itu dibantah oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Bondowoso Juni Sukarno, yang turut serta menjadi tim batas wilayah Kawah Ijen untuk Bondowoso. “Saya kira tidak ada (pemaksaan dan penekanan, Red). Karena dari pihak pemerintah provinsi juga sudah membantah hal itu. Tidak ada berita acara pemaksaan, karena yang hadir dua bupati, perwakilan Kemendagri, serta Plh Sekda Jawa Timur,” ujar Juni.

Juni mengaku, pertemuan antarpimpinan tersebut sudah difasilitasi Pemprov Jatim dan Kemendagri setelah pembahasan sebelum-sebelumnya. “Jadi, mau memaksa bagaimana, ya tidak mungkin,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan bahwa tim batas daerah dari Pemkab Bondowoso pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan pimpinan tersebut. Perlakuan yang sama juga kepada tim batas wilayah dari Pemkab Banyuwangi. “Kami datang juga bersama tim, ya tidak boleh masuk. Pembahasan itu antarpimpinan. Dan itu sudah sesuai dengan berita acara,” ujarnya.

Dalam surat pencabutan, Ipuk menganggap panitia mengabaikan alat bukti dari timnya. Padahal, sebelum proses penandatangan tersebut, kedua kabupaten sudah melalui proses dan tahapan yang banyak terkait pengumpulan bukti pendukung.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/